Laut Abdul Kadir bingung memutuskan pergi melaut atau tidak Kapal berkekuatan satu gross tonage (GT/tonase kotor) miliknya tidak didengar juga,” ujar Kadir kepada media ini akhir Juni lalu Dia merupakan nelayan dari Desa Jenebora salah satu kelurahan yang masuk Penajam Paser Utara (PPU) Bajau hingga Jawa dengan penduduk asli Dayak Pesisir Sebagian besar mereka nelayan dan bergantung dengan tangkapan laut  nelayan di Jenebora bisa dapatkan 30-40 kilogram (kg) ikan dan udang dalam sehari Puluhan kilogram ikan bila sekitar Rp4-6 juta “Memang mengalami penyusutan dari tangkapan dan harga dapat satu atau dua kilo[gram] sudah bersyukur,” kata Kadir yang sejak SD sudah jadi nelayan mulai terasa sejak pertengahan tahun 90-an atau tiga dekade lalu Tatkala sejumlah perusahaan mulai beraktivitas di Teluk Balikpapan  terus berlanjut dan makin memburuk sejak kehadiran Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan Barat Saat ini tambah sulit lagi setelah ada pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) “Iya sekarang makin banyak kapal yang lalu-lalang melintasi kawasan Teluk Balikpapan,” katanya Sebenarnya dia tak mempermasalahkan kapal lalu-lalang Walau terkadang udang atau ikan cenderung menyebar dan sulit terjala ketika terganggu getaran kapal-kapal besar tetapi masih bisa dimaklumi  hanya di situlah nelayan bisa mendapat ikan atau udang Daerah itu biasa mereka sebut Karang Solet Kadir pernah mengajukan masalah ini saat diseminasi Peraturan Daerah (Perda) Kaltim No 2/2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) pada 2021 hingga kini keluhan warga belum mendapat tanggapan signifikan  berjarak tiga kilometer sebelah utara Desa Jenebora Kami harap segera ada solusi terbaik,” katanya  Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pantura Jenebora tangkapan ikan dan udang di Teluk Balikpapan berkurang dari tahun ke tahun  lokasi ini sejak dahulu jadi sumber penghidupan warga terpaksa masyarakat pindah lokasi mencari ikan ke luar Teluk Balikpapan Nyaris mendekati Selat Makassar atau 12.000 kilometer dari Jenebora “Kalau kami bertahan di sini (Teluk Balikpapan) sudah pasti susah dapat ikan dan berhadapan dengan tanker-tanker ini,” katanya Bila dibandingkan dengan satu dekade lalu arus lalu lintas kapal di Teluk Balikpapan Terlebih lima tahun terakhir kian padat dengan ada IKN  antara nelayan dan perusahaan bisa saling berdampingan dengan damai bila mengerti posisi masing-masing “Sampai saat ini kami tak mendapat solusi,” katanya persoalan di Teluk Balikpapan sejatinya berkelindan bermula ketika perusahaan beroperasi di kawasan Teluk Balikpapan  akan mempengaruhi kelangsungan hidup organik lain Pada akhirnya akan memengaruhi ikan atau udang di sekitar Teluk Balikpapan.” Kawasan itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur Kondisi itu ikut menyumbang sedimentasi hingga limbah di Teluk Balikpapan Kekeruhan tinggi itu bakal membuat padang lamun tak bisa berfotosintesis Padang lamun ini juga menjadi rumah dugong.”  wajib mendapatkan perhatian lantaran perairan di kawasan ini relatif tertutup Karena tak ada sungai besar mengalir dari hulu hingga pola arus air Teluk Balikpapan tak keluar ke perairan Selat Makassar Ia hanya bergerak dari hulu ke hilir dan kembali dengan pasang surut sebagian besar sedimentasi menetap di teluk termasuk limbah bila dibiarkan berlanjut memupuk bencana krisis ekologi yang tak bisa dihindari di kemudian hari.”  juga sumber kehidupan bagi nelayan Jenebora  dan empat desa dari PPU yakni Pantai Lango ada 4.126 keluarga nelayan di PPU dan 6.118 orang di Balikpapan Mereka ini menggantungkan hidup pada sumber ikan di Teluk Balikpapan Perda Kaltim No 2/2021 tentang RZWP3K tak mengakomodasi para nelayan Dokumen ini justru mengalokasikan Teluk Balikpapan sebagai zona pelabuhan “Sampai hari ini kami masih terus berusaha agar para nelayan bisa mendapatkan ruang untuk menangkap hasil laut,” katanya bakal makin terkikis mengingat mega proyek IKN Dalam lampiran II UU No 3/2022 tentang IKN menyebut ada dua pelabuhan utama di Teluk Balikpapan Terminal Kariangau sebagai pelabuhan kargo internasional  akan memicu aktivitas tinggi di Teluk Balikpapan konsep kota hutan yang jadi dasar IKN bias daratan  tak masuk dalam wilayah perairan IKN kalau melihat peta pembagian wilayahnya  kawasan ini merupakan pintu gerbang utama IKN melalui Pelabuhan Semayang dan Terminal Kariangau yang berjarak sekitar 40 kilometer dari zona inti  Teluk Balikpapan tidak lagi berfungsi sebagai area penangkapan ikan nelayan pesisir karena saat ini harus melaut ke Selat Makassar “Konsep Kota Hutan IKN ini mengasingkan Teluk Balikpapan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan wilayah hijau,” katanya dalam Webinar Series #5 IKN berjudul Teluk Balikpapan dalam Lanskap Pembangunan IKN Nusantara Dari Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan akan menjaga ekosistem organik termasuk mangrove di Teluk Balikpapan Mereka akan jadikan mangrove Teluk Balikpapan sebagai kawasan lindung Sodikin Asisten l Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat PPU tak menampik bila tangkapan nelayan di Teluk Balikpapan berkurang sedang akses menuju lokasi tangkap tak ada masalah “Aktivitas di Teluk Balikpapan ini memang kian ramai dengan ada IKN Pembukaan lahan mangrove tak bisa sembarang Dia akui mobilisasi penduduk tak bisa terhindari Bagaimana mau membangun kota kemudian tidak boleh di apa-apakan?” katanya bertanya dia mengklaim pembangunan mengarah ke ramah lingkungan dan menekan risiko sekecil mungkin “Bila ada pembabatan (mangrove di PPU) akan meminta mengganti ke pihak terkait.” Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara?   Facebook   Twitter   Instagram   RSS / XML Journalist Juwita's Family in Banjarbaru Demands JusticeJuwita is suspected of being murdered by a member of the Indonesian Navy The family is asking for the perpetrator to be tried in a general court Audio NewsThis article has been translated using AI. See original Journalist Juwita's Family in Banjarbaru Demands Justice 27 Mar 2025 15:19 WIB · English The mystery surrounding the death of Juwita a female journalist at an online media outlet in Banjarbaru The alleged perpetrator is a member of the Indonesian Navy in Balikpapan Juwita's family in Banjarbaru is demanding justice for the victim when met by a number of journalists at his residence in Banjarbaru That's because the Commander of the Naval Base Military Police Detachment or Lanal Balikpapan has revealed the case that befell his sister At a press conference in Balikpapan on Wednesday (26/3/2025) Ronald Ganap stated that a member of the Balikpapan Naval Base with the initials J had been detained The man is suspected of being the perpetrator of the murder of Juwita He stated that J has served in the Navy for approximately four years His party confirmed that J has been detained and is being professionally investigated and we ensure that the perpetrator has been secured by the Naval Military Police of Balikpapan Naval Base and will undergo a transparent legal process," said Ronald the family will continue to follow the legal process against Juwita's murderer The perpetrator deserves a punishment proportional to their actions "Certainly according to the victim's condition the hope is to ask for the fairest possible justice The family even places great hope that the legal process against the perpetrator can be carried out in a civilian court even though the alleged perpetrator holds the status of a member of the Navy "For now we are following (the legal process) the family asked for the fairest possible punishment according to what the person concerned had done That is the request of the family and ulun (me) personally as an older brother who feels the loss," said Praja in a faltering voice because he was holding back tears Juwita, an online media journalist Newsway.co.id His position was only a few meters from his motorcycle The automatic motorcycle plunged into the bushes Local residents found the victim and his motorcycle at around 16:00 WITA He was dressed in a long-sleeved shirt and jeans The legal process should be conducted in a civil court Transparency and public access to the trial will be key to ensuring that justice is truly upheld without pressure from certain institutions the victim's valuables were also not found at the scene the victim's body was evacuated to the Idaman Regional Hospital in Banjarbaru City Praja said that when he entered the RSD Idaman morgue to see his brother's body There were many things that were not right a layman can judge that it is impossible to be an accident it seems like it must be something else (not an accident) From the results of the post-mortem examination obtained by the family there were bruises on the right and left ears His younger sibling suffered a bruise on the left eye The victim's neck was also not in the position it should be the victim was still wearing a helmet when found Juwita had asked her brother for permission when she wanted to leave the house "If he asked for permission to go out privately But from us personally who know Ading's character if he asked for permission to go out for a while Praja also did not deny that the alleged perpetrator with the initials J was someone close to his sister His sister and the alleged perpetrator will even be getting married soon There are already preparations to get married Coordinator of the Alliance of Independent Journalists (AJI) Banjarmasin Preparation especially the Banjarbaru Police and the South Kalimantan Police to ensure that the legal process runs transparently and accountably "There are still many oddities in this case that have not been revealed," he said AJI Preparation Banjarmasin also requested that Lanal Balikpapan not intervene or attempt to cover up facts related to the investigation the Indonesian Navy must act professionally in handling this case Transparency is essential to ensure that justice can be upheld without any conflict of interest," he said AJI Persiapan Banjarmasin urges that the legal process against the perpetrators of the murder of journalist Juwita be held in a civil court "The legal process should be held in a civilian court Transparency and public access in the trial will be key to ensuring that justice is truly upheld without any pressure from certain institutions," Rendy said the Head of Public Relations for the South Kalimantan Regional Police said he could not yet provide information regarding the progress of the investigation into the murder of journalist Juwita The Regional Police Chief with the Balikpapan Naval Military Police team," he said the Chief of the South Kalimantan Regional Police said that the case of the journalist's death in Banjarbaru had become the police's attention the investigation into the case is still being carried out by the Banjarbaru Police together with the Directorate of General Criminal Investigation of the South Kalimantan Regional Police What is certain is that someone has been asked for information regarding this case," said Yudha in Banjarbaru Ronald Ganap stated that the progress of the investigation will be reported periodically "The alleged perpetrator has now been secured and the investigation continues to be carried out intensively We ensure that the legal process will run transparently in accordance with applicable regulations," he said people who love her hope that justice will still exist for Juwita Bali. After opening the Bali-Balikpapan route I Gusti Ngurah Rai International Airport has added more flight frequencies to the entrance gate of the Capital City This additional flight schedule is operated by Garuda Indonesia The General Manager of PT Angkasa Pura I I Gusti Ngurah Rai International Airport said the introduction of the Denpasar-Balikpapan route by Garuda Indonesia provides an additional option for passengers who were previously served by other airlines such as Citilink Indonesia This route expansion is an opportunity to enhance connectivity to East Kalimantan while also supporting the development of Nusantara the opening of the Bali-Nusantara route is expected to strengthen the connection to tourist destinations in Bali “Garuda Indonesia’s presence complements the available options to Balikpapan which were previously served by Citilink Indonesia they are open to developing potential routes that can support the growth of tourism and business sectors “We congratulate Garuda Indonesia and hope that this new route will further strengthen domestic connectivity from Bali,” Syaugi said Garuda Indonesia flight GA 481 departed from Bali to Balikpapan greeted with a water salute tradition as a symbol of the inaugural flight celebration the number of flights on the Balikpapan-Bali route now totals 34 per week The airport management is optimistic that the opening of this route will further strengthen inter-regional connections and support the targeted increase in passenger numbers which is expected to reach 23.6 million by the end of 2024 Semilir wind blows manicure of workers’ steps with optimistic inserts to undergo daily examination or Daily Check Up (DCU) The activity is the Standard Operating Procedure (SOP) includes blood pressure check workers equipped with self-protection tools (APD) prepares their duties in Balikpapan’s Factory project PT Pertamina International (KPI) through subsidiary PT Pertamina Balikpapan is running to implement the Balikpapan’s Refinery Development Master Plan (RDMP) Project and Lawe-Lawe processing complexity and product quality produced Officers install self-protection tools before starting work Petugas installs self-protection tools before starting work Pertamina (Persero) in order to achieve the target of the Company’s Long-Term Plan (RJPP) to realize Indonesia’s economic independence especially in terms of domestic oil fuel production The factory located in the second largest city in East Kalimantan has originally 260 thousand barrel processing capacity then improved to 360 thousand barrels per day Balikpapan’s factory will also be able to process various types of raw oil and more variative products The resulting product will also be equivalent to Euro V standards Euro V itself has more environmentally friendly advantages with more quality fuel oil and more efficient consumption rate Petugas coordinates at PT Pertamina Balikpapan factory The RDMP Balikpapan project includes the construction of New Workshop and Warehouse Catalytic Cracking Fluid Residual (RFCC) Feed Tank The project listed as the largest Pertamina project today has a total of 5.203 equipment weighing at 110.000 tons As the highest equipment is propane/proylene high about 110 meters RDMP Balikpapan as a national strategic project is also determined to keep creating more environmentally friendly products for surrounding communities with have Hydrotreating (DHT) Residual Fluid Catalytic Cracking Naphtha Hydrotreating (RFCC NHT) The poultry is running when checking the pressure of the pipe in PT Pertamina Balikpapan The poultry stairs to perform control in PT Pertamina Balikpapan factory Petugas controls in PT Pertamina Balikpapan Petugas checks the pressure of the pipeline in PT Pertamina Balikpapan Petugas conducts control in PT Pertamina Balikpapan Petugas coordinates at PT Pertamina Balikpapan Petugas controls on boilers in PT Pertamina Balikpapan factory The caption is automatically translated by application. Click here for the Bahasa Indonesia version Diananta P. Sumedi (Kontributor) "We confirm that a murder case allegedly committed by an individual member of Lanal Balikpapan with the initial J against our sister Juwita (25) did occur South Kalimantan," said Navy Major Ronald Ganap in a press conference as received by Tempo in an audio transmission on Wednesday Lanal Balikpapan is still trying to uncover the chronology of the incident involving the individual J considering the location of the murder outside its jurisdiction He is also delving into the motive and the relationship between the perpetrator and the victim who was a journalist for the local online media newsway.co.id Kelasi Satu J has been detained by the Military Police of the Balikpapan Naval Base and is undergoing legal proceedings "We ask for the patience of our media colleagues regarding the progress of the investigation involving our member The suspected perpetrator is currently in custody and the investigation is being carried out intensively We ensure that the legal process will be conducted transparently in accordance with applicable regulations," he said The individual J is said to have been on duty at Lanal Balikpapan for only one month after serving in the Indonesian Navy for about four years "We are still investigating the presence of the perpetrator in Banjarbaru at the time of the incident whether for official duty or personal interest," he said The Indonesian Navy also extends its deepest condolences to the victim's family Ronald Ganap ensures that there is no attempt to cover up the alleged murder case involving a member of the Indonesian Navy we express our deepest condolences to the victim's family We also apologize for the incident involving our member and ensure that if proven guilty the suspect will receive sanctions and a punishment commensurate with the law," Ronald said In this alleged murder case of a journalist previously the body of a woman was found lying on the side of the road in the Gunung Kupang area the police suspected the victim had been in a single accident with several body injuries The victim's wallet and phone were missing but her automatic motorbike was still lying at the scene Editor's Choice: Attacks Against Tempo: Questioning Journalist Safety in Indonesia Click here to get the latest news updates from Tempo on Google News Vasectomy for Social Assistance? Dedi Mulyadi's Controversial Proposal Draws Mixed Reactions West Java's Dedi Mulyadi Prepares Rp6bn to Send Troubled Teens to Military Barracks Bareskrim Arrests 4 LPG Agents for Subsidy Fraud, Rp5.6bn in State Losses Prabowo Subianto Plans to Establish 100 People's Schools Soon Prabowo Plans to Build Emergency Bulog Warehouses in Aceh, West Nusa Tenggara Prabowo's Reason for Involving the Military in Food Matters Prabowo Open to Meeting Retired Military Forum Urging Gibran's Impeachment Free Meal Poisoning Case, Prabowo Alludes to Students Eating Without Spoons Learn About the Outsourcing Practices Prabowo Intends to Scrap Prabowo: Bill Gates to Support Free Nutritious Meal Program in Indonesia AJI Calls for Investigation After Police Violence Against Tempo Journalist at May Day Rally Tempo Journalist Allegedly Assaulted by Police During May Day Rally in Semarang Netherlands Committed to Supporting Press Freedom in Indonesia Indonesian Navy Lacking Foreign Submarine Detection Tools Nonactive Jak TV News Director Granted City Detention Amid Health Concerns Bad News: Why We're Losing a Generation of Journalists Press Council Responds to Govt's Subsidized Housing Program for Journalists LPSK Decides to Provide Protection for Tempo Journalist Targeted by Pig's Head Terror Press Council Flags Prabowo's Exclusive Interviews with Limited Media Outlets LBH Pers and ICJR Call for Legal Action Against Journalist Assaults Keanu Reeves and Sandra Bullock Reunite After 30 Years for New Film Project Indonesia's Mount Semeru Erupts 3 Times This Morning, Sends Ash 700 Meters High Exposing Trump's Move on Mike Waltz Dismissal Prabowo Praises Jokowi's Inflation Control in Cabinet Session, Denies Link to Gibran's Presence List of Baeksang Arts Awards 2025 Winners BGN Chief Aims for Zero Accidents in Free Nutritious Meal Program Inside Sistine Chapel: 5 Key Facts About the Conclave's Iconic Venue Today's Top 3 News: 7 Most Beautiful Banknotes in the World, Penetration of Visa, Mastercard vs QRIS in Indonesia Jokowi Responds to Calls for VP Gibran's Impeachment American Tourist Impaled on Fence at Rome's Colosseum Wikipedia: AI Will Not Replace Human Volunteers Bill Gates Announces New Gates Foundation Office in Singapore 6 Birth Control Methods Covered by BPJS Health: Injections, Vasectomy, IUDs, and More Hun Sen Shares Cambodia's Strategies on Post-Conflict Economic Recovery Retina Scanning for Crypto? Cyber Law Expert Warns of Worldcoin's Biometric Dangers Samsung to Open Galaxy AI-Driven Pop-Up Restaurant in Portugal Member of Balikpapan Naval Base Questioned and ArrestedIf it is proven that J is the perpetrator the investigation will reveal the motive for the murder Audio NewsThis article has been translated using AI. See original Member of Balikpapan Naval Base Questioned and Arrested 26 Mar 2025 22:45 WIB · English KOMPAS - The Commander of the Military Police Detachment of the Balikpapan Naval Base stated that a member of the Balikpapan Naval Base with the initials J has been taken into custody He stated that J has served in the Navy for approximately 4 years His party ensures that J has been secured and is being professionally investigated and we ensure that the perpetrator has been secured by the Naval Military Police of Balikpapan Naval Base and will undergo a transparent legal process," said Ronald Ganap in Balikpapan City He is not yet able to say much regarding J's status This is because the investigation is still ongoing deeper analysis and further examination are necessary as the incident occurred outside the city of Balikpapan The relationship between J and Juwita will also be clarified to determine the complete chronology the investigation could reveal the motive behind the murder Ronald stated that the progress of the investigation will be reported periodically "The suspected perpetrator has currently been detained We ensure that the legal process will proceed transparently in accordance with the applicable regulations," he said The body of Juwita, an online media journalist for Newsway.co.id was found lifeless on the side of the road From the victim's photo circulating on social media there are no visible scars on the victim's body after the Banjarbaru Police Resort Inafis Team conducted an identification said that Juwita is a journalist who carries out daily journalistic duties in the Banjarbaru and Martapura cities there were several striking things in the incident that befell Juwita and a supine position on the side of the road with the helmet still on AJI urges law enforcement officers to seriously investigate Juwita's death and be open to the public regarding every development "All possibilities and indications that point to a criminal act need to be investigated carefully so that this case can be revealed clearly and not cause speculation in the community," said Rendy Balikpapan. The Balikpapan-Nusantara Capital City Toll Road is ready to be operational for the 2025 Eid homecoming season this toll road will only be open in one direction The National Road Implementation Center (BBPJN) of East Kalimantan along with the Directorate General of Highways at the Public Works Ministry has conducted monitoring and evaluation to ensure the readiness of this route the construction of the Pulau Balang Bridge the route has been declared safe to be used as an alternative homecoming route for Eid 2025 the Pulau Balang Bridge is passable for vehicles which is from IKN towards Balikpapan," said Hendro Satrio Head of National Road Implementation Center the section from Balikpapan to Nusantara remains under construction The final decision on whether the toll road will serve as a homecoming route is pending approval from the Directorate General of Highways traffic will follow a limited one-way alternating system allowing vehicles to travel from Nusantara to Balikpapan at designated times The operation of the toll road is expected to help ease congestion and improve traffic flow between East and South Kalimantan during the Eid season Riri Rahayu TEMPO.CO, Jakarta - Blue Bird Nordic or BBN Airlines Indonesia has reportedly suspended service on the Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN) flight route The Ministry of Transportation has asked BBN Airlines Indonesia to provide clear information to passengers "We also appeal to BBN Airlines to ensure that passengers' rights are fulfilled by refunding ticket money in full—100 percent—and not reselling them," the ministry's Acting Director General of Air Transportation Lukman F Laisa said in an official statement on Tuesday BBN Airlines Indonesia has been operating officially in Indonesia since September 2024 The airline has flight permits for three domestic routes namely Jakarta (CGK)-Surabaya (SUB) since September 27 which started on September 30; and Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS) since October 2 BBN Airlines Indonesia is also planning to launch the CGK - Pontianak route with the inaugural flight scheduled for November 15 Lukman said the CGK-BPN service has been suspended since October 29 due to low market demand "The load factor (comparison between the number of passengers carried and the carrying capacity) averaged between 20 percent and 25 percent," he said Lukman said BBN Airlines Indonesia's decision to suspend flights with low load factors was a reasonable thing to do a move that was in line with market dynamics "Provided that it does not harm potential passengers," he said Tempo contacted BBN Airlines Indonesia marketing communications specialist Dafa Yuliano on Nov 5 to confirm the suspension of flights on the CGK-BPN route and to ask about the mechanism for refunding prospective passengers' tickets Editor's Choice: BMKG: Beware of 2.5 to 4.0 Meter High Waves in the Sea Click here to get the latest news updates from Tempo on Google News the First Largest K-Drama OST Concert in Jakarta Another Street Brawl Erupts in Jakarta's Manggarai Area Indonesia's Cardinal Suharyo Arrives in Vatican for Papal Conclave Jakarta Police Blame Infiltrators for Labor Day Rally Unrest Flight Attendant Warns Passengers Against Using Airplane Blankets; Here's Why Jakarta Civil Servants Told to Take Public Transport on Wednesdays or Face Trouble Three Indonesian Airports Set to Reopen International Flights Pramono Anung Announces Six New Transjabodetabek Routes Set for Launch This Year 2025 Earth Day Action in Jakarta Sees Reduction of Carbon Emissions Coastal Flood Submerges Neighborhood Unit in North Jakarta: BPBD Please Register or Sign in to view this content Quantum Commodity Intelligence is a premium paid subscription service for professionals in the oil Quantum Oil service subscribers have access to: Get in touch with us for subscription information on all Quantum platforms representative director and president) announced the opening of a new ALLU location Valuence International Singapore began opening ALLU luxury brand goods buying stores in Indonesia in August 2020 The company now operates now operates multiple locations across major cities a port city that has grown into a key center for the oil and natural gas industry the Indonesian government selected East Kalimantan This project is expected to drive further economic and social growth going forward The new store is located near a shopping mall featuring a variety of restaurants and shops providing more customers with the opportunity to experience the reuse culture while further enhancing awareness of the ALLU brand (Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China; […] Thank you for your continued use of our services We are currently preparing to hold the 1st AL […] The Valuence Group offers life-changing value tailored to all stakeholders encouraging every person in the wo […] We use cookies to give you the best online experience By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy it may store or retrieve information on your browser Control your personal Cookie Services here AHADID : AHA-FL-2024-001271-IDN | GLIDE Number : A major fire broke out at the Kilang Pertamina Internasional (KPI)'s oil refinery in Balikpapan The cause of the fire is yet to be determined The local community first noticed the flames around 4:38 a.m Several videos capturing the growing inferno quickly went viral on social media the firefighting team has managed to control the situation and cooling efforts are currently underway," said Bayu Arafat General Manager of Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan He stated that the firefighting efforts were supported by seven fire trucks from KPI Fenirey Unit V and one fire truck from the Pertamina Group in Balikpapan static fire grounds around the location were activated to help extinguish the fire and localize the heat source The team is continuing to ensure that there are no remaining heat sources in the area he mentioned that the fire was confined to the refinery area so it did not have a direct impact on the community continuous monitoring is being conducted to prevent any long-term adverse effects we are monitoring fuel production to ensure that the supply to the public is not disrupted," he added Heavy rain in Balikpapan has been deemed helpful in the firefighting efforts within the Pertamina Balikpapan refinery area While the exact cause of the fire remains unknown the flames have been successfully extinguished leaving only white smoke visible at the site This is not the first time the Pertamina Balikpapan refinery has experienced a fire a fire broke out in Plant 3 Bravo HCC RU V the refinery's operations were not hindered a fire at Plant 5 in the Balikpapan refinery resulted in the death of a contractor worker and caused heat exposure injuries to two other contractor workers Antara Petir Garda Bhwana Penajam Paser Utara - The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) announced on Saturday that construction of the Balikpapan City-Nusantara Capital City toll road is 90 percent complete the ministry's head of the task force for Nusantara City's infrastructure development two lanes of the highway will be open for traffic towards Nusantara City," he said Sumadilaga said the task force aims to complete the highway before the 79th Independence Day ceremony on August 17 which will be held in the new capital city The highway will reduce travel time between Balikpapan and Nusantara from two and a half hours to just one hour the Ceremony Plaza and the Presidential Palace in Nusantara are already operational Sumadilaga noted that the Sepaku Semoi Dam will supply 3,000 liters of bulk water per second The water will undergo treatment before being distributed to city buildings Editor's Choice: Development of Nusantara Capital City Might Take 15-20 Years to Complete, Presidential Staff Says Click here to get the latest news updates from Tempo on Google News Indonesian Embassy in Moscow Inaugurates Nusantara House as Indonesian Cultural Center in Russia Indonesia's Intelligence Agency BIN Will Move to IKN by June 2025 IKN's Office Complex Construction Targeted for Completion in June 2025 IKN Development Secures Rp13.5 Trillion Budget Over 155,000 Vehicles Leave Greater Jakarta During 2025 Easter Holiday KPK Probes 8 Farmers as Witnesses in Trans-Sumatra Toll Road Corruption Case Construction of IKN Buildings to Begin Soon Just 50% of Eid Vacationers Opt for Toll Road Back to the Western Region Peak of Eid Return Traffic on Belmera Toll Road Predicted to Occur on April 7 Eid Holiday Exodus: 74,000 Vehicles Pass Cipali Toll Road on Saturday Najla Nur Fauziyah Laila Afifa "We plan to add extra flights approaching August 17 We have coordinated with the airlines,” said Minister of Transportation Budi Karya when met after the "Reflection & Notes: 10 Years of Jokowi's Government in the Fields of Construction The government has crafted two flight scenarios for the Independence Day celebration on August 17 VVIP guests will land at Sepinggan Airport while APT Pranoto Airport in Samarinda will be used as a backup Minister Budi Karya had confirmed that the new capital’s VVIP Airport would fail to operate on time by August 17 The airport construction has been delayed by continuous rainy weather in East Kalimantan.  "There are less than 15 days so there’s no way we could finish the construction on schedule,” he said Although the weather is starting to improve the construction of the VVIP airport is still unfinished The operational target of this airport has also been postponed to the end of August.  "We hope to finish the airport construction by the end of August," he said Editor’s Choice: BMKG Runs Weather Modification in New Capital for VVIP Airport, Toll Roads Construction  Click here to get the latest news updates from Tempo on Google News Today's Top 3 News: Indonesian Judge Sentences Student to 2.5 Years in Prison for Promoting Online Gambling IKN Authority to Establish Special Administrative Region 582 Civil Servant Candidates to Move to IKN in June 2025 Taman Safari Planned for IKN Behind Presidential Palace Site Indonesian Govt Disbands IKN Task Force; Authority Head Pledges Continuity Hashim and IKN Authority Partner to Establish Orangutan Sanctuary in Nusantara Royal Brunei Airlines has started a direct flight route connecting Bandar Seri Begawan Royal Brunei Airlines operates this direct route using Airbus A320neo aircraft The flight is scheduled to depart from Brunei International Airport (BWN) at 07.00 local time and arrive at Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport (BPN) in Balikpapan at 20.30 local time The return flight from Balikpapan to Brunei is scheduled to depart at 21.20 local time with an additional departure option from Brunei at 04.50 local time The return flight from Balikpapan to Brunei is scheduled to depart at 07.10 local time To support the smooth operation of this flight and Overhaul (MRO) service provider in Indonesia provides aircraft certification service for Royal Brunei Airlines’ operations in Balikpapan Canada’s largest airline and flag carrier has announced a significant increase in capacity on its popular routes from Dublin providing more choice and flexibility for Irish customers travelling across the Atlantic Following the announcement that Dublin Airport’s passenger cap has been paused for this summer the global airline has added additional flights to the must-see cities of Montreal and Vancouver while also continuing to provide year-round service to Toronto Air Canada will increase its popular Dublin to Vancouver route from three to five times per week during peak periods to give Irish customers the opportunity to take their trip to new heights As the only airline to fly between Dublin and British Columbia these extra flights are designed to give customers easy access to one of the country’s finest regions flights will be operated by the airline’s fleet of Boeing 787 Dreamliners from 2 May 2025 and website in this browser for the next time I comment Δdocument.getElementById("ak_js_2").setAttribute("value",(new Date()).getTime()) Avolon announces new fundraising - Asian Aviation Combined with the US$1.1 billion senior unsecured facility announced earlier Avolon has raised US$2.1 billion in new funding in Q2 2025 Vietjet launches new Hanoi-Shanghai route - Asian Aviation Vietjet has launched a new direct route between Hanoi and Shanghai marking a significant addition to its growing international flight network Air India group taps dnata for UAE work - Asian Aviation Air India and Air India Express have named dnata as General Sales Agent (GSA) and Representative Agency (RA) respectively in the UAE announced the finalisation of its expanded aircraft completions operations at St AAV News in Brief 05 May 2025 - Asian Aviation News in brief on Boeing ICAO Dubai International ASECNA Indra ACTSI Gulfstream Qatar Airways Cargo Mammoth Freighters Airbus Helicopters Δdocument.getElementById("ak_js_1").setAttribute("value",(new Date()).getTime()) Indonesia — Abdul Kadir looked out to sea as a gathering of storm clouds darkened the outlook for the day’s fishing in Balikpapan Bay “We’re often faced with this situation,” Kadir told Mongabay Indonesia Like many fishers here in Jenebora village Kadir’s one-ton boat is too small to venture out beyond Balikpapan Bay to fish in the deeper waters of the Makassar Strait which separates the eastern coast of Borneo here and the western part of Sulawesi Island Jenebora today is a diverse village of ethnic Bajau and Bugis people as well as Javanese migrants and Indigenous Dayak Pesisir families Most of the village’s nearly 3,500 residents rely on fishing from small boats in Balikpapan Bay a deep inlet puncturing the island of Borneo just south of the city of Balikpapan a fishing boat sailing out into the bay from Jenebora could haul up to 40 kilograms (about 90 pounds) of fish and shrimp in just one day earning up to 6 million rupiah ($380) when prices were high Fishers here say they began to feel a slowdown in the bay beginning in the mid-1990s after a retinue of coal and timber companies started operating in the bay area The 2012 construction of the Kariangau Industrial Estate across from Jenebora village worsened matters a cracked pipeline owned by state oil company Pertamina led to an explosion killing five people and spilling oil across 200 square kilometers (77 square miles) in the bay people in Jenebora worry Indonesia’s largest construction site yet a vast new city to serve as the nation’s capital could sink the fishing economy that has sustained families for generations in the bay area Indonesia’s then-President Joko Widodo announced plans to move the capital of the world’s fourth most-populous country to a greenfield site on the east coast of Borneo The shift aspired to alleviate the congestion of Jakarta which has a population of around 30 million in the greater metropolitan area while also transferring some political and economic focus away from the traditionally dominant Java Island Delays and slow investment continue to hinder progress in the former president’s vision fueling doubts about the project’s feasibility port traffic in Balikpapan Bay has surged to support the early construction work “There are more and more ships passing through Balikpapan Bay now,” Kadir said Jenebora fishers say commercial ships anchoring in fishing grounds have squeezed local catches some prime fishing areas are now off-limits to the village because they were zoned as part of the capital development or the industrial estate Previous field reporting by Mongabay showed that PT Putra Demang Mentawir had nailed a sign with its name and a legal contact number onto a mangrove tree trunk mangroves have been cleared in areas like the Kariangau Industrial Estate by PT Mitra Murni Perkasa (MMP) for the development of a nickel processing plant Kadir said he anticipated these new problems when he saw a draft of the 2021 zoning plan for East Kalimantan the province where Balikpapan city and Jenebora village are situated the Jenebora fishers say they have yet to receive a response to their concerns that the bay where they catch fish has been recategorized as a port zone The 2022 law that serves as the legal basis for the new capital city included an appendix specifying Semayang Port for international passenger routes and the Kariangau terminal for container shipping chair of a local association of fishers in Jenebora said fish and shrimp catches in Balikpapan Bay area have decreased year on year This trend has prompted many to leave the village in search of a new livelihood “If we remain here it will for sure be difficult to find fish when we’re faced with all these tankers,” he said Abduh said improved communication with contractors and commercial operators in the area could bring improvements but added the companies didn’t appear to concern themselves with the welfare of local fishers “To date we haven’t found a solution,” he said The clearing of mangrove forests by developers in Balikpapan Bay has already disrupted the marine ecosystem depriving marine life of the crucial feeding and spawning grounds that the trees had provided a conservation nonprofit based in East Kalimantan province said the accounts of fishers in the Balikpapan Bay area reflected an array of environmental factors that reinforced one another “Everything is connected,” Mappaselle said “It will eventually affect the fish or shrimp around Balikpapan Bay.” The Kariangau Industrial Estate today is a prominent industrial and logistics hub of more than 20 factories spread across 3,500 hectares (8,650 acres) on the fringes of the bay Increased sedimentation as a result of this land-use change will contribute to greater sedimentation in the water with the increased turbidity blocking out the sun and preventing seagrasses from photosynthesizing the surrounding ecosystem will slowly die,” Mappaselle said “These seagrass beds are also home to dugongs.” One aggravating factor is the lack of major river mouths in Balikpapan Bay limiting the movement of water in the bay out into the Makassar Strait dividing Borneo and Sulawesi islands The sediment and waste accumulate in the bay “Ultimately if this is left to continue it will foster an ecological disaster that can’t be avoided in the future,” Mappaselle said showed there were 4,126 fishing families in four villages in the bay: Maridan “We’re still trying to ensure that fishermen can get space to catch seafood,” Mappaselle said in September documented new port construction along the 16,000-hectare (39,500-acre) network of mangrove forests that stretches from the mouth of the Mahakam River along the Balikpapan Bay area “I observed numerous logistics ports being constructed for [the transportation of] materials like sand and rock,” Tri Atmoko, a primatologist with Indonesia’s national research agency, told Mongabay for this September report are being cleared to build these ports,” Tri said a researcher at Indonesia’s national research agency said urban planners had marketed Indonesia’s new capital as a “forest city,” but that this largely neglects the outlying marine environment which could soon cease to function as a fishing area “The conception of [Nusantara as a] Forest City excludes Balikpapan Bay from the green development plans,” Imam said in a recent presentation The national capital authority said the existing mangroves in the Balikpapan Bay area would be zoned a protected area a civil servant overseeing public welfare in North Penajam Paser district acknowledged the hardship faced by the district’s fishers as well as the complex reality of a development on the scale of Nusantara “How can you build a city without doing anything?” Sodikin said adding that the government was doing its best to limit any deforestation of mangroves in North Penajam Paser district then we will ask for compensation from the relevant parties,” he said Abdul Kadir surveyed the storm clouds as he recounted his first experiences fishing while in elementary school fishers didn’t have to worry about declining catches port traffic or restrictions on where they could earn a living This story was first published here in Indonesian on Nov Wildlife-rich mangroves suffer as Indonesia ramps up construction of new capital The “fortress conservation” model is under pressure in East Africa as protected areas become battlegrounds over history and global efforts to halt biodiversity loss Mongabay’s Special Issue goes beyond the region’s world-renowned safaris to examine how rural communities and governments are reckoning with conservation’s colonial origins and trying to forge a path forward […] M. Rizki Yusrial TEMPO.CO, Jakarta - The Corporate Communication and Community Development Group Head at PT Jasa Marga, Lisye Octaviana, said the company will ensure the preparedness of the Nusantara Capital City (IKN) toll road for the Christmas and New Year holiday period Lisye said IKN has now become a tourist destination which prompts Jasa Marga to deploy staff and coordinate with local authorities to monitor the increase in traffic volume linked to the special access to IKN "We will also ensure that the Karang Jowang Toll Gate which will be the access to the IKN toll road functions 100 percent optimally," she added will then install additional signs on the IKN Toll Road to provide clear information to road users she has planned to implement traffic diversion if necessary "We will also coordinate with the police and local transportation agencies," she added IKN has previously been designated as a tourist destination The IKN Authority revealed that the new capital welcomed three to five thousand visitors each day OIKN Director of Investment and Business Convenience shared this insight during a presentation on IKN's development progress at the ESG Symposium 2024 in Central Jakarta on Tuesday and there are around 3,000 to 5,000 visitors daily So we believe that IKN is one of the tourist destinations,” he emphasized located between Kutai Kartanegara Regency and North Penajam Paser Regency in East Kalimantan takes approximately two and a half hours by conventional road OIKN is actively constructing a toll road to reduce travel time Lazuardi revealed that the toll road project is nearly 80% complete promising a journey time of around 45 to 50 minutes between Balikpapan and IKN upon its completion Editor’s Choice: Prabowo Scheduled to Visit IKN in Late December or Early 2025, Says IKN Authority Head sperm whale which had reportedly been stranded since Monday at Teritip Beach about 35 kilometers north of Balikpapan city in East Kalimantan eventually died on Friday following days of evacuation efforts by local residents and officials the giant sea mammal was still alive but in a very weak state said Maritime Affairs and Fisheries Ministry official Heri Seputro on Friday The whale was trapped in shallow coastal waters with a depth of less than two meters “But when we came back to the site the following morning the whale was no longer breathing,” Heri said Delivered straight to your inbox three times weekly this curated briefing provides a concise overview of the day's most important issues covering a wide range of topics from politics to culture and society Please check your email for your newsletter subscription Read also: Sperm whale found stranded near Balikpapan the carcass would undergo a necropsy to find out the exact cause of death it is likely that the procedure would be conducted on the beach the carcass would then be pulled out to sea to be sunk.  A local resident named Janu could not contain his sadness and said that “perhaps this is the right time for Balikpapan to have a special unit to handle the stranded marine animal” the sperm whale was the fourth giant sea mammal to be found stuck in Balikpapan waters three of whom died after failed evacuation attempts Sea turtles and dolphins had also previously been found stranded near the area some of which were able to return to the sea while others were unable to survive.  Heri said Teritip Beach had low but wide tides and during low tides the beach would extend a half km into the sea while during high tides the water would rise for only around 150 to 200 centimeters Quickly share this news with your network—keep everyone informed with just a single click Customize your reading experience by adjusting the text size to small or large—find what’s most comfortable for you Nabiila Azzahra A TEMPO.CO, Jakarta - The Nusantara Capital City Authority (OIKN) has revealed that the Nusantara Capital City (IKN) is now attracting about 3,000 to 5,000 visitors daily This influx comprises both domestic and international tourists Head of the IKN Infrastructure Development Implementation Task Force classifying them as both domestic and international tourists they can be considered tourists,” he told Tempo adding that the diverse visitor profile includes both leisure travelers and potential investors “The toll road is under construction while the Pulau Balang Toll Road remains operational with intermittent closures to accommodate IKN guests and events,” he explained OIKN has set an investment target of US$32 billion with 20% sourced from the state budget and the remaining 80% secured through direct investments and public-private partnerships (KPBU) IKN is expected to accommodate a population of four million residents distributed across three cities: Balikpapan The projected distribution is two million residents in IKN Lazuardi also highlighted the presence of a five-star hotel in IKN, the Hotel Swissotel Nusantara with 191 rooms, including VIP and presidential suites. President Joko "Jokowi" Widodo inaugurated this hotel on September 13 a group of domestic investors led by Agung Sedayu Group Founder Sugianto Kusuma the Swissotel Nusantara is the first five-star hotel in IKN Editor’s Choice: IKN Not Yet Feasible as Capital City, Law Minister Says 10 Recommended Budget-Friendly Tourist Destinations in the United States TEMPO.CO, Jakarta - Several areas in East Kalimantan, including those within Nusantara Capital City (IKN), are still at risk of flooding in the coming week floods have inundated several sub-districts in Mahakam Ulu Head of the Disaster Data, Information, and Communication Center of the National Disaster Management Agency (BNPB) Abdul Muhari said the flood could potentially occur due to the ongoing atmospheric phenomenon that increases the level of rainfall; Rossby-Kelvin waves and Madden Julian Oscillation (MJO).  A regional wind deflection also contributed to the high level of rainfall "So rain is expected in the upcoming week which potentially cause hydro-meteorological (phenomenon) in East Kalimantan,” said Abdul Muhari in an online disaster briefing on Monday BNPB noted that floods hit 15 sub-districts within the administrative areas of Balikpapan Districts last Saturday heavy rain also caused landslides in four sub-districts spread across Balikpapan City high-intensity rain caused the Sepaku River to overflow inundating a number of houses in Gunung Seteleng Village President Joko Widodo has just gathered his ministers in IKN for a cabinet meeting on Monday the new capital is expected to host the Indonesian Independence Day ceremony.  "IKN should be safe because we have carried out quite massive control efforts all scheduled activities run smoothly,” he said BNPB, Abdul Muhari added, urged the local government to monitor the river flows and landslide-prone steep hills and use the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency or BMKG’s weather forecast as the main reference BMKG warned of rain potential for several regions in Indonesia in its weekly weather outlook for August 13-19 especially in the northern and central parts.  The weather agency released an early warning for rainfall and thunderstorms in all parts of Kalimantan Other provincial areas with the same early warning are Aceh Editor’s Choice: BMKG Predicts Regular Rain to Wet West Java for Upcoming Week, Including on Indonesian Independence Day      BMKG Reports M5.4 Earthquake Striking Tomini Bay; No Tsunami Threats WHO: Hand Hygiene is Essential, Medical Gloves Are Not a Substitute Jobs That AI Will Replace: Is Your Current Job at Risk? Top 10 Highest-Paying Majors Worth Pursuing in 2025 Expert Raises Alarm on Crypto Scams, Biometric Leaks After Worldcoin Freeze NASA Faces 24.3% Budget Cut: What's at Stake? BMKG Reports M5.4 Earthquake Striking Tomini Bay; No Tsunami Threats BMKG Forecasts Heavy Rain Still Possible in Two Regions as Dry Season Starts BMKG Forecasts Heavy Rainfall for Parts of Southern Bogor in Early May BMKG Shares Weather Forecast for Greater Jakarta on Labor Day Dry Season Approaches: BMKG to Run Weather Modification in Indonesia's Jambi Scorching Hot Weather Grips Indonesia: BMKG Reports Temperatures Hit 37 Degrees Celsius BMKG Explains Why Turkey is Prone to Frequent Earthquakes Non Koresponden TEMPO.CO, Jakarta - House of Representatives Commission VII member Mulyanto asked Pertamina to ensure that the fire at the Balikpapan refinery would not affect the fulfillment of the demand for fuel oil (BBM). He asked Pertamina to secure the refinery and ensure the distribution of fuel to the people "Pertamina must ensure that fuel supplies do not decrease so that community activities are not disrupted," Mulyanto said in a written statement obtained by Tempo on Saturday The fire at Pertamina Balikpapan occurred on Saturday General Manager of Pertamina International Refinery at the Balikpapan unit said there were no casualties in the incident The fire also did not affect residents near the refinery as it happened in the refinery area "We are also monitoring fuel production to ensure that supply to the community is not disrupted," Bayu said in the written statement This morning's fire at the Pertamina refinery in Balikpapan was not the first Balikpapan refinery fire occurred twice in 2022 the most recent fire occurred after the Balikpapan refinery became the oil refinery with the largest capacity in Indonesia This was after Pertamina increased the capacity or performed a Crude Distillation Unit (CDU IV) revamp The Balikpapan refinery now has a capacity of 360,000 barrels per day The new capacity exceeds the production capacity of the Cilacap refinery in Central Java The fire at Pertamina's Balikpapan refinery on Saturday added to the list of fire incidents at oil refineries owned by the state-owned company Tempo recorded that Pertamina refineries caught fire several times such as the fire at the Pertamina Dumai refinery in Riau on Sunday said that it was not the refinery that caught fire Then the fire at Pertamina Refinery Unit (RU) VI in Balongan Locals heard two explosions allegedly caused by the fire at the refinery Another incident occurred at Pertamina's Cilacap refinery in Central Java on Friday The fire engulfed the T39 tank filled with benzene for basic petrochemical products The Cilacap refinery caught fire again on Saturday night Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment Luhut Binsar Pandjaitan suspects that the fire was caused by a rainstorm accompanied by lightning Editor's Choice: House Calls for Major Change in Pertamina Following Oil Refinery Fire Israel's Massive Wildfire Contained After 30-Hour Firefighting Fuel Prices Drop Across Indonesia: Here's the Updated Price List from All Gas Stations Israel's Wildfires: What We Know So Far as Cause Remains Unknown Israel's Netanyahu Declares 'National Emergency' Over Blazing Wildfires President Prabowo to Attend Danantara Townhall Meeting with SOEs Jakarta to Lower Fuel Purchases Tax to 5% Former Pertamina Chief Karen Agustiawan Questioned over Oil Governance Corruption Case At least 143 Killed After Congo Boat Catches Fire BALIKPAPAN – The development ofNusantara is based on the principle of low carbon emissions where NNC is committed to becoming a carbon neutral city by 2045 In line with the development of a forest city it is necessary to control illegal mining activities in theNusantara area In order to accelerate the control of illegal mining the Head of the Nusantara Capital Authority formed a Task Force to prevent and control illegal mining in theNusantara area The task force consists of elements from the East Kalimantan Regional Police the VI Mulawarman Regional Military Command the East Kalimantan High Prosecutor's Office the Ministry of Energy and Mineral Resources the East Kalimantan Provincial Forestry Service along with the UPTD Bukit Suharto Grand Forest Park the East Kalimantan Energy and Mineral Resources Service and the Nusantara National Capital Authority the Task Force held its first coordination meeting which Deputy for Environment and Natural Resources of theNCA Authority when was opening the meeting said "The development ofNusantara requires a new perspective to make corrections to the governance of the environment and natural resources This task force is intended to strengthen efforts to prevent and combat illegal mining in the NNC area.” The commitment to support the Task Force's work agenda was conveyed firmly by representatives of law enforcement agencies and officials who attended the meeting We have been waiting for this for a long time because of the large number of illegal mining in our working area,” said Forestry Police Eko Wibowo representing the Head of UPTD Tahura Bukit Suharto Tahura is a conservation area which is entirely included in the Nusantara area The formation of the Task Force was based on an agreement between agency and law enforcement at the previous coordination meeting that was held on May 26th NCA's Director of Environment and Disaster Management added that another thing that needs collective thinking is the environmental restoration that must be carried out as a result of this illegal mining activity In parallel with efforts to control illegal mining NNCA with the support of universities have been preparing guidelines for implementing reclamation and post-mining Sourcer:Nusantara Capital Authority Public Relations Laporkan temuan Anda apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara April 25: Plans to reactivate the Kuching-Pontianak flight route have gained fresh momentum following discussions between outgoing Indonesian Consul General Raden Sigit Witjaksono and Sarawak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg During the courtesy call and farewell visit to the Premier Raden Sigit also proposed the potential introduction of a new air route to Balikpapan in East Kalimantan in line with the ongoing development of Indonesia’s new capital “The Premier welcomes the proposal to improve connectivity between the regions of Kalimantan and Sarawak and we hope that this can be realised in the near future,” he was quoted as saying by Sarawak’s Information Department (Jabatan Penerangan Sarawak) who concludes his term of office on April 30 expressed his deep appreciation for the strong collaboration between Indonesia and Sarawak during his three years of service “The cooperation between Indonesia and Sarawak is very good especially in the last two years where many initiatives and activities have been implemented together especially in the economic and socio-cultural sectors,” he said He also expressed his optimism that Sarawak and Indonesia’s bilateral ties would continue to grow under his successor’s leadership “I will convey to my successor to continue efforts to strengthen this collaboration including expanding the potential in the border areas,” he added The Consul General also highlighted the importance of ongoing cooperation in the energy sector between the two regions especially in terms of the supply of hydroelectric power from Sarawak to Kalimantan “Increasing cooperation in the energy sector from Sarawak to West Kalimantan is a strategic aspect that greatly benefits both parties,” he added he conveyed his gratitude to the Sarawak government for its support during the implementation of the Indonesian elections last year the smoothness of the process would not have been possible without the close cooperation of local authorities,” he said Raden Sigit will return to Jakarta and continue his duties at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia JOIN NOW were discovered in the Sanga-sanga River tributary The body parts are suspected to belong to a victim of a crocodile attack a joint SAR team from the National Search and Rescue Agency (Basarnas) in Balikpapan the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and the military immediately went to the location in Anggana District The SAR team first found the human head 2.16 kilometers upstream from the Pertamina Hulu Sanga-sanga dock at around 4:40 p.m Initial identification suggests the remains belong to Jatoman a 52-year-old security officer from Pertamina Hulu Sanga-sanga who was reported missing after a crocodile attack on Monday Balikpapan Basarnas Rescue Team Commander Dwi Adi Wibowo confirmed that they received reports of a life-threatening situation in the Pertamina Hulu Sanga-sanga work area indicating that a security officer had been attacked by a large estuarine crocodile we received information about a life-threatening incident where a person was attacked by a crocodile in the Pertamina Hulu Sanga-sanga work area,” Dwi said at the scene on Wednesday night Dwi explained that the joint SAR team conducted extensive searches using four rubber boats and thermal drones to locate the victim’s body the efforts have been hampered by the presence of dangerous wildlife in the area The discovered remains have been evacuated by the SAR team and taken to the nearest general hospital for further examination "The challenge we face in the field is the presence of wild animals," Dwi added announced plans to recruit crocodile handlers for Indonesia's new capital project located near Balikpapan Bay in East Kalimantan Basarnas managed over 10 cases of wild animal attacks in 2023 including incidents involving both saltwater and freshwater crocodiles Kusworo aims to involve crocodile handlers to train Basarnas personnel in Nusantara the office should have at least 150 personnel The East Kalimantan Police have arrested four men accused of hacking more than 300 Instagram accounts using email phishing attacks and extorting victims for money The cybercrime syndicate operated for seven months in Balikpapan accumulating at least Rp 500 million ($30,479) from its victims head of the Cybercrime Unit of the East Kalimantan Police the suspects specifically targeted Instagram accounts with over 3,000 followers were arrested at a hotel in Balikpapan during a recent police operation Ariansyah explained that the syndicate sent phishing emails daily to at least 50 targeted Instagram users falsely offering a free blue check verification for their accounts Victims who clicked the fraudulent links unknowingly granted access to their login credentials allowing the hackers to take over their accounts the suspects demanded ransoms ranging from Rp 1 million to Rp 5 million depending on the number of followers on the compromised account The suspects have been charged under the Electronic Information and Transactions Law which carries a maximum prison sentence of seven years and a fine of up to Rp 700 million ($42,671) Avit Hidayat Nusantara Capital City’s massive development caused mangrove deforestation Irrawaddy dolphins and dugongs’ habitat in the Balikpapan Bay is also under threat OVER the past six months, unusual activities have occurred across from the Cita Sabut Port owned by Itci Hutani Manunggal, located in Sabut hamlet, Sepaku subdistrict, North Penajam Paser Regency, East Kalimantan. Heavy machinery was deployed seemingly out of the blue to uproot at least four hectares of yellow mangrove in the upper reaches of Balikpapan Bay The piles of mangrove wood are then buried with soil to form landfills See Other Packages Get daily summary of exclusive and in-depth news in your email Inbox by joining the Newsletter A Myriad of Problems in the New Capital City PGN Comments on the Alleged Gas Sales Corruption RELIGIOUS MINERS Irregularities in the Gas Company Sosial Masyarakat pesisir Teluk Balikpapan was-was membayangkan ruang hidup mereka yang bakal terkaveling lagi ketika ada Ibu Kota Negara Nusantara saat ini saja sudah kesulitan karena di pesisir sudah banyak industri Tak bisa terbayangkan kalau tambah lagi ada proyek IKN Masih terang dalam ingatan Kepala Adat Jenebora-Gersik-Pantai Lango ini bagaimana melaut bisa menangkap 20-30 kg ikan Semua bermula dari mulai marak aktivitas perusahaan di Teluk Balikpapan pertengahan 90’an Kondisi ini diperparah dengan ada Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan Barat Perusahaan-perusahaan ini membatasi ruang tangkap para nelayan “Hanya boleh mendekat maksimal 500 meter dari area perusahaan,” kata Jumri beberapa wilayah kaya ikan dan udang berada di dekat perusahaan seperti di wilayah yang kerap disebut Karang Solet oleh masyarakat lokal kawasan ini penuh dengan kapal-kapal besar jenis tongkang untuk minyak hingga pengangkut batubara kapal nelayan tradisional yang mencari ikan pada saat itu nampak seperti Daud di tengah rombongan Goliath Baca juga: Masyarakat Adat di Tengah Proyek IKN Nusantara Desa yang dia tinggali ini berubah nama dua kali sekarang karena sudah ada pendatang berubah lagi jadi Jenebora,” katanya kepada Mongabay saat disambangi di kediamannya Di desa ini tinggal beragam masyarakat dari berbagai suku suku asli di sini Sama Pesisir atau Dayak Pesisir mereka yang menetap di pesisir memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan Mereka bergantung dari hasil tangkapan di Teluk Balikpapan Kadir juga alami kesulitan tangkap udang saat ini Nelayan penangkap udang dari Desa Pantai Lango tiga km di sebelah utara Desa Jenebora ini menyebut hasil tangkapan berkurang banyak “Kita susah menjaring karena kapal melabuh terus,” katanya sambil memindahkan hasil tangkapan ke luar kapal Kadir hanya bisa menangkap empat kg udang yang dijual langsung ke pengepul di Pantai di Jenebora Kadir bisa hasilkan 20-30 kg udang dalam satu hari Sekarang hanya dihargai Rp60.000-Rp63.000 per kilogram,” ucap pria 40 tahun yang sudah jadi nelayan sejak duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar itu Baca juga: Akankah Masyarakat Pesisir Disingkirkan Pemindahan Ibu Kota Negara Baru? Terampasnya ruang hidup masyarakat pesisir di Teluk Balikpapan ini niscaya akan terus terjadi Mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga bakal memakan sebagian Teluk Balikpapan Lampiran II Undang-undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menyebut ada dua pelabuhan utama di Teluk Balikpapan Pelabuhan Semayang yang akan jadi pelabuhan umum yang memiliki jalur pelayaran internasional Terminal Kariangan jauh di pedalaman Teluk Balikpapan dan berfungsi sebagai pelabuhan kargo internasional Dua pelabuhan utama di Teluk Balikpapan akan meningkatkan aktivitas kapal di perairan ini Lalu lintas kapal pun berpengaruh terhadap ketersediaan hasil laut udang cenderung menyebar dan sulit dijala ketika terganggu getaran kapal ukuran besar “Kita ini kan merengge (menjala udang) mengikuti arus laut getaran kapal ini terlalu kuat dan membuat udang agak timbul dan tidak mau merapat,” katanya Baca: Nusantara dan Konsep Kota 15 Menit IKN Nusantara sudah menghasilkan berbagai tanya Keputusan pemindahan ibu kota yang memerlukan area seluas 256.000 hektar dengan dana Rp466 triliun itu dinilai bernuansa politis Penyusunan instrumen hukum pun terbilang kilat Catatan Aliansi Rakyat Gugat Pemindahan Ibu Kota Negara (Argumen) hitungan bersih penyusunan UU IKN hanya 17 hari Durasi 47 hari yang disebutkan dalam pemberitaan berbagai media massa disebut mereka turut menghitung 30 hari masa reses Masalah keterbukaan ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat Dari kawasan pemerintahan yang memakan luas 56.181 hektar sampai masyarakat dengan ruang hidup masuk dalam kawasan pengembangan IKN seluas 199.962 hektar Penyingkiran masyarakat imbas kehadiran IKN paling terang adalah di pesisir Teluk Balikpapan Hal ini bisa terlihat tidak ada alokasi pemukiman dan ruang tangkap nelayan di Teluk Balikpapan dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2/2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kalimantan Timur 2021-2041 Dokumen RZWP3K ini justru mengalokasikan Teluk Balikpapan sebagai zona pelabuhan Imbas paling terasa adalah nelayan-nelayan di Teluk Balikpapan harus meluncur jauh hingga Selat Makassar atau Laut Jawa untuk mencari peruntungan lembaga yang bekerja untuk isu pelestarian dan penegakan hukum lingkungan di pesisir laut Balikpapan pemindahan wilayah tangkap nelayan bukan hal mudah Perlu adaptasi terhadap karakter gelombang itu jadi ancaman besar terhadap keselamatan nelayan,” kata Mappaselle salah satu pemukiman nelayan yang tak terakomodir dalam dokumen RZWP3K ini perkampungan nelayan ini punya nilai historis tinggi termasuk kampung nelayan tertua di Balikpapan ancaman bagi mereka yang tak memiliki legalitas dan akses untuk melegalkan pemukiman mereka,” kata pria yang akrab disapa Selle ini Dokumen RZWP3K Kaltim ini pun mendapat sorotan dari Walhi Walhi menyebut ada 4.126 keluarga nelayan di Penajam Paser Utara dan 6.118 keluarga nelayan di Kota Balikpapan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan permukiman nelayan yang sudah ada dan ruang nelayan tradisional yang ada pasti terakomodir dalam perda RZWP3K mengawal itu melalui pemberian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) Seperti di zona perikanan tak dapat diberikan PKKPRL untuk kegiatan yang tak mendukung perikanan atau dapat mengancam ruang penghidupan nelayan Teluk Balikpapan hanya sebagai pelengkap bahkan obyek eksploitasi dalam pembangunan IKN nasib Teluk Balikpapan tak akan berbeda jauh dengan Teluk Jakarta yang penuh cemaran antropolog juga peneliti di Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria dan Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat wajar masyarakat khawatir kena relokasi imbas karena ada proyek IKN masyarakat adat selalu menjadi pihak yang dirugikan dan tersingkirkan kalau proyek masuk wilayah mereka “Proyek infrastruktur spesifik memang selalu berujung relokasi Tidak ada kisah sukses dari langkah ini,” katanya pemerintah harus bisa menjadikan IKN Nusantara sebagai percontohan proyek yang bisa dilakukan tanpa menyingkirkan masyarakat adat proyek IKN sangat fleksibel dan bisa didesain sesuai kebutuhan Beda dengan proyek pertambangan yang harus melakukan ekstraksi di satu tempat maka memindahkan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan “Kalau IKN kan bisa didesain untuk menyesuaikan kondisi existing masyarakat yang sudah ada.” Hutan Lamale duduk di bangku kayu penuh ukiran dan busa empuk seraya menyeruput secangkir teh ini dari mangrove,” kata Ketua RT 1 Kelurahan Mentawir ini sambil merapikan peci hitam yang sedikit bergeser ada empat jenis produk di meja kayu: toples kaca bening nan bundar dengan tutup berpinggiran emas yang berisikan bubuk hitam botol plastik berukuran 250 ml dengan cairan kental berwarna merah “Sonneratia Sirup Mangrove” begitu tertulis pada labelnya Ada juga empat toples plastik berukuran mini dan bundar berlabel “Pupur Dingin Mangrove” serta bubuk hijau kasar dalam piring melamin kecil berwarna putih dengan pinggiran biru bermotif kembang Nama dari label-label di beberapa barang membuat isi dalam toples bening mudah diterka Lamale menyebut bubuk itu tak lain adalah kopi olahan mangrove “Ini kami buat dari mangrove di sekitar kami,” katanya Barang yang Lamale perlihatkan itu merupakan olahan buah mangrove dari hamparan hutan mangrove yang merubungi Mentawir Lamale bersama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tiram Tambun sudah memanfaatkan potensi alam di kelurahan yang bisa ditempuh dalam tiga jam dari Kota Balikpapan ini Kelurahan Mentawir merupakan satu daerah yang memiliki ekosistem mangrove luas. Berdasarkan catatan Universitas Mulawarman ekosistem lahan basah ini di Mentawir mencapai 2.300 hektar atau 13,5% dari keseluruhan kawasan mangrove di Teluk Balikpapan Produk olahan Lamale dan Pokdarwis berasal dari buah pidada atau perepat (Sonneratia caseolaris) tetapi warga Kaltim sudah mengenal produk-produk asli Mentawir ini Sudah banyak yang berkunjung ke Mentawir hingga beragam produk itu sudah cukup dikenal Daya tarik utama di sini adalah taman wisata mangrove yang didirikan Pokdarwis sejak 2015 Di sini ada jembatan sepanjang 900 meter dibangun dari sempadan sungai hingga ke tengah muara Masyarakat bisa melihat matahari tenggelam dari sini Keberadaan hutan mangrove tak hanya memberikan nilai tambah bagi kehidupan Pokdarwis Tiram Tambun Sekitar 200 meter dari tempat tinggal Lamale Rafi Wijaya duduk di bangku merah dengan keempat kaki terpangkas hingga dia seakan sedang jongkok Tangan sibuk menimbang kepiting yang baru dibawa Riki Rizki Fauzi Kepiting dia pisahkan ke keranjang-keranjang berbeda sesuai ukuran warga lokal menyebut kondisi air sedang nyorong atau surut Rafi banyak menampung kepiting hasil tangkapan para nelayan Dari Riki saja dia bisa mendapat sekitar 13 gg kepiting Kepiting-kepiting ini dia antar ke pembeli di Balikpapan Rafi bisa beberapa kali pengantaran dalam sehari dan mendapat pemasukan Rp1 juta per sekali antar “Kalau lagi banyak bisa tujuh kali antar,” katanya Huta mangrove jadi gantungan hidup warga di darat dan lautan Peneliti Senior Ekosistem Mangrove IPB University ekosistem mangrove bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di pesisir kepiting bakau hanya salah satu yang bisa dinikmati ekosistem mangrove di pesisir timur Sumateraprovinsi itu jadi tempat hidup bagi udang nelayan Desa Sungsang bisa memanen hingga 10 ton per hari “Hutan mangrove harus dijaga karena penting untuk masyarakat pesisir.” Baca juga: Masyarakat Adat di Tengah Proyek IKN Nusantara Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memasukkan kawasan mangrove di Teluk Balikpapan dalam poligon mereka Hutan mangrove dan kehidupan masyarakat pesisir pun terancam dalam Lampiran II UU Nomor 3 /2022 tentang Ibu Kota Negara (UU-IKN) menyebut ada dua pelabuhan utama di Teluk Balikpapan Pelabuhan Semayang yang akan jadi pelabuhan umum dengan jalur pelayaran internasional Ada juga Terminal Kariangan terletak jauh di pedalaman Teluk Balikpapan dan berfungsi sebagai pelabuhan kargo internasional Kedua, pelabuhan untuk mengakomodir kebutuhan pelabuhan utama dan mengangkut logistik IKN, seperti dikatakan Petrus Sumarsono, Perencana Ahli Utama Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Bappenas awal April lalu dermaga eks pembangunan jembatan Pulau Balang 40 km dari pusat IKN yang memerlukan peningkatan kapasitas dermaga dan fasilitas bongkar muat berjarak 40 km dari IKN yang memerlukan pembebasan lahan atau relokasi pemukiman yang ada sudah terkaveling untuk berbagai kepentingan Mongabay menemukan plang tanda ‘kepemilikan’ beberapa kawasan hutan mangrove Seperti di salah satu pulau dengan hutan mangrove padat sudah ada plang perusahaan bertuliskan ‘Tanah ini dikuasai PT Putra Demang Mentawir.’ Plang tinggal sebagian Spanduk ini berdiri di utara pulau yang terletak tiga kilometer ke arah utara dermaga PT ITCIKU Analisis spasial Yayasan Auriga Nusantara menunjukkan seluruh pulau itu sudah berstatus area penggunaan lain (APL) Penguasaan kawasan mangrove lain juga terdapat di 1,25 km seberang timur Dermaga Batu Dulang PT ITCIKU Di kawasan yang juga APL ini ada plang putih dengan huruf berkelir hitam menandakan lahan seluas 25.36 hektar dalam kelola PT Cahaya Energi Hutani Di beberapa titik bahkan ada pembukaan lahan mangrove seperti oleh PT Mitra Murni Perkasa (MMP) di Kawasan Industri Kariangau (KIK) untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) nikel Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur menyebut praktik itu bermasalah karena itu masih kawasan hutan dan belum ada izin lingkungan dinamisator Jatam Kaltim menyebut smelter ini akan dibangun untuk mengakomodir kebutuhan kendaraan listrik di IKN lembaga yang bekerja untuk isu pelestarian dan penegakan hukum lingkungan di pesisir laut Balikpapan mencatat pembukaan kawasan mangrove oleh MMP sejak Desember 2021-Maret 2022 Aktivitas MMP belum memiliki analisis mengenal dampak lingkungan (amdal) dan izin lingkungan MMP dilarang beroperasi seraya diminta mengurus dua dokumen lingkungan itu tindakan pemerintah ini hanya seperti memadamkan api yang terlihat “Kalau tidak ketahuan barangkali mereka buka lahan terus tapi izin lingkungan tidak diurus.” pembangunan IKN pasti mengganggu ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan akan ada kelalaian seperti pada 2018 saat minyak mentah PT Pertamina tumpah dan mencemari Teluk Balikpapan Hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan waktu itu memperkirakan luas pantai terkontaminasi limbah B3 minyak bumi mencapai 29.733,8 meter persegi dan volume tanah yang terkontaminasi mencapai 12.000 meter kubik Kajian Universitas Mulawarman yang terbit dalam EnviroScienteae bahkan menyebut tumpahan minyak di kawasan mangrove membuat hasil tangkapan nelayan berkurang karena banyak biota mati dan wilayah tangkapan hilang Diduga nilai ekonomi yang hilang akibat insiden itu Rp41 dampak tumpahan minyak masih dirasakan sampai tiga tahun dan ada sebagian mangrove yang mengalami mutasi di Teluk Balikpapan Pertumbuhan tanaman lambat dan daun-daun berkurang Analisis Yayasan Auriga Nusantara menemukan kawasan mangrove di dalam dan sekitar IKN mencapai 20.000-an hektar lebih terlebih 15.000 hektar sudah berstatus APL kawasan ini tak masuk terintegrasi dalam rencana pembangunan IKN Dengan tak terintegrasinya teluk ini dengan IKN akan memberi masalah besar di kawasan yang punya biodiversitas tinggi ini beberapa wilayah bernilai konservasi tinggi di Teluk Balikpapan belum memiliki status perlindungan jelas Ada izin di satu pulau mangrove di Mentawir menunjukkan hal itu Kajian Forum Peduli Teluk Balikpapan (FPTB) menyatakan mangrove di Teluk Balikpapan salah satu terbaik di Indonesia Beberapa jenis diklasifikasikan sebagai tegakan utama dengan tinggi pohon lebih 20 meter dan ada 36 jenis tanaman Hasil monitoring FPTB pun menemukan masih banyak tanaman mangrove teridentifikasi dalam kondisi baik dibandingkan yang rusak karena ditebang atau ditimbun areal yang masih bagus tersisa 170 km persegi dan tersebar hampir di semua Daerah Aliran Sungai Teluk Balikpapan Pokja Pesisir juga menjadi salah satu bagian dari forum kajian itu “Kami minta dan berharap ada percepatan status kawasan lindung mangrove,” kata Selle Forest Watch Indonesia (FWI) pun menyuarakan hal yang sama niat untuk melindungi kawasan Teluk Balikpapan sudah terlihat dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 522.5/K.672/2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Ekosistem Esensial Dalam SK itu disebutkan kalau luas Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Balikpapan mencapai 65.000 hektar instrumen hukum masih lemah,” kata Amalya Reza rencana pembangunan IKN akan memakai sebagian dari KEE Hal ini bisa membuat pengelolaan kawasan itu jadi tidak jelas karena di dalam IKN pengelolaan berada di tangan Badan Otorita sedangkan di luar itu harus ditangani pemerintah daerah Rencana IKN terhadap kawasan ekosistem mangrove pun dia sebut masih belum terang “Kawasan ini bisa jadi super hub antara Balikpapan pencaplokan sebagian KEE dalam IKN akan membuat keseimbangan ekosistem terganggu KEEm seharusnya dikelola dalam satu kesatuan ekosistem Cara pemerintah dalam memperlakukan Teluk Balikpapan dan kawasan mangrove di dalamnya ini kontradiktif dengan upaya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang baru-baru ini memperkenalkan konsep kesatuan lanskap mangrove (KLM) BRGM tak melihat pengelolaan mangrove berdasarkan batas administratif sistem lahan dan kondisi yang sesuai untuk habitat mangrove beserta sistem sosial ekonomi yang berinteraksi erat dengan ekosistem mangrove dan batas yurisdiksi BRGM hanya dapat tugas mempelajari kemungkinan bangun Taman Mangrove Teluk Balikpapan dalam mega proyek IKN Nusantara BRGM masih menginventarisasi mangrove di kawasan Teluk Balikpapan untuk menentukan zona konservasi “Yang jelas kondisi mangrove Teluk Balikpapan ini sangat baik Tutupan bagus dan keanekaragaman hayati juga tinggi,” kata Satyawan Pudyatmoko Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM kepada Mongabay Mongabay berupaya menghubungi Badan Otorita IKN untuk konfirmasi Mongabay memberikan 26 pertanyaan termasuk seputar nasib mangrove dan Teluk Balikpapan kepada Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono sebagaimana yang diminta pada 12 Agustus lalu Hingga berita rilis tak mendapatkan respons Adanya beragam kepentingan dan peruntukan di kawasan mangrove Teluk Balikpapan seperti pembuatan dermaga guna mengakomodir keperluan IKN “Pembukaan untuk dermaga itu tidak bisa kita hindari ya Ini untuk Ibu Kota Negara baru,” kata Setyawan ada beberapa hal perlu jadi perhatian agar pembukaan tak menimbulkan efek lingkungan destruktif pada ekosistem mangrove perlu diupayakan tak permanen atau hanya saat konstruksi setelah itu dibuatkan buffer dari dermaga sampai perairan lepas agar mangrove itu tetap terjaga Buffer untuk polusi dan untuk kotoran lain dari dermaga yang masuk ke Teluk.” Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas kepada Mongabay memastikan tidak ada pembukaan mangrove di kawasan IKN sudah tercantum dalam master plan IKN yang akan membuat IKN Nusantara sebagai kota ramah lingkungan dan memiliki tutupan hutan hingga 75% Terkait rencana pembukaan dermaga yang khawatir mengorbankan ekosistem mangrove “Karena di dalam rancangan tidak ada itu buka mangrove dari Wetland International Indonesia memandang ironis atas pembukaan kawasan mangrove di Teluk Balikpapan untuk mengakomodir IKN Indonesia punya target merestorasi 600.000 hektar sisi lain malah mau kurangi kawasan mangrove yang sudah ada Ironi jelas terlihat karena dana rehabilitasi “Aatu sisi ada mangrove masih baik (di IKN) Sisi lain kita mau tanam baru tapi dari dana pinjaman?” katanya penanaman mangrove baru tidak semudah dikira Pemerintah boleh memiliki target ambisius merestorasi 600.000 hektar mangrove dalam waktu empat tahun Selama 24 tahun Nyoman bersama Wetland International Indonesia hanya bisa tanam 4.000 hektar mangrove “Sekarang kita mau tanam 600.000 dengan dana pinjaman pemerintah mengiklankan upaya rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim kepada dunia tetapi pembukaan mangrove di Teluk Balikpapan justru bisa memicu pelepasan karbon Dia mengacu pada kajian dari Center for International Forestry Research (CIFOR) yang menyebut kandungan karbon di dalam mangrove yang masih utuh bisa mencapai 1.023 ton per hektare Sekitar 70% karbon berada di dalam lumpur (soil carbon) “Di mana mitigasi (perubahan iklim) yang kita gembar-gemborkan?” katanya pemerintah benar-benar mengkaji setiap pembangunan di pesisir dan tak mengorbankan hutan mangrove penting menjaga mangrove agar IKN Nusantara tak bernasib sama seperti Jakarta yang tenggelam karena kenaikan muka air laut “Mangrove ini kan penahan alami dari arus laut Jangan sampai IKN bernasib sama dengan Jakarta.” Ririe Ranggasari Jakarta - The new capital of Indonesia is expected to have a VVIP airport later this year The new capital will also have a train connecting it to Sepinggan Airport in Balikpapan "The train connecting Sepinggan Balikpapan Airport - IKN is actually being built first because it is expected to be completed in 2030," said Silvia Halim deputy for facilities and infrastructure at the IKN Authority the development of rail transport in IKN is being accelerated both the airport train connecting Balikpapan's Sepinggan Airport to IKN and the regional train network connecting IKN Samarinda and surrounding areas," she said the project is currently in the preliminary study stage both feasibility studies and basic engineering designs "We will look at the implementation according to the development of the IKN city we expect that construction could start after 2035 for regional trains," Silvia said Silvia said the plan to build the Sepinggan-IKN airport train and regional trains is in line with the target of 80 percent public transport in IKN The airport train connecting IKN-Sepinggan Balikpapan Airport is being hailed as a transit-based macro transportation mode that will connect IKN and Balikpapan and facilitate inter-city accessibility The airport train is expected to reduce the travel time between the IKN Central Government Core Area (KIPP) and Sepinggan Balikpapan Airport by approximately 34 minutes for a distance of approximately 46.06 km Prabowo Subianto Plans to Establish 100 People's Schools Soon Indonesia's Mount Semeru Erupts 3 Times This Morning BPS: Indonesian Economic Growth Slows to 4.87% in Q1 2025 Indonesian-Flagged Ships Achieve Fifth White List Inclusion in Tokyo MoU Anthony Albanese Makes Indonesia His First Visit After Winning Australian Election World's Best Muslim-Friendly Country Destinations First Day of Hajj Pilgrimage: 7,514 Pilgrims Depart from Indonesia Malaysian Climber Falls into Ravine on Mount Rinjani Hiking Trail Indonesia Repatriates 152 Workers Deported from Saudi Arabia Indonesian Govt to Distribute 15,000 Smart Boards to Schools Nationwide Volume 7 - 2020 | https://doi.org/10.3389/fmars.2020.533197 cetaceans are impacted by human activities and those populations that occur in shallow-nearshore habitats are particularly vulnerable We present the results of the first long-term study on the responses of a coastal population of endangered Irrawaddy dolphins to widespread habitat changes We particularly investigated their responses in terms of distribution and abundance line-transect surveys were conducted during 12 discrete survey periods in 7 survey years spanning a 15-year period (totaling 78 days and 4,630 km of effort) in Balikpapan Bay Irrawaddy dolphins were sighted on 136 occasions a decrease in population density in the inner Bay area was observed from 0.45 dolphins/km2 in 2000–2001 (CV = 24%) to 0.34 and 0.32 dolphins/km2 in 2008 and 2015 (CV = 31% and 25%) A shift in distribution was noted between the periods 2000–2002 and 2008–2015 with significantly lower occurrence in the lower Bay segment compared to upper Bay segments No sightings were made in the outer Bay area in later years which coincided with increased shipping traffic in these areas A peak in stranding events in 2016 and 2018 followed extremely high phenol levels within Bay waters in 2015 and a large-scale oil spill in 2018 The mean annual mortality rates of 0.67 Irrawaddy dolphins/year is unsustainable based on the lower potential biological removal (PBR) values for best abundance estimates of 2015 (Ndistance = 45 and Nmark–recapture = 73) Other threats to local dolphins include unsustainable fishing The research helped to identify Balikpapan Bay as an Important Marine Mammal Area by the IUCN MMPA Taskforce Serious concerns remain for the concrete plans to move Indonesia’s capital city to the area north of the Bay in terms of increased shipping traffic and harbor construction in the upper Bay segments that represent primary dolphin habitat We recommend that protected areas be assigned for marine mammals and artisanal fisheries and shipping traffic and piling activities be excluded from these areas We also recommend a legislated requirement of a mitigation protocol compulsory for piling and seismic activities within Indonesia and Bangladesh and recommended that diseases should be taken into account in action plans for this species This will be the first study on the presence of cutaneous nodules for a coastal Irrawaddy population in Indonesia Our specific objectives of this study were to: (1) Conduct vessel-based surveys and use both photo-identification techniques and line transect sampling methodology to estimate population parameters (2) Assess site-fidelity of the Irrawaddy dolphin population in Balikpapan Bay (3) Analyze trends in dolphin distribution (4) Evaluate environmental quality and assess threats to dolphins (5) Provide conservation recommendations to management authorities and policy makers and (6) Provide information which will assist in public awareness programs and will be suitable for local school curriculums Only artisanal and small-scale fishing-practices are undertaken by individual fishing households inside the Bay Survey track lines followed during 2000–2001 We conducted a total of 4,000 km on-effort boat-based surveys between 2000 and 2015 across 78 days in 12 discrete survey periods (Table 1) in order to collect data on abundance individual occurrence and distribution of marine mammals we conducted a 3-day survey of 181 km track length following a major oil spill This occurred on 1 April 2018 within Balikpapan Bay and the purpose of this dedicated survey was to assess the extent of the oil spill damage and to collect water and sediment samples except for segment A that took an entire day of survey Each transect was at least repeated once on another day during each survey period while the survey route was reversed on the next occasion in order to minimize bias and make sure that different tidal states applied We only conducted surveys in Beaufort 4 or better and the survey vessel maintained an average speed of 11.8 km/h we also attempted to photograph both the left and right dorsal fin of all individuals from a perpendicular angle using two DSLR cameras with zoom lenses up to 500 mm and 18–200 mm video footage was taken that also assisted in individual identification as well as group size estimation We also recorded depth (using a hand-held echo-sounder) temperature (using a liquid thermometer submerging at approximately 60 cm depth for 1 min) and salinity (using a portable salinity meter) at the sighting location Water and sediment samples were obtained on the fourth, eleventh, and twelfth days after the major oil-spill that occurred on 1 April 2018, and these were analyzed for oil presence. Water quality data for the years 2012–2015 were obtained from the Center for Controlling Ecoregional Development of Kalimantan (PPEK, 2015) and from water quality sampling published in Hardansyah et al. (2016) Land-based dolphin monitoring was conducted by the first author and two observation assistants for 29 days during pile driving activities for the construction of a jetty for PT Dermaga Kencana Indonesia (DKI) at the Muara Tempadung/Pulau Balang area This was the first time that mitigation monitoring based on Joint Nature Conservation Committee (JNCC) protocols were implemented during piling activities in Balikpapan Bay five buoys were placed at 500 m radius from the piling barge Two Marine Mammal Observers (MMO) observed the area surrounding the piling works from a vantage point of 7–8 m (eye-height) above sea level Distances from the piling barge to fixed land points or stationary objects in the water such as fishing gear were measured using a laser-range finder and marked on a reference map so that zones from 100 to 1500 m were easily distinguished by the MMO Distances were estimated to the nearest 100 m where 100 m would include the distance 0–100 m 200 m would include <100–200 m etc Each MMO scanned different sectors of the area adjacent to the pile driving so that all sea areas were consistently observed The mitigation zone was monitored at least one hour prior to piling commencement and piling could only start if there were no dolphins in the area for 20 min sea and tidal states When dolphins were observed direction of travel (upstream or downstream) as well as piling status behavior or distance from piling source (100 m radius increments) occurred Prior to interviews village heads and the selected respondents gave their verbal consent to conduct interviews in each village the interviewer was accompanied by a local fishermen from one of the villages to translate the local dialect Respondents could provide more than one answer for each question and questions could be expanded based on the respondent’s interest and knowledge so that additional we calculated sighting rates (per 100 km) and encounter rates (individuals per km transect) per Bay segment and per survey period Map of Irrawaddy dolphin sightings in the years 2000 Survey data were entered in several text files that were tab delimited to be become projects for further analysis in the software program DISTANCE 7.0 (Thomas et al., 2010) We divided columns into the stratum Region (Bay area Observations (perpendicular sighting distance In order to maximize our sample size for comparisons of the inner Bay area among different survey year periods we combined the data for 2000 and 2001 into a one-year period (2000–2001) Only in the 2000–2001 period observations of Irrawaddy dolphins were made also in the outer Bay area in spite of survey effort here in other years we performed a separate analysis to compare densities and abundance among outer and inner Bay Total area size for the outer Bay area was 60 and 138 km2 for the inner Bay area Group size biases were incorporated by using a size-bias regression model if a significant alpha level of 0.15 was returned If there was no significant size bias detected regression then the group mean size was used group sizes were treated per year period or pooled over years We performed additional multiple covariates distance sampling (MCDS) with beaufort sea states visibility and tidal state as covariates to assess how they influenced the detection function Beaufort and visibility were treated as non-factorial while tidal state was treated as factor For these analyses all observation data were grouped from all years and strata because the purpose was to see how the shape or scale of the detection curve changed If the analyses proved to improve model fit the covariates would be applied to the final models Then we assigned each unique individual an ID code plus a sighting code of which the unique ID code either matched an individual within the existing catalog or a new ID code was assigned Scars and discolorations were only used as unique markers in combination with features deemed to be more long lasting The catalog was further developed by matching left and right side fins to a particular individual within a sighting The individual ID database therefore consisted of individual ID folders in which each sighting of the identified individual was placed in sighting-coded sub-folders an excel field map table was used where the best left and right images of each identified individual was inserted and in a sequence that displayed similarly shaped fins next to each other comparison continued with all other identified individuals group composition) was stored in an excel spreadsheet All identifications were verified independently by at least two persons and a final confirmation was made by the first author This system and final verification by the scientist most familiar with the population assured us that individuals were correctly recognized and reported in each sampling occasion The catalog comprised images from seven surveys conducted in 2008 both left and right dorsal fin sides were paired eight individuals only had left-side pictures and two individuals only had right-side images a total of 78 right-side identified dorsal fins (91% of total identified individuals) as the eight left-side fins were clearly distinct from the right-side images these were also included in the mark-recapture analyses was used as a correction factor for mark-recapture estimates (N) that only used sighting histories of distinctive individuals The corrected estimate used a simple formula: the probability that an animal in the population will be captured and marked for the very first time) ci is the probability of recapture (conditional on having been captured at least once before) Although the assumptions made for closed models we considered the bias to be low within one year and was offset by the better fit of a closed population model Calves that may have been born after the first sampling occasion were unlikely to have sufficient marks to be included in the photo-identification catalog and had an unequal capture probability there is a risk of over-estimating the population size the better precision of the closed population model and by understanding these potential biases still enables practical conservation recommendations to be formulated with equal capture and recapture probabilities (p = c) to exclude behavioral variation The three models selected were: (1) closed population with time varying capture probabilities (2) closed population with heterogeneity with constant capture probabilities but allowing for individual heterogeneity and (3) closed population with full heterogeneity and time varying capture probabilities The final model for each year was selected based on the smallest Akaike’s Information Criterion (AIC) value We conducted a qualitative compilation of identified threats and habitat condition and impacts on dolphins using interview data existing reports from other studies of changes in human habitat use and maps of current and future land-use and development to identify the following threats: Stranding data have been recorded since 2008 after a local reporting network was established We sorted data over the years to identify whether there was any trend in the number of stranding events in response to two major pollution events high phenol values for year 2015 and a major oil spill in April 2018 In order to understand the sustainability of the population of Irrawaddy dolphin in Balikpapan Bay, we calculated the potential biological removal (PBR) (Wade, 1998) using the following equation for the population estimates obtained from density and mark-recapture analyses: Mean annual anthropogenic mortality that is higher than the PBR values indicate that the mortality is unsustainable coal barges both stationary or moving) was documented during boat surveys and a mean was calculated for the two day survey period for the lower Bay segment for years 2001 in order to assess the impacts of unmonitored pile driving activities on the movements of Irrawaddy dolphins we analyzed the results of the land-based observation study during the piling driven construction work in Muara Tempadung/Pulau Balang To better understand how dolphins occupied the habitat adjacent to the piling area we calculated the following parameters for active and non-active piling periods: (1) the mean estimated distance to barge (2) total dolphin time (min) within 0–1.7 km distance of barge during active and non-active piling (3) total dolphin time (min) and % time spent within 0–500 m distance range (4) total dolphin time (min) and % time spent within 500 m-1 km distance range and (5) the total dolphin time (min) and % time spent 1.1 km-1.7 km distance range we sorted the time and percentage of time that dolphins engaged in different behaviors during and between piling activities Behaviors were only recorded within 1000 m of the barge A chi-square test with 2 × 4 contingency table was used to determine if there were significant differences in the proportion of time that dolphins were engaged in certain behaviors during active and non-active piling periods (3) Coastal development impacts. Calculation of mangrove loss was based on data from Prayoga et al. (2019) where we subtracted data on the total mangrove area in Balikpapan Bay based on satellite images for 1995 with mangrove data for 2018 we compared satellite images from years 2001 and 2015 to detect in which Bay segments significant shoreline mangrove conversion had occurred Available reports on water quality with data from 35 chemical physical and microbiological parameters for the years 2012 – 2016 were used as an indication for habitat condition we collected sediment and water samples on 11and 12 April after a major oil spill on 1 April 2018 inside the Bay which was then analyzed for the presence of oil We collected samples at nine locations where dolphins were encountered on that survey as well as at chosen locations where on previous surveys dolphins were often occurred water samples were taken from the surface and middle depths and bottom sediment was also sampled Nodule size was classified as small (<7 mm) For the analysis of the interviews with local senior fishermen (see Section “Community Interviews”) answers of questionnaires were entered in an excel database while similar answers per question were grouped into answer categories Since more than one answer could be provided per question we used the total number of answers per question when calculating percentages for the number of answers in each answer category R in the southern part of the inner Bay (B South) was also significantly lower in 2008 and 2015 compared to the upper Bay area B North (Two-tailed t-test = -20.33 whereas in years 2000 and 2001 no significant differences were found among both segments The segment with the largest number of sightings and individuals per km transect compared to other transects was C with significantly higher rates compared to segment B North for all years when excluding year 2015 (Two-tailed t-test = 4.34 In 2015 R and N/L were higher in segment B North N/L for the combined inner Bay segments did not differ significantly among years but the mean R for these combined inner segments for years 2000–2008 was significantly higher compared to the mean R for 2015 (Two-tailed t-test = 2.36 Table 2. Mean annual sighting and individual encounter rates of Irrawaddy dolphins per km segment in Balikpapan Bay in the years 2000, 2001, 2008, and 2015 as illustrated in Figures 3, 4 Mean annual group sighting rate per 100 km transect line of Irrawaddy dolphins per Bay segment in the years 2000 Detection functions fitted to the perpendicular distances of observations of groups of Irrawaddy dolphins (A) Best fitted detection function for years 2000–2001 with pooled survey stratum and years providing the probability of a greater chi-square value Data were grouped using 10 equal-spaced intervals and 10% truncation (B) The detection function for years 2008 and 2015 with pooled survey years provided the probability of a greater chi-square value (C) Pooled years and stratum for 2000–2015 Data were grouped using 6 equal-spaced intervals and 10% truncation with the probability of a greater chi-square value (D) Detection function for covariates low and high tidal states Irrawaddy dolphins occurred in locations with an average water depth of 14.6 m (n = 94; SD = 9.3; 2–46) mean salinity of 26 ppt (n = 35; SD = 3.1; 20.7–32.8) mean temperature of 30.3°C (n = 17; SD = 1.2; 28.1–32.4) and mean clarity of 172 cm (n = 36; SD = 85; 57–500) and highest likelihood outcomes of the goodness of fit tests for the survey year periods (2000–2001 and 2008–2015) with respective probabilities (P) of greater chi-square values of 0.92 and 0.85 likelihood Ps of 0.61 and 0.92 for Kolmogorov–Smirnov (KS) tests and Ps between 0.5–0.7 and 0.8–0.9 [Cramer von Mises (CM) uniform and cosine weighting] for both survey year periods the model with the best fitting detection function and lowest AIC value (565) was the half-normal cosine with a maximum of two adjustments the best model with 5% truncation and lowest Akaike’s Information Criterion (AIC) of 631 was the uniform cosine with two adjustments whereas the default half-normal cosine model had an AIC score of 633 Average group sizes were used in the chosen models as the P-value of size-bias regression tests were greater than the specified significance level of 0.150 Irrawaddy dolphin abundance and density estimates based on different types of pooling of years with their corresponding variation and detection probability with the high tide curve showing a higher detection probability (P = 0.63) the model had a low likelihood of KS and CM tests and a probability of P < 0.05 that Chi-square value is greater AIC value was also 6 points higher than the same model without covariates We only observed Irrawaddy dolphins in the outer Bay area (A) in 2000–2001 while in 2008 and 2015 we only observed these dolphins in the inner Bay segments (B and C) (Figures 1, 2) Encounter rates for 2000–2001 that were not stratified for Bay area resulted in 0.38 individuals/km2 while encounter rates that were stratified for Bay area resulted in much lower rates for outer Bay area (0.20 individuals/km2) compared to inner Bay area (0.45 individuals/km2) Encounter rates for the inner Bay area in years 2008 and 2015 of 0.32 and 0.32 individuals/km2 were lower (although not significant) than the stratified rates for the inner Bay estimates and area-pooled estimates for 2000–2001 (One-tailed t-test = 2.226; p = 0.078; df = 1) Although the variances of density estimates within each survey year period were quite high variances of estimates among different year periods were significantly higher and 63% [t-test = −2.622; p = 0.029 (one-tailed) and p = 0.058 (two-tailed); df = 4] We identified 85 dolphins based on the unique feautures of their dorsal fins and by using marks we deemed to be long-lasting to be more confident that marks were not ‘lost’ between sampling occasions We obtained photographs of dorsal fins during 67% of Irrawaddy dolphin sightings (n = 30) in 2008 and 65% of sightings (n = 26) in 2015 No pictures were taken during sightings where dolphins only surfaced briefly and disappeared quickly For each group size that was visually estimated in the field and photographs were taken the number of dorsal fins identified per sighting represented 99% of the visually estimated group size in 2008 and 82% of estimated group sizes in 2015 Identification rates for 2008 for each consecutive capture session comprised 22,17 and 38 individuals whereas in 2015 these rates comprised 34,28 and 11 individuals Population estimates for 2008 and 2015 were based on mark-recapture analysis from three survey periods for each year. The mark-recapture model that fitted the data best was the closed capture model with equal capture probabilities based on the lowest AICs (Akaike’s Information Criterion) and least parameters used (Table 4) This model provided estimates of 48 individuals (95% CI = 46–57) for 2008 and 69 individuals (95% CI = 58–93) for 2015 The proportion of animals with no distinctive dorsal fin features was 0.05 of a total sum of 305 marked and unmarked identified fins per sighting so the proportion of marked animals Corrected population estimates were 51 (95% CI = 44–60) for 2008 and 73 (55–98) for 2015 which we consider the best estimate of the Irrawaddy dolphin population in Balikpapan Bay based on the photo-identification data Table 4. Closed mark recapture abundance estimation models 2008 and 2015 based on Otis et al., 1978 Irrawaddy dolphins exhibited a relatively high site fidelity to Balikpapan Bay. We observed a relatively high overlap of the same individuals between at least two survey periods within survey year 2008, as high as 57% of a total of 44 identified dolphins in 2008 (Table 4) The overlap of the same individuals within two or more survey periods for 2015 was somewhat lower in 2015 (35%) Of the total number of 85 identified individuals when combining survey years 2008 53% of all identified individuals were recorded in at least two survey years The re-sighting rate of individuals between survey years 2008 and 2011 was 45% whereas between years 2011 and 2015 the rate was slightly lower at 42% The re-sighting rate of individuals observed both in 2008 and 2015 was 28% of the total number of identified individuals in these years We encountered three other marine mammals in the Balikpapan Bay study area, i.e., Indo-Pacific finless porpoise, the Indo-Pacific bottlenose dolphin as well as the dugong (Dugong dugon) (Figure 5). The number of encounters were low (Table 5) Both cetacean species were mainly encountered outside the Bay whereas dugongs were encountered consistently in the inner upper Bay (segment B North) Finless porpoise had the highest mean group sighting rate per km transect for combined survey years although both species were sighted three to four times less frequently than Irrawaddy dolphins Bottlenose dolphins’ mean individual encounter rates per km transect were three times higher than that for finless porpoises when compared with the Irrawaddy dolphins’ encounter rate bottlenose dolphins were two times less frequently encountered Dugongs were least often detected during line-transect surveys Distribution of other marine mammal species in Balikpapan Bay Sighting and individual encounter rates of other cetaceans in the outer Bay (A) and sirenians in segments inside the Bay (B South Four strandings were attributed to gillnet entanglement; Irrawaddy dolphins (n = 3) and finless porpoise (n = 1) an emaciated Irrawaddy dolphin stranded and on necropsy a baby diaper was found in its stomach which was preventing the ingestion of food items Two Irrawaddy dolphins also stranded a day after the large-scale oil spill and fire occurred in the Bay with one of the dolphins exhibiting oil film on blackened skin Of the Irrawaddy dolphins that were reported entangled in gillnets one was a dead calf (1.04 m) that was released by the fisherman that found it The same calf was then observed dead four days later by the first author but was being tended to by five adult dolphins that even appeared to defend the carcass against a crocodile On the fifth day the group had abandoned the carcass which was in an advanced state of decomposition Marine mammal species stranded in Balikpapan Bay 2008–2019 (n = 29) Total number of stranding cases in Balikpapan Area Probable causes of mortality of stranding cases in Balikpapan Bay Using the minimum and best population estimates from distance sampling for 2015 (Nmin = 27 and Nbest = 45 respectively) Potential Biological Removal (PBR) ranges from 0.05 [Recovery factor (FR = 0.1) for Nmin to 0.09 (FR = 0.1) for Nbest] When using estimates from mark-recapture analyses (Nmin = 55 and Nbest = 73) PBR ranges from 0.11 (FR = 0.1) for Nmin and 0.15 (FR = 0.1) for Nbest The mean number of 0.67 Irrawaddy dolphins that died yearly (of which at least 6 out of 7 with known human-related cause) is higher than the calculated PBR for Nmin and Nbest for both density sampling and mark-recapture estimates mean annual mortality is also higher than respective PBR values of 0.27 and 0.45 for Nmin and Nbest for recovery rates of 0.5 from density sampling and Nmin for mark-recapture estimate (PBR = 0.55) However mean annual mortality is lower than the PBR value obtained from Nbest from population mark-recapture estimate (PBR = 0.73) for a recovery rate of 0.5 Irrawaddy dolphins were more widely spread throughout the Bay Interviews also revealed that two dugongs had been killed in 2005 one by the propeller of a speed boat and another in a fishing trap dugongs were increasingly rare and available seagrass areas had rapidly shrunk during the study period (2000–2015) Fisheries and marine mammal conditions in Balikpapan Bay according to senior fishermen (n = 22) Between 1995 and 2015, there was significant loss of mangrove habitat (∼789 ha), particularly on the eastern shores of the Bay (segment B North; Supplementary Figure S1) due to industrial expansion along the Bay shores An increase in large-sized shipping traffic (i.e. coal barges) in the lower Bay segment was observed the mean number of vessels observed per day (stationary and moving) increased from 5 ships (2000–2001) to 20 and 30 ships for years 2008 and 2015 In 2015, bridge construction at Pulau Balang, connecting the eastern and western Bay shores near the Tempadung River mouth, was observed and there were no apparent mitigation for marine mammals in place (Figure 1). The area represents sensitive habitat for both Irrawaddy dolphin and dugong, which have been observed there in all years (Figures 2, 6) During earlier piling activities for jetty construction in the same area of Pulau Balang in 2010 a marine mammal mitigation program was implemented dolphins were observed within 0–1.7 km radius distance to the barge on 26 days which was 28% of the total observation time (c During active piling no dolphins were observed within 500 m range but were observed in close proximity to the piling area prior to piling commencing Piling was always postponed until the area was clear of dolphins The time that dolphins spent within the visible radius (up to 1.7 km) totaled 14% of the total time spent by dolphins in the area whereas dolphins spent 86% of their time in the area when piling was not active When piling was ongoing the average distance of the dolphins to the piling barge increased significantly (952 m) in comparison to the average distance when piling had ceased (773 m) (Two-tailed t-test = 2.83; p = 0.005; df = 164) the dolphins spent more time (57%) beyond 1km when compared to time spent (43%) in near piling zone (500–1000 m) dolphins spent more time within the 500–1000 m (61%) while they spent only 16% of time beyond 1 km no dolphins entered the 500 m distance range when piling was ongoing but when piling ceased dolphins spent 23% of dolphin of their time in this area There was no significant difference between the proportion of time dolphins were engaged in different behaviors during active and non-active piling periods Fast swim was the most frequent behavior during active piling (500–1000 m) and non-active piling activity (0–1000 m) Other observed behaviors in the near piling and distant zones were slow swim (33 and 32%) playing (19 and 13%) and feeding and milling combined (5 and 11%) Dolphins spent an equal amount of time in the area at low tide (1331 min) and high tide (1322 min) While the value of oil and fat on the surface is much less (0.11 mg/l) than the bottom and middle depth (0.66 mg/l) the gradient indicates that the oil in this area has sunk and polluted the bottom whereas its presence in the middle depth of the water column was still significant Gradients where also more oil concentrates were detected at the bottom and middle depth than the surface were observed for three other locations in segment B North although they did not exceed the quality standard Higher oil levels were measured at bottom and middle depths than at the surface in three other locations in segment B North although they did not exceed the quality standard Locations where oil was still more dominant on the surface than at middle or bottom depths exceeded the quality standard in the upper Bay segment C The value of oil and fat in two upper Bay locations of surface water were 1.64 mg/l and 1.033 mg/l whereas in a downstream location (segment B South) a value of 1.16 mg/l was measured for surface water At two out of three locations where Irrawaddy dolphins were observed during the post oil-spill and one location where Indo-Pacific bottlenose dolphins were observed oil concentration on the surface exceeded the national standard Cutaneous nodules were observed in all three study years and on 16 of the 85 identified individuals Nodules were considered sparse and small or medium in size in all instances only 5% of the 44 identified individuals and only 4% of the 51 identified individuals exhibited nodules The percentage of individuals with nodules in 2015 was 5–6 times higher Of the two individuals with nodules in 2008 10 individuals with nodules were sighted in earlier years but no nodules were observed then in these individuals We are aware that biases in group sizes may exist as from experience in an another Irrawaddy dolphin study site the first author had a tendency to underestimate group size when the group is large (<10) in earlier study years (<2005) which improved in time with a narrower the gap between visual estimates and photo-identified individuals per sighting we applied a truncation factor of 10% for years 2000–2001 and a truncation factor of 5% for years 2008 and 2015 Mark-recapture analyses also requires several assumptions to be met both with regards to the population status and the types of marks used it is assumed that all animals have an equal probability of being captured in each sampling occasion There is often heterogeneity in individual capture probability (either through probability of being encountered and therefore closed populations are often more appropriate Closed population models assume that the population is closed to birth It is also assumed that temporary immigration/emigration does not occur We know there was birth/death during the course of our study and acknowledge that this will have caused a slight over estimation in our abundance estimation We think it unlikely that there was permanent immigration/emigration as the population is restricted to a specific habitat and is far removed to any other known population of Irrawaddy dolphin and do not anticipate any biases from temporary immigration/emigration it is assumed that (1) identifying marks are unique (3) all marks are correctly recognized on recapture and recorded and reported We describe our practice of using long lasting clear and multiple identifiers (such as notches deformities and unusual fin shapes) for each individual dolphin thus minimizing the risk of having “twins” (calling two different dolphins the same name) and of losing track of marks between sampling occasions We use only excellent quality images and all identifications were verified independently by at least two persons and the final match always determined by the first author who is the most experienced field researcher for this population so it is expected that less steep declines are even more difficult to detect both mark recapture and distance sampling abundance estimates for Irrawaddy dolphins in Balikpapan are low and indicate that the population is vulnerable to activities that erode their habitats integrity or are extremely susceptible to environmental catastrophes comparative studies among these study sites on the environmental stresses and available fish resources may allow us to better understand the drivers of the different densities observed for Asian Irrawaddy coastal populations Irrawaddy dolphins exhibited a relatively high site fidelity to Balikpapan Bay We concluded this from the high incidence of recapture more than half of the total identified Irrawaddy dolphins in Balikpapan Bay in at least two from three survey year periods (2008 The mean annual mortality rates of 0.67 Irrawaddy dolphins/year is unsustainable based on the lower potential biological removal (PBR) values for both minimum and best population sizes estimated from distance sampling and mark-recapture analysis with recovery factors (FR) of 0.1 and 0.5, except for mark-recapture best population sizes using a FR of 0.5. Recovery rates of 0.1 are considered best suitable for endangered species (Wade, 1998) stated that that median received levels of ship noise were elevated above median background levels not only at low frequencies (20–30 dB from 100 to 1,000 Hz) but also at high frequencies (5–13 dB from 10,000 to 40,000 Hz) They further stated that such ship noise has the potential to mask odontocete signals and interfere with communication (vocalizations) but also foraging and navigation (echolocation click) especially in coastal environments where shipping lanes are close enough to the shoreline (<10 km) that high frequency sound is not fully absorbed this noise is capable of masking strong vocalizations within 10–15 km and weak vocalizations up to approximately 40 km In enclosed habitats such as Balikpapan Bay the dolphins cannot evade underwater noise that has the potential to impact the entire area There are serious concerns for the recent plans to move Indonesia’s capital city to the area north of the Bay (segment C) in terms of increased shipping traffic and harbor construction in the upper Bay segments (B North and C) that represent primary dolphin habitat The lack of prevailing regulations to include marine mammal mitigation processes as a requirement during piling activities and the further planned expansion of the Kariangau industrial area in segment B North represents further serious causes of concern No recent data on sedimentation rate is available Because of the diurnal tidal pattern in Balikpapan Bay and its geophysical shape with deeper areas inside the Bay these (an)organic chemical substances may stay for longer periods in the Bay and its ecosystem and may indeed have already impacted on marine organisms no analysis has been done in Balikpapan Bay to investigate if marine organisms have accumulated heavy metals in their body system these nodules may occur in populations of dolphins which are sensitive to industrial activities and the pollution from large-scale monoculture plantations The prevalence of nodules in Irrawaddy dolphins in Balikpapan Bay for years 2008 and 2011 were in between the prevalence percentages within the Malaysian Bintulu-Similajau (2.2%) and Kucing (6.5%) Irrawaddy dolphin populations the prevalence of nodules for 2015 (25%) in the Balikpapan Bay population was nearly twice as high as those recorded in Chilka Lake (13.9%) that represented the highest percentage among the other Irrawaddy dolphin populations studied the health of the dolphins that were observed at locations where the oil concentrations on the surface exceeded the national quality standard with rates of ingestion as high as 31% in some populations three known cases of dead dolphins that had stranded were set afloat again without reporting to authorities so the carcasses could not be retrieved nor cause of death established Initial steps to increase awareness in Balikpapan Bay were done in 2009 by giving presentations on marine mammals and their habitat at both elementary and high schools as well as distributing posters with marine mammals that occur in East Kalimantan and their protected status to fishermen In order to increase the sense of belonging children from villages along the Bay’s shores during an additional awareness campaign assigned their names to each of the dolphins since the dolphins could be individually identified habitat to a critically endangered population of Irrawaddy dolphins an individual awareness raising approach was conducted in 2018 by a local NGO (affiliated with the first author) with floating rafts-households managed to alter trashing behavior Ninety-six percent of 455 households interviewed and educated were willing to stop thrashing into the river after they were given an alternative to deal with their thrash 97 % of a sample of interview respondents (n = 86) did not resume thrashing in the river An individual household-based solution approach thus seems promising for application elsewhere including in Balikpapan Bay The results of this study indicate the low population size and the relatively high level of residency of this population Their increasing dependence on smaller available portions of the Bay that are relatively undisturbed and their unsustainable mortality rate urges the necessity of conservation management the results of this study were shared with the provincial fisheries department in report form and GIS data and were integrated in East Kalimantan’s coastal spatial planning for 2020–2040 (RZWP3K) under the categories of the various habitat usages only migration routes for marine mammals are included Although migration corridors may be suitable for some larger whale species this concept does not adequately meet the habitat requirements of more or less resident near shore cetacean species based on the occurrence of one endangered (Irrawaddy dolphin) and two vulnerable species (Dugong and Indo-Pacific finless porpoise) in the Balikpapan Bay area the area was acknowledged as an Important Marine Mammal Area (IMMA) by the IUCN Marine Mammal Protected Area Task Force In the light of the importance of the inner Bay for Irrawaddy dolphins and dugongs and of a predicted expansion of shipping and industrial activities in the inner parts of the Bay due to the plans to build Indonesia’s new capital city in the area North of the Bay timely action is required for better conservation We therefore recommend the following actions: (1) The government should implement a multiple usage zonation planning to define functional areas for fisheries wildlife and environmentally sustainably economic zones We also recommend that both the inner parts (B-North and C segments) may obtain a protection status for marine mammals allowing only artisanal fishing activities while excluding large ship traffic in these segments and avoiding building new ports here these upstream segments of the Bay offer a high potential for a responsible and controlled form of dolphin watching using instructed and responsible boats drivers and other wildlife sightseeing in the rivers of easily observable animals such as proboscis monkeys long-tailed macaques and various birds including eagles (2) We recommend that local NGOs and universities should more often perform outreach and education campaigns at schools in the villages and city of Balikpapan on implementation of Reduce It is also recommended that a local school curriculum will be developed related to environmental issues in the Bay (3) A better collaboration among government agencies in charge of protected species under the Ministry of Environment and Forestry and the Ministry of Fisheries and labs/universities is recommended to make sure that necropsies sample collection and analyses may be done without much bureaucracy of the permit authorization process Two stranding workshops were already convened in Balikpapan 2013 and 2016 with local authorities student organizations and village representatives how to safely rescue dolphins during strandings and how to collect samples and make a documentation if the dolphins stranded dead It is recommended that stranding trainings are repeated in the southwest part of the Bay for fast action response by-catch studies to identify the extent of this problem may also help to reduce by-catch related mortality (5) Water quality monitoring should also be continued by the environmental government agency every year in several seasons The detected presence of phenol and heavy metals traces inside the Bay should get serious attention from the government because they can be easily absorbed and bio-accumulated by organisms and inside the foodchain To reduce the presence of heavy metals besides investigating and halting the cause remediation of mangrove soil in the exposed area should be conducted (6) Patrol and enforcement should be more frequent to prevent illegal trawling and seine fishing activity while the fisheries service should socialize with fishers to not leave gillnets unattended Workshops on safe release methods of dolphins that have been entangled alive in gillnets are recommended to be implemented by the fisheries service and NGOs (7) For the entire Bay we recommend that the government halts any further conversion of mangrove while barren soil along the shores in some sections should be replanted with vegetation to avoid sedimentation which is negatively impacting on fish resources and seagrass beds thus on marine mammals and fisher livelihoods (8) Regulations at provincial or national level are needed to make sure marine mammal observers are a requirement and standard operational procedure for industries percussive piling) that are causing underwater noise and which may cause harm to marine mammals in the area The datasets generated for this study are available on request to the corresponding author Ethical review and approval was not required nationally for the animal study the research involved non-invasive boat-based observation studies of wild roaming dolphins using methods that were based on the Amsterdam Subjects Protocol Standards the methods and research proposal at several stages of the long-term study (15 years) was reviewed and obtained approval from the Indonesian Institute of Sciences The Laboratory of Hydro-oceanography of the Fisheries Faculty of Mulawarman University and the local NGO Yayasan Konservasi RASI Ethical review and approval was not required for the study on human participants in accordance with the local legislation and institutional requirements the verbal consent procedure and questions were all in line with local cultural customs The methods and research proposal at several stages of the long-term study (15 years) was reviewed and obtained approval from the Indonesian Institute of Sciences and IS conducted the photo-identification analyses while DK performed and LP reviewed the abundance and mark-recapture analyses DK prepared the initial draft while SL and LP equally contributed critically to the final content of the manuscript All the authors gave final approval for publication The project was funded during the multiple years study by the Coastal Resources Management Program/Proyek Pesisir Ocean Park Conservation Foundation (2000–2001) The Whale and Dolphin Conservation Society (2008) East Kalimantan Provincial Fisheries (2011) Czech University of Life Sciences Prague (2015) GIS mapping was supported by the IT4Innovations National Supercomputing Center-LM2015070 The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest We are grateful for the support of all field observers and thank our boat drivers Pak Ronding We also thank Pak Darman and family for their warm hospitality in Gersik Final thanks to the Center for Controlling Ecoregional Development of Kalimantan (PPEK) and Karnila Willard for water quality reports and maps The research was conducted as part of a Ph.D University of Amsterdam) of the DK (2000–2002) under Indonesian Institute of Sciences (LIPI) permit while from 2008 onwards research was executed on behalf of Yayaysan Konservasi RASI Fieldwork was complying with Indonesian laws and permit authorization The Supplementary Material for this article can be found online at: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.533197/full#supplementary-material FIGURE S1 | Satellite images showing the mangrove conversion on the right shores of the bay for expansion of Kariangau industrial areas over the years (left-2001; right-2015) TABLE S1 | Questioner with fishermen in Balikpapan Bay (translation from bahasa Indonesia) Risk Assessment and Remediation,” in Environmental Risk Assessment of Soil Contaminatio Google Scholar Long-range effects of airgun noise on marine mammals: responses as a function of received sound level and distance Google Scholar Assessment of the Phototoxicity of Weathered Alaska North Slope Crude Oil to Juvenile Pink Salmon Evaluating the impacts of marine debris on cetaceans Overfishing and the disappearance of short-beaked common dolphins from western Greece the Australian snubfin dolphin Orcaella heinsohni sp N Summary review of the health effects associated with phenol Distance Sampling: Estimating Abundance of Biological Populations CrossRef Full Text | Google Scholar Clear as mud: a metaanalysis on the effects of sedimentation on freshwater fish and the effectiveness of sediment-control measures Where and how are roads endangering mammals in Southeast Asia’s forests Google Scholar Google Scholar Likely sensitivity of bottlenose dolphins to pile-driving noise CrossRef Full Text | Google Scholar Design and field methods for sighting surveys of cetaceans in coastal and riverine habitats CrossRef Full Text | Google Scholar Effects of sediment on fish and their habitat DFO Pacific Region Habitat Status Report 2000/01 Google Scholar Development and implementation of distance sampling techniques to determine bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) abundance at Turneffe Atoll Google Scholar Hance, J. (2010). Bridge development in Kalimantan threatens rainforest, mangroves, and coralreef. MongaBay.com / A Place Out of Time: Tropical Rainforests and the Perils They Face. Available online at: https://news.mongaBay.com/2010/01/bridge-development-in-kalimantan- threatens- rainforest-mangroves-and-coral-reef (accessed January 3 Google Scholar Assessing the Impact of Major Oil Spills on Seabird Populations Line-transect estimates of Irrawaddy dolphin abundance along the eastern Gulf Coast of Thailand Report of the sub-committee on small cetaceans Google Scholar Protecting small cetaceans from coastal development: Impact assessment and mitigation experience in Hong Kong CrossRef Full Text | Google Scholar Facultative Freshwater Cetaceans of Asia: Their Ecology and Conservation Google Scholar Low levels of cadmium exposure induce DNA damage and oxidative stress in the liver of Oujiang colored common carp Cyprinus carpio var Google Scholar Advance in the Toxic Effects of Petroleum Water Accommodated Fraction on Marine Plankton Explicit estimates from capture-recapture data with both death and immigration—stochastic model CrossRef Full Text | Google Scholar Handbook for Phase 1 Habitat Survey — A Technique for Environmental Audit Google Scholar “The marine mammal ear: specializations for aquatic audition and echolocation,” in The Biology of Hearing Google Scholar Preliminary Study on the Distribution of Irrawaddy Dolphin A review of the potential effects of suspended sediment on fishes: potential dredging-related physiological Facultative river dophins: Conservation and social ecology of freshwater and coastal Irrawaddy dolphins in Indonesia thesis The Netherlands: University of Amsterdam Google Scholar Abundance of freshwater Irrawaddy dolphins in the Mahakam in East Kalimantan based on mark-recapture analysis of photo-identified individuals Google Scholar Cetacean Diversity and Habitat Preferences in Tropical Waters of East Kalimantan Google Scholar “SEAMAM III Report-Indonesia 36-49,” in Report of the Third Southeast Asian Marine Mammal Symposium (SEAMAM III) Living under an aquatic freeway: effects of boats on Irrawaddy dolphins (Orcaella brevirostris) in a coastal and riverine environment in Indonesia Distribution and habitat characteristics of three sympatric species in the coastal water of Matang “Monitoring seismic effects on marine mammals—southeastern Beaufort Sea,” in Offshore oil and gas development effects monitoring/approaches and technologies eds S.L Population estimates and distribution of Irrawaddy dolphins (Orcaella brevirostris) and Indo-Pacific Finless Porpoises (Neophocaena phocaenoides) in The Kuching Bay “Composition and Fate of Petroleum and Spill-treating Agents in the Marine Environment,” in Synthesis of Effect of Oil on Marine Mammals Aubin (Canada: Minerals Management Service) Fish farming and anti-fouling paints: a potential source of Cu and Zn in farmed fish Statistical inference from capture data on closed animal populations Google Scholar Albatrosses and petrels at South Georgia as sentinels of marine debris input from vessels in the southwest Atlantic Ocean 136:105443 doi: 10.1016/j.envint.2019.105443 Fine-scale habitat use in Indo-Pacific humpback dolphins may be more influenced by fish rather than vessels in the Pearl River Estuary Status and strategy to protect mangrove ecosystems in Indonesia Case study: Mangrove ecosystem in Balikpapan Bay East Kalimantan [Original report in Indonesian language: Status dan strategi penyelamatan ekosistem mangrove Indonesia Studi Kasus: Ekosistem Mangrove di Teluk Balikpapan Kalimantan Timur] Marine mammal by-catch in gillnet and other entangling net fisheries CrossRef Full Text | Google Scholar whales and bporpoises: 2002-2010 conservation action plan for the world’s cetaceans Google Scholar Seagrass meadows support global fisheries production CrossRef Full Text | Google Scholar Google Scholar Preliminary checklist of cetacea in the Indonesian Archipelago and adjacent waters Google Scholar CrossRef Full Text | Google Scholar “Chapter 2: Monitoring marine mammals,” in Wildlife and Wind Farms “Behavior and ecology of the bottlenose dolphin at Sanibel Island Florida,” in The bottlenose dolphin Google Scholar ecology and conservation of Irrawaddy dolphins (Orcaella brevirostris) in Malampaya Sound Google Scholar Species occurrence and distributional ecology of nearshore cetaceans in the Bay of Bengal with abundance estimates for Irrawaddy dolphins Orcaella brevirostris and finless porpoises Neophocaena phocaenoides Conflict between Dolphins and a Data-Scarce Fishery of the European Union CrossRef Full Text | Google Scholar “Best” abundance estimates and best management: why they are not the same Google Scholar Lessons from monitoring trends in abundance of marine mammals CrossRef Full Text | Google Scholar Incorporating uncertainty into management models for marine mammals CrossRef Full Text | Google Scholar Distance software: design and analysis of distance sampling surveys for estimating population size Designing line transect surveys for complex survey regions Google Scholar Convergence of calls as animals form social bonds active compensation for noisy communication channels and the evolution of vocal learning in mammals Cutaneous nodules in Irrawaddy dolphins: an emerging disease in vulnerable populations Ship noise extends to frequencies used for echolocation by endangered killer whales Calculating limits to the allowable human-caused mortality of cetaceans and pinnipeds CrossRef Full Text | Google Scholar PubMed Abstract | CrossRef Full Text | Google Scholar A quantitative analysis linking sea turtle mortality and plastic debris ingestion Estimating size and assessing trends in a coastal 955 bottlenose dolphin population Google Scholar An examination of the social structure of a resident group of bottlenosed dolphins (Tursiops truncatus) in the Moray Firth Google Scholar Working Group for Erosion and Sedimenatation (2002) Analysis of erosion and sedimentation in the Balikpapan Bay watershed Spain: Working Group for Erosion and Sedimenatation Google Scholar Yanuar, A. (2011). Irrawaddy dolphin Orcaella brevirostris in West Kalimantan: Population and distribution survey in Kubu Raya and Kayong Utara waters (2nd survey). Report for WWF Indonesia. http://awsassets.wwf.or.id/downloads/report_irrawady_dolphin_in_west_kalimantan.pdf (accessed Augest 26 Google Scholar Discovery of Irrawaddy dolphin population and habitat in Kubu Raya waters Google Scholar Susanti I and Lazecky M (2020) Long-Term Population and Distribution Dynamics of an Endangered Irrawaddy Dolphin Population in Balikpapan Bay Indonesia in Response to Coastal Development Copyright © 2020 Kreb, Lhota, Porter, Redman, Susanti and Lazecky. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY) distribution or reproduction in other forums is permitted provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited in accordance with accepted academic practice distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms *Correspondence: Danielle Kreb, eWsucmFzaUBnbWFpbC5jb20=; ZGFuaWVsbGUua3JlYjFAZ21haWwuY29t Disclaimer: All claims expressed in this article are solely those of the authors and do not necessarily represent those of their affiliated organizations Any product that may be evaluated in this article or claim that may be made by its manufacturer is not guaranteed or endorsed by the publisher 94% of researchers rate our articles as excellent or goodLearn more about the work of our research integrity team to safeguard the quality of each article we publish Cari English On holiday to Balikpapan, don't miss Mantau and Soka Crab TEKS › English›On holiday to Balikpapan,.. don't miss Mantau and Soka Crab When visiting Balikpapan These two culinary specialties cannot be missed Audio Berita This article has been translated using AI. See Original Please note that this article was automatically translated using Microsoft Azure AI, Open AI, and Google Translation AI. We cannot ensure that the entire content is translated accurately. If you spot any errors or inconsistencies, contact us at hotline@kompas.id and we'll make every effort to address them TEKS The following article was translated using both Microsoft Azure Open AI and Google Translation AI. The original article can be found in Liburan ke Balikpapan, Jangan Lewatkan Mantau dan Kepiting Soka A portion of mantau accompanied by slices of black pepper beef was served at Mantau Straats Balikpapan Baru restaurant known as the "Oil City," is home to people from all over which has been running since the Dutch colonial era Mantau and Dandito's soka crab are examples of this the shape of mantau looks very similar to the Chinese food The difference is that the mantau dough is fried first before serving the food is ready to be enjoyed while it is still warm There is no definite record of how monitoring is developing in Balikpapan City it is estimated that mantau is a cultural acculturation of people of ethnic Chinese descent In China there is a food in the form of steamed bread called mantou People in northern China consume and make a lot of this food Kompas stopped by Mantau Straats in the Balikpapan Baru residential shophouse complex mantau in Balikpapan has been revamped with complementary menus some of the complementary menus provided alongside the mantau include black pepper beef "The favorite dish for customers here is mantau and black pepper beef," said Firda (21) an employee at Mantau Straats Balikpapan Baru A serving of black pepper beef slices is served as a side dish for Mantau at the Straats Balikpapan Baru restaurant in Balikpapan City It is then served with a side of sliced beef combined with our requested black pepper sauce sliced beef with black pepper is placed on top of sliced mantau pieces of mantau can be dipped directly into the black pepper broth due to the effects of the black pepper broth soka crabs can be cooked and eaten almost all parts of their body instead of only the meat behind their shells One or two mantou are suitable for breakfast With the density of bread and protein from sliced beef mantou is enough to fill up energy until noon One package contains two pieces of mantou and a small bowl of black pepper beef Firda stated that mantau is also suitable as a souvenir The uncooked mantau dough can last for three days at room temperature the black pepper beef can last for two days if you want to buy mantau to bring outside of the city you can bring this snack and fry it at home Also read: Tinutuan and Jaw Tuna Taste of Manado which is delicious and delicious seafood is one of the must-try menus in Balikpapan Balikpapan city is rich in culinary delights from the sea For those who do not want the hassle of cracking the shell Soft-shell crab is a crab with a soft shell the crab's shell will be soft and not immediately harden Also read: Spoiling your tongue with Soto Banjar and Patin Bakar Banjarmasin One of the top crab eating places in Balikpapan is the Dandito restaurant which also serves soft shell crab the soft shell crab is cut into pieces so it's easy to eat This soka crab is served with Dandito's signature sweet and sour spicy sauce A serving of soka crab was served at the Dandito restaurant in Balikpapan City recounted that the sauce is a mixture of tomato the sauce became a characteristic sought after by loyal customers a serving of special Dandito soka crab can be consumed by four people Soka crab can be enjoyed directly with rice or added with desired side vegetables The location of this restaurant is also very strategic about 4 kilometers from Sultan Aji Muhammad Sulaiman Airport This position enables visitors from out of town to stop by Dandito and try their famous crab dishes Visitors to the Dandito restaurant in Kota Balikpapan East Kalimantan enjoyed a serving of soka crab and water spinach stir-fry on Friday (29/12/2023) has also been able to grow as a result of meetings with many people in Balikpapan he asked for criticism and feedback from friends and customers about the taste and quality of the crab menu that he served this is one of the recipes why this restaurant is recommended by many people when they want to go on a culinary tour in Balikpapan It is a combination of many cultures that creates unique flavors and creative forms Dewi Elvia Muthiariny TEMPO.CO, Jakarta - President Joko "Jokowi" Widodo shared his experience of passing the new toll road to the new capital city or IKN Nusantara today He said the trip from Balikpapan to IKN could take more than two hours because of the circuitous route and the travel time is about 45 minutes from Balikpapan to IKN Nusantara,” the President said in his speech during the groundbreaking ceremony of Superblok Pakuwon Nusantara as quoted from Pakuwon Jati’s YouTube channel today He also said that the new highway has a wide road compared to the Jakarta-Bogor-Ciawi Toll Road or the Jagorawi Toll Road The former mayor of Solo said the toll road project would be completed next year along with the VVIP airport project in North Penajam Paser Regency “[The VVIP iirport] will also be completed around June 2024,” he added The President led the groundbreaking ceremony for the airport project today The government allotted the budget for the project at Rp4.2 trillion “When these two projects are completed; the toll road and the airport I am sure that those who are late to start investing in IKN Nusantara will be left behind,” Jokowi stressed Editor's Choice: Jokowi Inaugurates IKN VVIP Airport Project Today Click here to get the latest news updates from Tempo on Google News Jokowi Responds to Calls for VP Gibran's Impeachment Prabowo Praises Jokowi's Inflation Control in Cabinet Session Jokowi Visits Metro Jaya Police to Report Fake Diploma Allegations Today's Top 3 News: Jokowi Shares Front Row with Trump Macron at Pope Francis' Funeral in Vatican Jokowi Delivers Prabowo's Message to Vatican: 'We Lost a Figure Who Brought World Peace' Prabowo's Envoys to Join Pope Francis' Funeral Mass Prabowo's Reasons for Sending Jokowi to Pope Francis's Funeral Kamarudin tended to his 2.8-hectare (7-acre) plantation in East Kalimantan province a village located 15.4 kilometers (9.56 miles) from the site of the project to build Indonesia’s new capital that will replace Jakarta Kamarudin used to earn a steady monthly income of about 4 million rupiah (U.S But his life took a sudden turn in early 2023 when the central government’s Land Bank Authority– without warning – cleared large sections of his farm causing yet another dispute around land and the preservation of livelihoods tied to the nation’s future capital “I was furious when I saw what they’d done,” Kamarudin recalling the morning his plantation was razed The government compensated him 1 billion rupiah ($63,000) for the land five months after clearing it but he said he hadn’t yet been paid for his crops holding up a 2017 land certificate affirming his family’s management rights dating back to 1955 the state agency has the power of eminent domain allowing it to acquire land for public use from private owners without their consent The Land Bank Authority was set up in 2021 to streamline land acquisition for public projects Kamarudin’s case is symptomatic of the challenges the Indonesian government faces in balancing large-scale development with the rights of local communities the agency manages more than 4,000 hectares much of which is being repurposed for infrastructure such as the new city’s airport and toll roads Nusantara is envisioned as a solution to Jakarta’s overcrowding and environmental woes The $35 billion project initiated by former President Joko “Jokowi” Widodo aims to create a sustainable and smart city The new city is intended to accommodate 1.9 million people on a 260,000 hectare expanse of Borneo island While construction has accelerated in recent years – roads and government offices are nearing completion – the project has been mired in challenges and fears over the ecological impact on Borneo’s biodiversity have dogged its progress The head of Indonesia’s Land Bank Authority “We are here to provide a solution for resolving agrarian conflicts,” Parman said in a written statement to BenarNews we guarantee that the land is clean and clear while respecting community rights,” he added essentially saying the agency tried to provide land not subject to any legal disputes He acknowledged that the agency was facing challenges in executing its mandate “There are gaps in understanding between the agency and local communities requiring constant communication to align perceptions,” he said an activist with the East Kalimantan Coastal Working Group said the Land Bank’s actions amounted to state-sanctioned land grabbing He argued that land disputes had arisen because communities were displaced by projects that the Land Bank Authority supports such as the Nusantara airport and a toll road connecting Nusantara to Balikpapan they are seizing land in the name of the state through the Land Bank Agency,” Husen told BenarNews Indonesian president will finish out his final term working from future capital Indonesia’s Nusantara to host I-Day events despite drinking water, construction delays Indonesia’s new capital project stirs controversy again with backlash over demolition notices Indonesia celebrates Independence Day in future capital city a village near Nusantara’s administrative center gathered at the local office to protest what they said was unjust compensation for the land acquired from villagers for two toll road sections Compensation rates offered by the government ranged from 145,000 rupiah to 218,000 rupiah ($9.30 to $14) per square meter (10.76 feet) Many locals said the rate was too low and did not reflect the value of the land or its agricultural productivity “We don’t agree with the offered price,” said Abdul Kahar head of the local neighborhood association He said residents had been pressured into accepting the terms through threats of legal action the land agency head Parman said the agency had implemented monitoring systems including inventory and mapping of land use we resolve them through persuasive methods,” he said Experts said that the government must adopt a more equitable approach to land acquisition a public policy analyst at Trisakti University called for independent assessments to determine compensation at market value rather than government-determined rates “This is essentially a sale and purchase process,” he said said he was struggling to rebuild his life and did not know when – or if – he would receive the promised compensation for his crops Kamarudin said he feared he would spend the money on daily necessities amid the bloated cost of living “They said it would be paid in stages,” he said Pizaro Gozali Idrus in Jakarta contributed to this article Add your comment by filling out the form below in plain text Comments are approved by a moderator and can be edited in accordance with RFAs Terms of Use RFA is not responsible for the content of the postings be respectful of others' point of view and stick to the facts located on Borneo Island in East Kalimantan is being expanded by its owner PT Pertamina (Persero) in order to increase its capacity by adding new processing units The Balikpapan refinery on Borneo Island in East Kalimantan is being expanded to increase its capacity by adding new processing units The expansion is being carried out by the refinery’s owner Indonesian state-owned oil and natural gas corporation PT Pertamina (Persero) The project is part of the Indonesian government’s IDR246.2tn ($17bn) Refinery Development Master Plan (RDMP) programme to revamp and upgrade five refineries in the country The facilities undergoing updates are the Cilacap refinery in Central Java the Balikpapan refinery in East Kalimantan and the Plaju refinery in South Sumatra The RDMP will improve the country’s energy security as well as increasing the refineries’ production capacity by 150% The Balikpapan expansion will see production rise from 260,000 to 360,000 barrels per day (bpd) and allow the refinery to produce high-quality fuels of Euro V standard The project is being undertaken in two phases with a total estimated investment of IDR57.8bn ($4bn) The Balikpapan refinery expansion will add a residual fluid catalytic cracker (RFCC) unit with a design capacity of 90,000 barrels per stream per day (bpsd) a liquefied petroleum gas (LPG) sulphur removal unit a propylene recovery unit and an 80,000bpsd middle distillate hydrotreater The equipment is expected to be installed and commissioned in 2022 There will also be units for naphtha hydrotreating diesel hydrotreating and hydrogen production as well as a steam methane reformer (SMR) with a capacity of 120,000 normal metres cubed per hour (Nm³/h) The refinery will be installed with 17 reciprocating compressors and a single-stage The compressor models will include eight HHE-VL compressors two HHE-FB compressors and three HSE compressors Four SGT-800 industrial gas turbines and five SST-600 steam turbines will also be installed at the plant amine treater and regenerator are also due to be added The new units will be built on 75ha of land The gasoline produced by the RFCC unit will be processed in a selective hydrogenation unit (SHU) with a capacity of 48,000bpsd using Axen’s Prime-G+TM technology to produce ultra-clean gasoline The existing vacuum distillation unit (VDU) hydrocracker unit (HCU) and LPG recovery units will be upgraded as part of the project diesel and LPG will increase respectively by 100,000bpd PT Pertamina will upgrade the Lawe-Lawe terminal to add the facilities and infrastructure required for the units A single-point mooring system and a pipeline end manifold capable of handling crude carriers with 320,000 deadweight tonnage (DWT) A 20in-wide onshore pipeline from the Lawe-Lawe terminal to the Panajam terminal and a 52in-wide offshore pipeline from the Panajam terminal to the Balikpapan refinery will be constructed mooring dolphins and shipping navigation assistance facilities will also be developed steam and power generation plant are also due to be added as well as an instrument air and nitrogen unit and tankage system The latter will consist of two new crude storage units with a capacity of 100 million barrels The project involves site development work covering an area of 97,936m² the construction of 11,351m² of workshops and a warehouse covering 24,240m² Four companies, including SK Engineering and Construction, Hyundai Engineering, PT Rekayasa Industri and PT Pertamina (Persero) Hyundai Engineering was contracted to provide engineering and construction (EPC) services for the expansion Hyundai secured a contract to supply a hydrocracking unit Australian engineering consultant WorleyParsons was contracted to provide project management consultancy services for the engineering procurement and construction (EPC) packages Pertamina licensed Axens Technologies and Air Liquide Engineering and Construction’s process technologies for the new units UK-based calibration instrument supplier WIKA was awarded the contract for site development and construction of the jetty American engineering consultant Bechtel International carried out the front-end engineering design studies for the project Spain-based oil and gas company Novargi was awarded a contract to deliver the waste heat recovery section (WHRS) for the steam methane reformer which will be supplied by Air Liquide Global E&C Solutions Siemens was awarded the contract to supply compression and power generation equipment Give your business an edge with our leading industry insights View all newsletters from across the GlobalData Media network Share price 8420.00p 6 May 2025 at 09:48 News releases InterContinental Hotels Group (IHG®) today announces the signing of a management agreement with PT Wijaya Karya Realty (WIKA Realty) to open the new build Holiday Inn Balikpapan slated to open in 2021 The 300-room hotel will form part of a mixed-use development called Tamansari Skylounge Balikpapan which comprises of a residential tower and the hotel The hotel will feature two food and beverage outlets; an all-day dining restaurant and lobby lounge which aims to create an experience that’s similar to their favourite restaurant at home genuine hospitality the brand has long been known for the hotel has function space aplenty to host private and corporate events in their five function rooms with the largest space comprising of three rooms merged to host 260 people banquet style guests have access to shared facilities with the Tamansari Skylounge Apartment such as the outdoor swimming pool deck and changing facilities which is located between the two towers Located in the seaport city of East Kalimantan the hotel is situated a mere two kilometers or seven-minute drive from the Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport Balikpapan is the busiest sea port and main gateway for international arrivals to Kalimantan China and major domestic cities across Indonesia The city is the financial centre of Kalimantan and is becoming a strong foothold for businesses and main gateway to the new capital of Indonesia Its large presence of multinational companies especially in the oil gas and mineral industries makes the hotel a convenient choice for business travellers IHG “With companies locating to the area due to growing amenities and easy access via the international airport the Hotel is well-positioned to capitalise on the area’s interconnectivity We will be ready to receive the short-term surge in demand to support planning for the relocation of the capital and the long-term influx from corporate and leisure travellers We are excited to be partnering with WIKA Realty to offer warm welcoming service and amenities to all guests.” added, “From our extensive portfolio in several leading cities in Indonesia Tamansari Skylounge Balikpapan is our first apartment and hotel project in East Kalimantan This development is developed using sky-lounge concept due to its strategic location adjacent to the airport This partnership with global hotel group IHG paired with the most recognised hotel brand in the world Holiday Inn we are confident that this hotel will help contribute to provide accommodation with welcoming service to the travellers in Balikpapan as well as its surrounding cities.” IHG currently has 24 hotels operating under six brands in Indonesia Holiday Inn and Holiday Inn Express with another 19 in the pipeline InterContinental Hotels Group PLC is the Group’s holding company and is incorporated in Great Britain and registered in England and Wales Approximately 400,000 people work across IHG's hotels and corporate offices globally Cari English The land dispute between Balikpapan residents and the Mulawarman Regional Military Command continues in court TEKS › English›The land dispute between.. Iklan The land dispute between Balikpapan residents and the Mulawarman Regional Military Command continues in court As many as 27 residents sued the VI/Mulawarman Regional Military Command at the Balikpapan District Court They contested the ownership status of 3.6 hectares of land belonging to residents who also claimed that it belonged to the TNI Audio Berita This article has been translated using AI. See Original TEKS The following article was translated using both Microsoft Azure Open AI and Google Translation AI. The original article can be found in Sengketa Lahan Warga Balikpapan dan Kodam Mulawarman Berlanjut di Persidangan Residents put up banners during the local examination in a land dispute civil case between dozens of Balikpapan residents and Mulawarman Military Command in Sumber Rejo Village KOMPAS - The land dispute between dozens of locals and Kodam VI/Mulawarman continues to unfold in the Balikpapan District Court During the local examination trial on Friday (1/9/2023) dozens of locals protested to demand that their land be returned by the TNI Residents demonstrated and hung banners in the Sumber Rejo Village of Balikpapan Tengah district Together with students and the Legal Aid Center (PBH) of Peradi Balikpapan they voiced their demands during a trial with a local examination agenda presiding judge Surya Lakseman was present accompanied by judges Ennierlia Arientowaty and Annender Carnova Local examination is a proceeding or trial conducted by civil judges at the site of the object in dispute The trial is part of a series of hearings at the Balikpapan District Court after residents filed a lawsuit on February 20 The residents sued Kodam VI/Mulawarman over a land dispute that has been ongoing for decades The judges from the Balikpapan District Court carried out a local court hearing agenda in a civil dispute case for land between dozens of Balikpapan residents and Kodam Mulawarman in Sumber Rejo Village The Chairman of the Balikpapan Peradi Legal Aid Foundation who is also a resident's legal representative stated that the residents feel that their rights to their land have been seized by the VI/Mulawarman Military Command He explained that a number of residents had originally managed farmland in the form of mixed crops since the 1950s the military used the residents' land with a temporary use agreement for three years I have proof of purchase in the form of a letter and seal (Yance P) the land was then utilized as a place for isolating former political prisoners from the Communist Party of Indonesia (PKI) the borrowing agreement was made without the consent of the locals and the military only communicated with the village head at that time once the former political prisoner of the Indonesian Communist Party (PKI) was relocated to Amborawang (Kutai Kartanegara) in 1983 instead of returning the land to its rightful owner housing developments for members of the Indonesian National Armed Forces were built on this land," he said Also read: Land Dispute for the Balikpapan-Samarinda Toll Road Never Goes Away Due to the sensitive nature of the PKI issue at that time It was only after the reform era that residents began to demand their land rights several members of the Indonesian military who resided in that house purchased the land they occupied from local residents obtained a loan to buy the land that he lived on The proof I possess is a purchase letter and seal," said the retired TNI with the rank of Sersan Mayor Also read: Overlapping Balikpapan-Samarinda Toll Road Land, Residents Propose Three Compensation Options Dozens of residents held a protest during a local examination in a civil case dispute over land between dozens of Balikpapan residents and Kodam Mulawarman in the Sumber Rejo Village Kodam VI/Mulawarman sent letters to retirees such as Yance to vacate the houses they occupied the military will place active TNI members in those houses Some residents who felt they had already purchased the land refused and chose to continue to stay 27 heirs to the land and retired military families have finally filed a lawsuit against Kodam VI/Mulawarman in February 2023 Head of Public Affairs of Kodam VI/Mulawarman Lieutenant Colonel Arm Kukuh Dwi Antono stated that the Indonesian National Armed Forces (TNI) never seize the land rights of the community He claimed that the said land is actually owned by the TNI which is recorded as state property with the code number of UAKPB 012.22.16.344293.000.KD "What we (the TNI) have in Sumber Rejo has an area of approximately 6 hectares There are roughly 121 buildings on that land," said Kukuh Head of Information for the VI/Mulawarman Military Command Lieutenant Colonel Arm Kukuh Dwi Antono was interviewed in the city of Balikpapan the TNI is following the ongoing legal process He confirmed that the land and building were used in the 1980s as a place of isolation for former PKI prisoners the TNI never borrowed land from residents He stated that the land was never borrowed from residents and had already been owned by the TNI when it was used by the soldiers Head of Legal Affairs of Kodam VI/Mulawarman Lieutenant Colonel Chk Jimmy Cardin stated that this case has been ongoing at the Balikpapan Court for about seven months from February to early September His team will follow the trial process with evidence provided by TNI “Ending all of this is the judge's decision,” said Jimmy TEMPO.CO, Jakarta - The oil refinery belonging to state-owned oil firm PT Pertamina (Persero) in Balikpapan PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) said the fire broke out at around 10:32 Central Indonesian Time (WITA) the oil refinery had already been in a safe condition and continued operation after the fire was immediately extinguished “The static extinguishing system immediately operates and is assisted by 4 fire trucks that continue to pour water,” said Ely in an official statement When asked about the cause of the fire he claimed it has not been yet identified and the company is still waiting for the results of the investigation He thus asked the public not to panic because the incident occurred within the perimeter of the refinery and the fire has been now under control “The team continues to cool down [the fire site] using water and foam,” said Ely Read: Pertamina's Cilacap Oil Refinery Catches Fire, Ahok Ensures Normal Operation AGO Examines Six Witnesses in Pertamina Corruption Case Kelawasan Island Declared as New Orangutan Sanctuary Development Initiative