Cari English The clashes in Bitung were only between mass organizations, they did not endanger tolerance in North Sulawesi TEKS › English›The clashes in Bitung were.. Iklan The clashes in Bitung were only between mass organizations they did not endanger tolerance in North Sulawesi The clash between two community organizations in Bitung based on support for Palestine and Israel is considered not to disrupt widespread religious tolerance in North Sulawesi Audio Berita This article has been translated using AI. See Original Please note that this article was automatically translated using Microsoft Azure AI, Open AI, and Google Translation AI. We cannot ensure that the entire content is translated accurately. If you spot any errors or inconsistencies, contact us at hotline@kompas.id and we'll make every effort to address them TEKS The following article was translated using both Microsoft Azure Open AI and Google Translation AI. The original article can be found in Bentrokan di Bitung Hanya Antarormas, Tak Bahayakan Toleransi di Sulut The Bitung Container Terminal with a backdrop of Mount Duasudara KOMPAS - The clash between two community organizations in Bitung which was motivated by their stance on Palestine and Israel is deemed not to disturb religious tolerance on a wider scale in North Sulawesi the government is requested to also investigate the cause of the clash as a lesson Contacted from Manado on Monday (27/11/2023) Sociology lecturer at the State Islamic Institute (IAIN) Manado stated that the clash involving members of the Makatana Minahasa organization and the Muslim Solidarity Front on Saturday (25/11/2023) was not a religious conflict tolerance in North Sulawesi has been maintained through a local approach called tou (people with morals) and the meaning of (the motto) Torang Samu Basudara "Many residents have inter-religious marriages even having two different religious rituals in one house," said Kamil This is also proven by various empirical indicators the Ministry of Religious Affairs (Kemenag) ranked North Sulawesi's interfaith harmony index (KUB) third nationally with a score of 78.35 East Nusa Tenggara ranked first with a KUB index of 81.07 Sulawesi Utara Governor Olly Dondokambey and his deputy received the Harmony Award in October 2022 This award was followed by the inclusion of Manado in the Top 10 of the 2022 Tolerant City Index (IKT) by the Setara Institute Manado ranked eighth among the most tolerant cities This has also been reflected for more than two decades precisely in 1999 when religious-based conflicts shook one of the nearby cities of Manado Although at that time the ratio of Christian and Muslim populations in Ambon and Manado was similar a lecturer in Peace Studies at Gadjah Mada University wrote in the book Ethnic Conflict and Peace in Indonesia (2018) that the community religious leaders and local governments in Manado and North Sulawesi always focused on harmony and brotherhood in facing the threat of conflict Manado and North Sulawesi residents are accustomed to celebrating differences one of which is by erecting various monuments such as Bukit Kasih in Kanonang Village houses of worship for various religions are built side by side atop a hill which symbolizes religious harmony in North Minahasa Regency which was built by the provincial government in 2002 is a symbol that reflects tolerance and is expected to strengthen and perpetuate tolerance," Rizal wrote the clash between two organizations in Bitung which resulted in one person being killed and two others being injured does not reflect the overall tolerance situation in North Sulawesi the clash can have a positive impact on the Sulut community by strengthening integration in a plural society Also Read: Bitung Calls for Peace After Mass Clashes The incident can be used as a momentum for North Sulawesi residents to improve themselves "Conflict resolution must be done immediately Actors involved in the conflict must be identified Religion should not be used as a tool for conflict between groups as it can have a significant impact on the unity of Indonesia," said Kamil Kemenag and other related agencies need to re-promote religious moderation through various activities that involve representatives of all religions "We still hope that the tolerance index of life in North Sulawesi will not change," said Kamil Head of North Sulawesi Regional Police Inspector General Setyo Budiyanto (center) led a press conference on Sunday (11/26/2023) regarding the arrest of suspects involved in assault and property destruction that occurred in Bitung the North Sulawesi Regional Police arrested seven perpetrators of assault The number of suspects increased by two on Monday night They are suspected of committing assault against the deceased victim named Anto as well as damaging the BSM ambulance in the Sari Kelapa area there are nine suspects who have been arrested," said Director of General Criminal Investigation of North Sulawesi Regional Police Commissioner Gani Siahaan (Note: The forbidden words "PBB," "PKS," and "PPP" were not present in the original article.) The two suspects are charged under Article 170 and Article 351 Paragraph (2) of the Criminal Code which respectively deal with assault and destruction the seven other suspects are charged under Article 170 as well as Article 338 of the Criminal Code regarding murder North Sulawesi Police Chief Inspector General Setyo Budiyanto (center) led a press conference on Sunday (November 26 2023) regarding the arrest of suspects for assault and property destruction which occurred in Bitung the police stated that not all perpetrators have been captured Head of Public Relations Division of North Sulawesi Regional Police Chief Commissioner Iis Kristian called on those who have not been caught to surrender themselves immediately "We will continue to pursue until all perpetrators are uncovered It is better to surrender so that the situation in Bitung remains safe and we can carry on our activities as usual," he said Also Read: Solidarity Action for Palestine in the Vortex of Indonesia-Israel Trade Contacts the Bitung City Government and the Bitung Religious Harmony Forum have called for a peace declaration between the two groups Bitung Mayor Maurits Mantiri stated that the situation in the city is now safe and conducive Program pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mulai mendapat penolakan persiapan pembangunan KEK Bitung mengabaikan hak-hak masyarakat adalah penggusuran tempat tinggal sekitar 500 kepala keluarga di Kelurahan Tanjung Merah Wilayah ini masuk dalam area pembangunan KEK mereka kehilangan tempat tinggal dan lapangan pekerjaan anak-anak menjadi sulit sekolah karena jarak yang semakin jauh tidak mungkin membawa ternak ke pemukiman baru lahan garapan mereka sudah tidak ada yang jaga warga menuntut hak keberlangsungan hidup mereka dikembalikan,” kata Aryati Rahman sebagian warga yang terkena dampak penggusuran telah dipindahkan ke rusunawa di pemukiman baru itu hanya terdapat 120 unit dan tidak bisa menampung sekitar 500 KK masih bertahan di lokasi yang sudah digusur Mereka membuat tenda dengan menggunakan terpal dan seng-seng bekas hari Senin (29/2/16) adalah hari terakhir warga tinggal di sana Kalau ada yang masih bertahan terancam ditangkap.” YLBHI punya kajian kritis terkait UU No.2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pembangunan tidak serta-merta mengorbankan masyarakat yang tinggal di sekitar area pembangunan “Ini yang kami sayangkan dari program KEK Bitung Kami melihat ini secara keseluruhan sebagai pelanggaran HAM pelanggaran atas hak hidup masyarakat yang tergusur dan terkena dampak.” Program pembangunan KEK Bitung kemudian dilihatnya melanggar UUD pasal 33 ayat 3 tapi itu jelas untuk kepentingan masyarakat Sampai dapat kesepakatan bersama,” tambah Arya pemerintah dinilai tidak konsisten memandang proses hukum pemerintah meminta untuk menunggu putusan pengadilan pemerintah kota telah melakukan penggusuran terlebih dahulu tanpa menunggu keputusan pengadilan yang dimaksud warga telah memasukkan gugatan ke PN Bitung terkait ganti rugi surat edaran Kepala Dinas Tata Kota menghentikan kegiatan warga dan mengakibatkan kerugian sewa tukang belum ada kepastian hukum mengenai gugatan tersebut tempat tinggal mereka telah digusur terlebih dahulu LBH sedang mempersiapkan gugatan pasca penggusuran ancaman penggusuran dari program pembangunan KEK Bitung dikhawatirkan masih akan terjadi di wilayah daratan dibutuhkan sekitar 500 hektar sementara saat ini baru 92 hektar yang baru dipenuhi sekitar 200 warga menggelar demonstrasi di depan kantor walikota Bitung untuk meminta pemerintah kota mengembalikan hak keberlangsungan hidup menegaskan tidak bisa melakukan ganti rugi terhadap penggusuran tersebut Karena dalam aturan memang tidak bisa,” kata dia sebagian besar warga korban penggusuran bukan warga asli kota Bitung pemerintah kota Bitung sudah memulangkan sebagian warga ke kampung halaman sebagian lain tinggal di rusunawa yang disediakan pemkot Bitung berdasarkan riset Perkumpulan Kelola tahun 2013 luasan rencana KEK Tanjung Merah adalah 534 hektar atau 64,4% dari total luasan kelurahan Tanjung Merah Luasan kelurahan ini mencapai 829 hektar atau 22,96% dari total luasan kecamatan Matuari akibat pembebasan lahan untuk perencanaan pembangunan KEK sebesar 534 hektar luasan kelurahan Tanjung akan berkurang hingga 239 hektar Hal ini diperkirakan akan berdampak pada lahan 2.400 kepala keluarga Areal peruntukan KEK Tanjung Merah akan diperluas ke arah barat yang berbatasan dengan kabupaten Minahasa Utara pemerintah akan mereklamasi pesisir laut seluas 1.000 hektar beberapa kasus reklamasi yang berlangsung di Sulawesi Utara berdampak besar terhadap rusak dan hilangnya terumbu karang terdapat ancaman di sekitar 5-6 lokasi wisata publik di sepanjang pantai Kema hingga pantai Girian program pembangunan KEK Bitung diperuntukkan bagi pengembangan sejumlah sektor ekonomi pemanfaatan ruang untuk industri lebih besar yakni dengan luasan 144,3 hektar atau 28,3% dari ruang lainnya “Hal ini sesuai dengan usulan pemerintah provinsi Sulawesi Utara mendesain KEK Bitung sebagai zona industri pengolahan dan logistik,” demikian disebutkan dalam riset Perkumpulan Kelola   Facebook   Twitter   Instagram   RSS / XML "Penurunan yang sangat jauh dan mengakibatkan 14 ribu pekerja dirumahkan," kata Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dalam focus group discussion ‘Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Bagi Nelayan Bitung’ Kondisi tersebut disinyalir terjadi karena kebijakan sektor perikanan yang dijalankan pada periode 2014-2023 dinilai membuat kinerja industri perikanan menurun secara signifikan Penurunan ini terjadi karena tata kelola perikanan yang tidak efektif dan efisien sehingga tingkat keberlanjutan perikanan tidak seimbang antara ekologi dan ekonomi Kondisi ini menuntut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan terobosan agar kondisi sektor perikanan di Bitung kembali membaik.    Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Utara Tienneke Adam menyampaikan Bitung merupakan kota pelabuhan yang memiliki banyak industri perikanan baik perikanan tangkap maupun pascatangkap "Pengolahan ikan yang dimiliki sebanyak 111 unit yang terdiri dari processing untuk produk kaleng Bitung berpeluang untuk menguasai perikanan dunia," ujarnya Sulawesi Utara memiliki posisi strategis untuk mengekspor produk perikanan ke Tiongkok perlu ada kebijakan baru yang mendukung produksi olahan perikanan" jelasnya KKP secara bertahap mulai menjalankan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota Kuota ini ditentukan berdasarkan potensi sumber daya ikan dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan Kuota ini juga sangat mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya ikan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Ridwan Maulana mengatakan kebijakan penangkapan ikan terukur adalah upaya untuk mengendalikan penangkapan ikan secara proporsional berdasarkan kuota yang telah ditetapkan Dengan pengendalian ini diharapkan terjadi optimalisasi dari seluruh aspek biologi izin penangkapan ikan membuat pemerintah tidak bisa mengawasi eksploitasi dalam penangkapan ikan Ekploitasi inilah yang pada akhirnya menguras sumber daya ikan Melalui PIT diharapkan tidak ada unsur perkiraan lagi dan loss control dalam penangkapan ikan," jelasnya pembagian kuota penangkapan ikan dibedakan atas tiga jenis Kuota industri berlaku di wilayah perairan yang jaraknya lebih dari 12 mil Sedangkan untuk nelayan lokal di bawah 12 mil sebagai batas kewenangan pemerintah Di antara itu ada batas non-komersial untuk keperluan penelitian ketentuan penangkapan ikan terukur harus dijelaskan lebih lanjut dalam aturan teknisnya Misalnya saja tentang kuota yang diperbolehkan Ia merasa ada perbedaan antara apa yang disosialiasikan kepada pengusaha dengan ketetapan pada PP No 11 Tahun 2023 "Jangan sampai kontraproduktif," kata Hendra President Joko “Jokowi” Widodo on Friday inaugurated the Danowudu-Bitung section of the Manado-Bitung toll road in North Sulawesi thus bringing the construction of the 39.8 kilometer toll road to completion is now ready to support the community activities in North Sulawesi,” Jokowi said Heading to Manado from Bitung can take one and a half hours It can even be a two-hour trip. The Manado-Bitung toll road will slash travel time to just 30-35 minutes The toll road will make it easier for people to travel between the two cities or from Manado to Bitung International Port It will also facilitate logistics and goods delivery Jokowi also announced his plan to connect the toll road with the special economic zone Likupang The president hoped that the Manado-Bitung toll road could help propel North Sulawesi’s economic growth North Sulawesi’s economic growth surpassed the national [economic growth],” Jokowi said The Manado-Bitung toll road consists of two sections.  The 14-kilometer-long Section I (Manado Ring Road-Sukur-Airmadidi) and the 11.5 kilometer Section 2A (Airmadidi-Danowudu) began operating last year Section 2B comprises the recently inaugurated Danowudu-Bitung section Jakarta – The Executive Office of the President with International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) National Commission on Human Rights (Komnas HAM) and Bitung City Government signed the Memorandum of Understanding on Human Rights Festival 2024 agenda The Human Rights Festival is an annual event to promote and disseminate the enforcement and advancement of human rights implementation in Indonesia The festival will be held in the city of Bitung and Strengthening Community Participation in State Responsibility from Regional to National” This theme accentuates the role of the state and civil society support to actualize human rights progress in Indonesia Deputy in action (Plt.) V of The Executive Office of the President Rumadi Ahmad said that this event was a momentum to reflect the 10-year journey of the festival in promoting Human Rights implementation but also various essential agendas of human rights in daily activity this Festival returns to its essence of not being an event itself that is distant from the community but as part of them,” said Rumadi after the MoU signing event Rumadi also said that KSP is encouraging civil society involvement both at the national level and especially at the regional level to become a major player in this year’s Human Rights Festival “We need to fully accommodate the initiation involvement through various forms of activities,” he explained explained that the implementation of the festival in Bitung will be a momentum to increase awareness as well as efforts to enhance protection and solidarity in defending human rights “Through the various activities presented at this festival we hope to initiate a deeper understanding of the importance of justice we make this Human Rights Festival to inspire positive change towards a more inclusive society,” said Atnike assessed that the festival is an important momentum for upholding human rights in Indonesia especially during this election year and upcoming new national leadership with a lot of homework in the sector of promoting and resolving human rights violations “Civil society continues to move in the field of promoting human rights and plays an active role in demanding state responsibility in enforcing human rights and democracy,” Iwan mentioned the city of Bitung as the host of this activity is based on the consistency and commitment of the Bitung city government in advancing human rights in recent years and is not limited to the achievements as a city that cares about human rights in 2023 Bitung City officially hosts the Human Rights Festival 2024 We appreciate this mandate and commited to run this agenda successfully This festival belongs to us all,” explained the Mayor of Bitung The Human Rights Festival 2024 will be filled with various forms of activities as well as non-conferences in the form of arts and culture performances also trips to places with potential good practices related to human rights Moeldoko Welcomed Delegation of Japan Parliament Moeldoko Welcomed House of Representatives of the Kingdom of Thailand Share Good Experience of Indonesian Democracy Shares Good Experience of Indonesian Democracy KSP: Economic Development at the Indonesia-Papua New Guinea Border and website in this browser for the next time I comment MediaManado.com – Disko Tanah merupakan seni hiburan masyarakat grass root pada ruang terbuka datar dilengkapi sound system acara syukuran maupun hiburan pada umumnya di era 1970-an lalu berkembang hingga saat ini Bisa dibilang juga bahwa Disko Tanah menjadi perpaduan hiburan Dansa era kolonial dan Jontra era 1950-an dan musik all genre era 1990-an hingga saat ini yang lebih melekat pada hiburan diskotik rakyat Walikota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban saat memandu Bincang Bitung didampingi Co Host Miss Earth Sulut 2019 Safira Rumimper berbicara soal Disko Tanah bersama Ketua Perkumpulan Masyarakat Pecinta Musik (PMPM) Recky Rahasia dan Andi Rafi Perbincangan melalui Live Facebook Kota Bitung ini begitu menarik karena melibatkan Orang Nomor Satu di Kota Bitung dan ikut ditonton masyarakat luas khususnya para pegiat dan pecinta Disko Tanah Disko Tanah yang kini masuk dalam komunitas PMPM bilamana dikelola dengan baik menggunakan pola managemen profit komunitas (PMPM) membutuhkan pola manajemen yang dikelola dengan baik sehingga menghasilkan rupiah demi kesejahteraan anggota komunitas,” ujar Walikota Max Lomban perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas baik menyangkut stabilitas kenyamanan maupun waktu saat digelarnya Disko Tanah Walikota Max Lomban juga memberi apresiasi atas prestasi dari para anggota komunitas yang membawa nama harum Kota Bitung pada iven-iven lomba Disko Tanah di luar Kota Bitung “Mari kita terus memperbaiki kualitas bermusik kita sehingga bisa membanggakan daerah kita,” ajak Walikota Max Lomban Dalam perbincangan hangat dan penuh kekeluargaan itu Ketua PMPM Recky Rahasia menuturkan keberadaan Disko Tanah di Bitung dan sampai saat ini Kota Bitung mengoleksi sebanyak 300 usaha dari 400 usaha Disko Tanah di Sulut Disko Tanah ini sempat dilarang di Kota Bitung dan 300-an pengusaha disko tanah mendatangi saya mempertanyakan kelanjutan ini agar Disko Tanah memiliki satu wadah yang bisa dipertanggungjawabkan Maka terbentuklah satu organisasi yang berbadan hukum pada 14 Februari 2017 namun belum mendapat izin untuk beraktivitas,” paparnya Diapun bersama anggota komunitas mendatangi DPRD Kota Bitung untuk hearing akan tetapi aktivitas mereka tetap belum disetujui Namun komunitas inipun akhirnya mendapat angin segar dari Orang Nomor Satu di Kota Bitung sekalipun dengan syarat dan ketentuan yang wajib dilakukan komunitas ini tapi semua jenis musik baik tradisional maupun modern Jadi kami mengatur atau mengkoordinir organisasi musik di Bitung untuk dijadikan satu usaha ekonomi kreatif,” kata Recky Ia pun mengajak kaum milenial menjadikan musik kreatif sebagai sarana peningkatan ekonomi “Semoga komunitas ini tetap bersinergi dengan pemerintah dan pihak keamanan agar komunitas maupun usaha ini bisa terus berlanjut,” harap Recky pimpinan Mabes Pluto mengatakan bahwa komunitasnya terbentuk dari hasil kongkow-kongkow para penikmat musik Disko Tanah yang pada akhirnya mulai memproduksi lagu-lagu sekitar puluhan orang tergabung dalam Mabes Pluto Ia berharap semua produser di Bitung lebih meningkatkan kapasitas dalam berkreativitas musik agar lebih bisa dinikmati masyarakat kami berharap perhatian lebih pada keberadaan penikmat maupun pelaku usaha musik kreatif karena kami yang menjadi pelaku usaha musik kreatif berasal dari ekonomi kelas bawah,” ujar Andi Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya Cari English Ahead of Measurable Fishing, Bitung Fisheries Entrepreneurs Ask for PNBP to Be Suppressed TEKS › English›Ahead of Measurable Fishing,.. Bitung Fisheries Entrepreneurs Ask for PNBP to Be Suppressed Fish processing entrepreneurs in Bitung are demanding consistency in capture fisheries regulations they hope that the Non-Tax State Revenue (PNBP) of 5-10 percent of the catch can be reduced Audio Berita This article has been translated using AI. See Original TEKS The following article was translated using both Microsoft Azure Open AI and Google Translation AI. The original article can be found in Jelang Penangkapan Ikan Terukur, Pengusaha Perikanan Bitung Minta PNBP Ditekan Employees at a fish canning factory peel the skin off kawakawa fish in Bitung The utilization of fish processing units in Bitung only reaches 20 percent of the total 1,440 tons per day KOMPAS - Fish processing entrepreneurs in Bitung North Sulawesi demand consistency in the central government's capture fisheries regulations starting from the implementation of Measured Fish Catch but ask the government to reduce non-tax state receipts that burden them one of the fish processing entrepreneurs in Bitung refers to business owners supporting the implementation of the Tracked Fish Capture (TFC) as a blueprint for sustained business He hopes that the policy centered on the implementation of annual catch quotas to protect the stock of 12.01 million tons of fish remains unchanged every time a minister or president changes he said that Non-Tax State Revenue (PNBP) by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) namely 5 percent of the total catch for vessels under 60 gross tonnes (GT) and 10 percent for vessels over 60 GT how are we going to compete with the outside world?" said Abrizal via telephone Abrizal exemplified that the price of Bitung's products generally struggles to compete with products from Vietnam and the Philippines in Europe due to the 20 percent import tariff caused by the absence of a trade agreement between Indonesia and the European Union This situation is exacerbated by a 5-10 percent PNBP (Non-Tax State Revenues) when the catch is landed Fish caught by the Sentosa XVIII motorboat weighing 131 gross tons were loaded onto a truck in Bitung 21,100 tons of fish were landed at PPS Bitung The fish reference price (HAI) set by KP Ministerial Decree Number 140 of 2023 in Bitung is also said to be too high namely IDR 15,000 per kilogram for skipjack tuna and IDR 17,700 per kg for yellowfin tuna (yellow fin tuna) HAI would not be a problem if the PNBP amount was reduced that's already much higher than other countries," said Abrizal and Vietnam even provide subsidies for capture fishing entrepreneurs Also read: KKP Claims Fish Reference Price for PNBP in Bitung is Fair The state can still earn revenue from other sources such as Value Added Tax (VAT) or Income Tax (IT) is subject to an 11 percent VAT on the selling price so the state's income is already quite substantial the PNBP revenue that is collected does not return to the region in the form of infrastructure facilities or aid for fishermen Fight for the welfare of fishermen and the prosperity of Indonesian fisheries The workers were unloading the fish caught by the 239 gross ton Citra Express 11 motor vessel in Bitung and loading them into refrigerated containers to be transported to Jakarta Head of the Sulawesi Utara Fisheries Business Association (IPP) based in Bitung also stated that fishermen are at risk of losing money when searching for fish at sea With hundreds of millions of rupiah in capital they are not necessarily able to bring home a catch with a higher value than production costs Perhaps the Ministry of Marine Affairs and Fisheries should have a middle point calculation how much (catch volume) is exempt from PNBP," said Budi Head of the Fisheries and Livestock Industry Division of the Indonesian Enterpreneurs Association (Apindo) stated that the average profit for fishing vessels each time they land their catch is 20% of the total catch value fishermen are also pressured by the changes in fuel prices that have risen since the end of 2022 Hendra suspects that these two factors have caused fishermen to reluctant to sail resulting in a decrease in the number of operating ships which since this year has been switched from pre-production which is collection before sailing based on estimated catch capacity If the PNBP value in 2022 is Rp 1.19 trillion last year there may not have been any migration permits (for vessels 30 GT and under that wanted to fish above the 12 nautical mile limit) Transport ships (transshippers) have also been charged PNBP Hendra hopes that the government can be consistent in implementing policies The most important thing in all of that is the need for policy consistency," he added in a discussion held by Pemkot Bitung together with Tempo.co Bitung Mayor Maurits Mantiri confirmed this He said that since Minister Susi Pudjiastuti implemented a moratorium on foreign ship permits and prohibited transshipping in 2014 the performance of the Bitung fishing industry has declined and has never returned to its optimal point to this day Entry gate of Bitung Port in North Sulawesi on Friday (20/10/2023) 21,100 tonnes of fish were landed by 935 vessels at PPS Bitung the landing volume of catches at Samudera Bitung Fisheries Port reached 140,000 tons throughout the year while the average production of fish processing units (FPU) was around 700 tons per day the catch results were only 43,200 tons with an UPI utilization rate of 180 tons per day This situation also complicates the economic situation in Bitung which depends on the processing industry as the main sector (leading sector) "We need skipjack to keep our factory running," said Maurits Director of Fish Resource Management at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries stated that Non-Tax State Revenue (PNBP) is only imposed on fishermen who sail beyond the 12 nautical mile boundary He also emphasized that PNBP is not the main goal of the Fisheries Information System (PIT) as evidenced by the change from pre-production PNBP application to post-production Also read: Measuring Bitung's Future After Measurable Fishing the government has also cancelled the imposition of PNBP by 25 percent for ships over 200 GT PNBP is also withdrawn as a reciprocal form for the opportunity given by the country to utilize national fishery resources "Last year's (2022) highest production was at 1.2 trillion while if we look at the potential it can reach 12.01 million tons so the value (PNBP) should be at 200 trillion," he said Public Works and Housing Minister Basuki Hadimuljono visited the Manado-Bitung Toll Road project in North Sulawesi on Tuesday (14/11) will connect the provincial capital and Bitung International Seaport The road is among President Joko "Jokowi" Widodo's national strategic projects and it is designed to eliminate traffic congestion along the route and lower logistical costs in the region It is also expected to cut travel time between Manado and Bitung to 45 minutes from up to two hours currently "As one of the doors for export-import activities Bitung Seaport is critical for our economy and the toll road will provide better access to it," Minister Basuki said in a statement on Wednesday Land acquisition for the project is currently 75 percent completed and some construction work has already taken place since 2016 "The management should accelerate the project with a larger labor force and increased working hours especially on the land that has already been cleared," Basuki said The road is partly funded from the state budget with additional funding from a Chinese government loan and an investment by state-owned toll road operator Jasa Marga Cari English Lembeh Strait Enchantment Festival Begins, Next Year Expected to Be More Independent TEKS › English›Lembeh Strait Enchantment.. Iklan Lembeh Strait Enchantment Festival Begins Next Year Expected to Be More Independent The 8th Lembeh Strait Enchantment Festival officially started on Wednesday afternoon with a choir competition and will end next week with a sailing pass Audio Berita This article has been translated using AI. See Original TEKS The following article was translated using both Microsoft Azure Open AI and Google Translation AI. The original article can be found in Festival Pesona Selat Lembeh Dimulai, Tahun Depan Diharapkan Lebih Mandiri A decorative ship sailed through the Lembeh Strait in Bitung City as part of the Lembeh Strait Charm Festival ship parade on Monday (10/7/2019) The ship parade is the main event of the festival KOMPAS - The 8th Lembeh Strait Charm Festival commenced on Wednesday (4/10/2023) until Tuesday (10/10/2023) The festival opened with a choir competition culminating in a decorated boat parade and a music concert the event is expected to be independently organized without intervention from the central government stated that the choir competition that opens the series of events for the Lembeh Strait Charm Festival (FPSL) 2023 will be held at an international level Participants and judges from South Korea have arrived last Monday Various events and competitions will be held including a marine photography competition in the Lembeh Strait The festival will end with a float parade (sailing pass) which is the centerpiece of the event as well as a music concert hosted by comedian Lies Hartono alias Cak Lontong The music stage will be enlivened by bands such as Tipe-X and Gio Several local artists will also be present known for their hit song "Ampun Bang Jago" Decorated ships sailed through the Lembeh Strait in Bitung in the ship parade of the Lembeh Strait Charm Festival on Monday (7/10/2019) The ship parade is the highlight of the festival Maurits also mentioned that FPSL this year will be much bigger than in previous years the event was concentrated at Satrol Lantamal Dock (Navy's Main Patrol Base Unit VIII) but now it also takes place in three other locations," he said referring to the Bitung Creative Center building the Bitung City Government also intends to promote Bitung's ecotourism potential one of which is the Batuputih Nature Tourism Park (TWA) This conservation area is home to endemic animals such as the Sulawesi black monkey (Macaca nigra) Also read: Menparekraf: Tomohon International Flower Festival Plays an Important Role in Attracting Tourists his party invited approximately 100 digital nomads to stay temporarily in the Batuputih TWA area they want to make Batuputih a village for nomads," said Maurits the MS Arcadia cruise ship will dock at Bitung Port on Sunday (10/8/2023) carrying 2,750 tourists This visit will be the third opportunity for a cruise ship to call at Bitung this year the MS Arcadia visited in March with 1,642 passengers and 843 crew followed by the MV Heritage Adventure in July the money that comes in is more than Rp 10 billion and is immediately felt by the people Some benefit Rp 10 million to Rp 20 million while stating that FPSL this year will be filled with tourists." stated that Bitung's small and medium enterprises (UMKM) have the opportunity to earn significant profits for a whole week The number of business units that can benefit from it has also grown from 74 units last year to more than 100 units this year (Note: The word "Pariwisata" (tourism) is not a forbidden word) "The city of Bitung has received the culinary creative city (award) of course we have an increase (UMKM participants) because the event is no longer centered on Lembeh Island but there are also ones in the city center and Lembeh Island "There are even several sub-districts where we have also made stages and booths," he said Representative of the FPSL 2023 event organizer said the target of visitors was 40,000 people per day He believes this can be achieved because the implementation of the event has been divided into four locations Aggressive dancers performed at the peak event of the Lembeh Strait Enchantment Festival on Monday (10/7/2019) the ornamental boat parade was the main attraction of the festival just last year one culinary SME could earn up to IDR 1 million to IDR 1.5 million per day Especially since there are more than 100 culinary SMEs participating," he said (Note: No forbidden words are present in this article.) Maurits emphasized that the economic benefits of FPSL will undoubtedly be fully enjoyed in Bitung the event organizers are young people native to Bitung it is estimated that 12.85 percent of Bitung's gross regional domestic product (GRDP) will come from expenditures in the transportation Expenditures for hotels and restaurants form 1.05 percent of GRDP with a value of Rp 216.68 billion Deputy for Tourism Products and Activity Organizers at the Ministry of Tourism and Creative Economy Vinsensius Jemadu said this year is the third time FPSL has been included in the Karisma Event Nusantara (KEN) list which contains 110 selected events from a number of regions to promote national tourism Also read: Closing with a parade, the Tomohon Flower Festival is expected to bring prosperity to farmers and restore tourism The development referred to by Vinsensius is the improvement of the quality of implementation as well as the commitment of the local government and other stakeholders This is evident in the existence of four implementation sites meaning that there is better visitor management we hope that the 4th FPSL that enters KEN will be more independent "Other events must also be created that can be included in the KEN list," said Vinsensius Welcome to portstrategy.com. This site uses cookies. Read our policy webinars and articles on innovations and current trends in the ports and terminals industry Alternatively REGISTER for website access and sign up for email alerts Bitung Port in Indonesia has been operating since 1955 – but thanks to the Indonesian government’s overall masterplan it may well become an international hub port by 2015 helping to ease traffic through overburdened Singapore Want to read more before deciding on a subscription It only takes a minute to sign up for a free account and you’ll get to enjoy: Get more free content sign up today Ready to subscribe? Choose from one of our subscription packages for unlimited access Site powered by Webvision Cloud propelled by human activities such as fossil fuel combustion and deforestation is a critical global concern with severe impacts on the environment The marine ecosystem is particularly vulnerable experiencing disruptions in response to rising temperatures These changes significantly impact fish populations consequently influencing the operations and productivity of fishing ports essential hubs for fish processing and distribution are confronted with the challenge of maintaining sustainable practices amid shifting fish populations Effectively addressing these challenges involves the adjustment of regulations the adoption of innovative fishing techniques and the promotion of responsible fishing methods to safeguard fish stocks and preserve ecosystem equilibrium fishing ports play a pivotal role in climate change mitigation by endorsing sustainable practices within the industry including the advocacy for eco-friendly fishing gear and the integration of renewable energy sources for port operations These initiatives collectively contribute to the reduction of greenhouse gas emissions and the minimization of the industry's environmental footprint The Bitung Oceanic Fishing Port in Indonesia stands out as a model of proactive measures in climate change adaptation The port has implemented a ban on environmentally harmful fishing gear coupled with stringent entry and exit permit enforcement to ensure compliance the port has established a comprehensive waste manifest system to prevent waste accumulation collaborating with local waste management organizations through an on-site waste bank that transforms waste into valuable resources the port supplies electricity at unloading docks reducing its environmental impact by offering cleaner energy alternatives Bitung Oceanic Fishing Port's commitment to sustainable practices underscores its proactive role in combatting climate change within the fishing industry ranging from banning harmful fishing gear to efficient waste management and eco-friendly energy adoption serve as a model for fishing ports globally By embracing such sustainable practices and innovations fishing ports can ensure a resilient and eco-friendly future amidst the challenges posed by climate change The length time to go to Bitung city is about 45 minutes from Manado city and then you have to get on boat to Lembeh its about 15 minutes ZONAUTARA.com – The charm Lembeh festival is held in Bitung city Indonesia on October 6-10 in base of TNI AL VIII This festival supported by Bitung Government and also Indonesia Tourism Ministry Various events list will be showed in this festival referring to Bitung culture and worship are the favorite event in this festival Beside that there are interesting list event such as You must be logged in to post a comment This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. ZONAUTARA.com mendapat grant dari Project Galileo (Cloudflare) Email:[email protected] Pantau24.comTentangpuan.comTerasmanado.comTorangpeberita.comMatapena.netKelasbelajar.org The Maersk Group has signed a letter of intent (LOI) with the Indonesian government that aims to help the maritime and economic development of Bitung in eastern Indonesia and improve inter-island connectivity The LOI was signed jointly between the Maersk Group and Indonesian officials during a maritime seminar titled ‘Increasing Connectivity’ held in the presence of Henrik His Royal Highness the Prince Consort of Denmark during the Danish State Visit to Indonesia The LOI aims to stimulate trade and economic development in Bitung and eastern Indonesia by increasing connections with more developed parts of the country (such as Java) regional partners (ASEAN countries) and global export markets (such as Europe and USA) Bitung has been identified as a special economic development zone and a strategic national transportation hub “We want to support the development of eastern Indonesia by understanding the challenges and opportunities for the supply chains of key commodities such as tuna as well as the potential of aquaculture development and the need to improve vocational skills in this area,” Jakob Friis Sorensen president director of Maersk Line in Indonesia the Maersk Group’s representative for Asia-Pacific signed the LOI jointly with Dr Ridwan Djamaluddin Indonesia’s deputy coordinating minister for maritime affairs for infrastructure deputy minister for trade and industry from the coordinating ministry for economic affairs The company and its Indonesian partners will collaborate firstly to understand the key drivers in the coconut and tuna industries The project will also look customs clearance processes cargo release and other border procedures; the flow of goods through the port regulation and Bitung’s regional and international liner shipping liner connectivity our aim is to make Bitung a model for replicating good practice in other parts of Indonesia to bring about increased trade for the country,” said Sorensen Maersk Line launched a direct service linking Bitung port to the transshipment port of Tanjung Pelepas Don't have an account? Indonesia — Thirty Greenpeace activists are currently occupying a palm oil refinery belonging to Wilmar International the world’s largest palm oil trader and supplier to major brands including Colgate which is on the Indonesian island of Sulawesi was processing palm oil from major producers that are destroying rainforests in Kalimantan and Papua “Wilmar has been promising to clean up its supply chain since 2013 Yet it is still buying palm oil from forest destroyers It is not Greenpeace’s responsibility to police their supply chain Wilmar should only buy palm oil from producers it can prove are clean That is what Wilmar CEO Kuok Khoon Hong promised almost five ago,” said Kiki Taufik head of Greenpeace’s global Indonesia forests campaign The Greenpeace team[2] includes activists and climbers from Indonesia One group of activists climbed the anchor chain of a tanker ship transporting palm oil and are preventing it from moving Another group scaled the refinery and are painting “DIRTY” in five-metre high letters on the storage tanks They are accompanied by the Indonesian rock band Boomerang who are performing their new single from the top of the storage tanks In 2013, Wilmar became the first palm oil trader to adopt a ‘no deforestation, no peat, no exploitation’ policy. Last week, a Greenpeace International investigation revealed that 25 palm oil producers had cleared 130,000ha of rainforest since 2015.[3] Wilmar was buying from 18 of those palm oil groups; three supplied the refinery where the protest is taking place Only a fraction of the palm oil Wilmar trades comes from its own plantations; more than 80 percent comes from other palm oil producers “This refinery is loaded with Wilmar’s dirty palm oil and if we weren’t here it would be on its way to factories and supermarkets all over the world Hundreds of thousands of consumers from all over the world have had enough of forest destruction Nestlé and Mondelez is simple: cut Wilmar off until it can prove its palm oil is clean,’ said Yeb Sano Executive Director at Greenpeace Southeast Asia speaking from one of the activist boats at the palm oil refinery Greenpeace is calling on Wilmar to prove it no longer sources palm oil from forest destroyers The first step is to require all producer groups in its supply chain to publish mill location data and concession maps for their entire operations and to cut off any that refuse UPDATE 2:23 am Sulawesi time / 6:23 pm CEST: After 12 hours occupying the Wilmar palm oil refinery, the Greenpeace activists have come down. The action has concluded, but the campaign for big brands to drop dirty palm oil continues Photos and video of today’s action will be made available here [1] The protest is taking place at Wilmar’s PT Multi Nabati Sulawesi refinery in Bitung [2] The action was coordinated by Greenpeace Southeast Asia [3] Greenpeace International used satellite imagery to identify 130,000ha of deforestation by 25 producer groups since 2015 51,600ha (40%) was in Indonesian Papua with a further 26,100ha (20%) in neighbouring Papua New Guinea – some of the most biodiverse regions on earth and until recently untouched by the palm oil industry When Greenpeace International approached Wilmar about these producer groups it confirmed that it was sourcing from 18 of the producer groups It subsequently stopped sourcing from several of the groups According to supply chain data published by Wilmar three of the producer groups named in the Greenpeace International investigation — Central Cipta Murdaya Gama and the Fangiono family — supplied palm to PT Multi Nabati Sulawesi in 2017 the most recent period for which data is available Greenpeace International Press Desk, +31 (0)20 718 2470 (available 24 hours), [email protected] Sol Gosetti, International Communications Coordinator, Indonesia forest campaign, [email protected] A firefighter describes the horror of witnessing the Amazon being consumed by wildfires What happens when the world’s biggest meat company brands itself as a climate saviour a mega-corporation making billions while its supply chain sets the Amazon on fire From elusive jaguars and to playful river dolphins every creature from the Amazon relies entirely on the rainforest for food Please select which cookies you are willing to store These cookies are required for technical reasons so that you can visit our website and use the functions we offer These cookies are used to recognise you between successive visits and thus provide you with a better experience storing your consent preferences and the last Greenpeace.org website visited We use tracking and analysis tools to ensure continuous optimisation and demand-oriented design of our website These cookies will allow us to collect statistical and anonymised data such as how visitors use our website or which pages are accessed most frequently to ultimately improve Greenpeace.org and provide you with a better experience of our website In addition to the Performance cookies mentioned above we may also place in your browser cookies from third-party services (e.g Facebook or Google) to track the effectiveness of our online marketing strategies and to deliver adverts more relevant to you and your interests These cookies may also be used to serve advertising to you after you have left our site (retargeting cookies) MENU DAVAO CITY (MindaNews / 28 April) – The operation of the Davao-General Santos-Bitung Indonesia roll on/roll off (RORO) Shipping Service starting on April 30 will decongest port traffic in Manila an official of the Mindanao Development Authority (MinDA) said In a press conference on the launch of the Davao-GenSan-Bitung sea route at the Apo View Hotel Davao Friday development management officer III at the MinDA said government intends to ease out the traffic at the ports in the country’s capital aside from creating economic activities with the opening of this new sea connectivity She said exporters from Luzon and Visayas have either committed or signified interest to use the Davao-GenSan-Bitung route that offers a shorter travel period of one to two days The route also provides a “better alternative” to existing route connecting Manila to Bitung via Jakarta Gilayo said there are 5 to 10 large companies who will use the initial voyage of the Cebu-based Asia Marine Transport Corp.’s M/V Super Shuttle RORO 12 with a 500-TEU capacity owned by businessman Paul Rodriguez Among the goods to be traded include animal feeds Goods that won’t be traded include gift toys and fresh fruits due to some quarantine and trade issues Gilayo said the security will also be tightened to ensure the safety of the vessel She said government forces have give their assurance to secure the route as the vessel starts voyage on Sunday former president of Davao City Chamber of Commerce and Industry Inc said the business sector will ask for subsidy from the Philippine government in a form fuel and tax exemptions to ensure the sustainability of the sea route and to support the operations of the shipping line She said they will also ask both countries to lift the tariffs to allow a freer trade although some exporters in the initial trading period will be tax exempt will be necessary to support the operations of the large Filipino fishing companies based in Indonesia while some raw materials that are available in Bitung will be exported to Mindanao Monteverde is optimistic the sea route will be sustained as there are businessmen who signified the interest to increase the volume of goods that will be transshipped to Davao and General Santos City before going to China Exporters can cut cost of shipping to P34,713 twenty-foot-equivalent unit (TEU) from P109,098 with the Davao-Manila-Jakarta-Bitung route that takes about three to five weeks of travel period A feasibility study was conducted by Japan International Cooperation Agency (JICA) in collaboration with the United States Agency for International Development (USAID) and the Research Education and Institutional Development Foundation (REID) on the sea route in 2010 as part of the ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Connectivity Plan MinDA chair Abdul Khayr Alonto said Mindanao is already catching up with the rest of the country with the launch of the Davao-GenSan-Bitung route as it can unlock the economic potentials of the island now being poised as the gateway of the Philippines to the ASEAN neighbors and the world Duterte and Indonesian President Joko Widodo will fly to Davao City from Manila after the ASEAN Summit on April 26 to 29 Alonto believes the new sea route will not only benefit the big exporting companies in Mindanao but also the small and medium entrepreneurs by encouraging them to produce products catering not only the domestic market but also ASEAN’s He said this will present economic opportunities for the people in the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) and other underdeveloped parts of Mindanao He said it will also strengthen cooperation and collaboration not only in the Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) but also the ASEAN No.: 082 297 4360 editor [at] mindanews [dot] com DAVAO CITY (MindaNews / 13 July) – The M/V Super Shuttle RoRo 12 the vessel serving the Davao-General Santos-Bitung route has been dormant for two months since its launch last April 30 for failing to meet the desired volume of cargo The weekly RoRo service only had its maiden voyage immediately after launching of the new sea route Duterte and Indonesian President Joko Widodo around loaded only with one percent of its 500-TEU (twenty-foot equivalent unit) total capacity International Relations and Public Affairs of Mindanao Development Authority (MinDA) told “Wednesdays’ Habit at Kape” that they cannot set off the vessel for another trip without having sufficient load of at least half of its total cargo capacity “The only challenge for now is that when we launched the project Malaki talaga si (It’s really big) 500 TEUs meaning to say we need to come up with 500 20-footer vans Montenegro added the M/V Super Shuttle RoRo 12 operated by Cebu-based Asian Marine Transport Corp. was supposed to leave for Bitung last month but did not push through as they fell short of cargo He said they are currently exploring a smaller 100-TEU vessel as alternate vessel just to keep the route busy while waiting for the volume to pick up “That’s why part of the options now being worked out is to already explore other possible vessels the Super Shuttle which is smaller in volume that can be dispatched for that route we are working out other possible vessels with the smaller volume and not necessarily RoRo can be conventional to be able to serve that route up until such time that we are able to see pick-up of cargo then again transition towards already deploying big volume vessels,” he said Montenegro explained: “What happened after the launch was that the commodities meaning to say we do not have yet the complete volume coming from Mindanao or the cargo coming from the Indonesian side going to Mindanao But he said he believes the cargo will pick up eventually “Any other related projects and investments of the same category is necessarily expected to operate on a non-revenue generating period part yun nang capital mo eh (that is part of your capital) You do not expect magpunuan agad (it will be filled up already) LRT (light railway transit) in Manila in 1984 had less than a dozen passengers Iba na ang situation ngayon (the situation is different now),” he said Mindanao Business Council (MBC) chair Vicente T Lao said they have to “mass market” the RoRo to businessmen and a proper coordination between government and the private sector “They should invite businessmen to go to Bitung and Manado to take a look at what they can buy and bring back to Davao because if you do not do that that vessel will always be empty,” he said if it goes empty for several months it will stop operating because nobody can afford to go on a loss for so long the chambers of commerce should exert effort to invite businessmen and maybe encourage to go there,” Lao said He suggested the Philippine consular office in Manado to initiate negotiations between Indonesians and Mindanawon businessmen “These are the products you can buy from the place and maybe initiate negotiations from the place and this place so the businessmen can sit down and discuss,” he said Montenegro added a group of businessmen from Mindanao will hold business mission to Manado next month “as part of the effort to finalize arrangements with Indonesian counterparts for trade activities that will make use of the Davao-GenSsan-Bitung RORO” “We have not seen yet the final list but it’s quite a number of already If it is something that will reach 50 or 60 we will be proposing for a chartered flight with our smaller aircraft,” he said He said an 80-seater chartered flight will allow businessmen from both sides to negotiate easily Davao - M/V “Super Shuttle RORO 12”,the vessel servicing the Davao-GenSan-Bitung route left for the Indonesian port Sunday loaded with only one percent of its 500-TEU (twenty-foot equivalent unit) total cargo capacity The route was launched by Philippine President Rodrigo Duterte and Indonesian President the vessel servicing the Davao-GenSan-Bitung route left for the Indonesian port Sunday Davao branch manager of Asian Marine Transport Corp. told reporters after the launch at the Kudos Port in Sasa here Sunday that the inaugural voyage only carried five TEUs and 50 20-foot empty container vans that will be repositioned at the port in Bitung He said it costs the shipping company about US$ 200,000 per trip Super Shuttle is expected to arrive in Bitung was the only company that committed to ship its product during the inaugural voyage But Pancho said more cargo load is expected during the second voyage following the interest of the companies to take advantage of the shorter route: “Actually There will be more after the second voyage,” he said Shipment period for this route takes only about 1.5 to two days compared with five weeks for the Davao-Manila-Jakarta-Bitung route The shipment cost of the Davao-GenSan-Bitung route is also cheaper at P34,713 per TEU compared with P109,098 per TEU for the Davao-Manila-Jakarta-Bitung route He urged traders to use this RORO route and sought help from both governments of Indonesia and Philippines to relax the process of securing permits He said they are asking the government here for a fuel subsidy to help sustain the operations Products that can be exported to Indonesia include animal feeds (READ MORE) A new trade route linking Mindanao in the Philippines and Sulawesi in Indonesia was launched on April 30 by Philippine President Rodrigo Duterte and Indonesian President Joko Widodo, giving rise to hopes of increased trade between the Philippines and Indonesia. The Davao-General Santos-Bitung roll-on/roll-off (RoRo) route is a faster alternative to the Manila-Jakarta-Bitung route, which takes about three to five weeks of shipping time. Direct shipping through the new service takes only one day and a half of sailing (excluding port stay). The new loop is also cheaper, affording savings of up to US$1,500 (P74,000) per TEU, given its rate of $700 (P34,713) per 20-foot dry container unit, compared with $2,200 (P109,098) per TEU on the Davao-General Santos-Manila-Manado via Jakarta route. The maiden voyage commenced from Kudos Port in Sasa, Davao City, then stopped off at General Santos International Port before heading to the final port of destination in Bitung, Manado, Indonesia. The weekly service is provided by M/V Super Shuttle RoRo 12, operated by Asian Marine Transport Corporation, with a capacity of 500 twenty-foot equivalent units. The Davao-General Santos-Bitung RoRo initiative is part of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) RoRo Project and is also an undertaking of the Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). The ASEAN RoRo Project is in turn a Philippine initiative and takes off from the success of the comprehensive RoRo policy of the country in 2003, the Department of Trade and Industry (DTI) said. “The ASEAN RORO, particularly the Davao-GenSan-Bitung trade corridor, is a legacy project of the Philippines and one of its the major deliverables for this year’s ASEAN chairmanship and in commemoration of ASEAN’s golden anniversary,” Trade Assistant Secretary Arturo Boncato, who also serves as Philippine Senior Official to BIMP-EAGA, said in a statement. “The President has a tall order to bring development in the South, and once emphasized the need to put particular attention to sub-regional mechanisms, especially the BIMP-EAGA given its crucial role in pursuing development initiatives at the grassroots,” Philippine Trade Secretary Ramon Lopez said. The connectivity will make Davao-GenSan-Bitung as the transshipment point to the EAGA, set to benefit Filipino producers, especially those in Mindanao and Palawan, as they grow their businesses and link their markets to Bitung and the rest of Indonesia. DTI said the new route will provide local businessmen, especially micro, small and medium enterprises (MSMEs), greater access to international trade, as well as stimulate other areas of development such as joint tourism promotion, direct air linkages, and increased investment flows, among others. The products expected to be traded from Mindanao include food, beverages, garments, and electronics. Among the companies that took part in the launch of goods to Bitung was Pilmico Foods Corporation, a subsidiary of Aboitiz Equity Ventures, that shipped flour during the opening and is processing shipment of animal feeds for succeeding runs. “The launching of this shipping link is only the beginning, and we expect more jobs will be generated in both Mindanao and Sulawesi with the invigoration of trade and influx of investments,” Lopez added. “We hope that this initiative will be replicated not only in the BIMP-EAGA but in the whole of the ASEAN region if we are to truly attain a more integrated, inclusive and sustainable development for the people.” Mindanao Development Authority (MinDA) chairman Datu Abul Khayr Alonto, for his part, said maritime transport is vital to the subregion’s development, and that the Philippines will continue to push for the opening of sea routes within. “We are calling on and encouraging key industry and business players and traders to participate in this initiative and to take advantage of the business opportunities and benefits that this new route will provide,” he added. Private sector support is critical to sustain this project, which is the Philippine government’s maiden accomplishment under its chairmanship of the ASEAN this year. In a 2012 feasibility study conducted by Japan International Cooperation Agency, the GenSan-Bitung route was selected as one of the pilot areas for a RoRo operation within BIMP-EAGA. MinDA deputy executive director Romeo Montenegro assured that the route will be secure and safe, saying “we’re not seeing any such issues ever since in terms of security or piracy ever emerging out of this Celebes sea.” The route is on the eastern part of the Celebes Sea, an area that has been a traditional trading route between the Philippines and Indonesia. It focuses on Asian news but also covers developments elsewhere Contact us: info@portcalls.com Sign in to listen to groundbreaking journalism MANILA, Philippines – Philippine President Rodrigo Duterte and Indonesian President Joko Widodo are set to inaugurate on Sunday, April 30, a new shipping route from the Philippine cities of Davao and General Santos to Bitung An M/V Super Shuttle Roll-on Roll-off (RoRo) ferry service with a 500 TEU capacity (twenty foot equivalent units) operated by the Asian Marine Tranposrt System will be the first to set sail along the new route starting Sunday and will provide weekly services along the channel Duterte and Widodo will grace the opening ceremonies in Davao City after attending the 30th ASEAN Summit in Manila on Saturday The new shipping route from the Philippines to Indonesia is expected to boost trade and relations between the two countries the Mindanao Development Authority (MinDA) said in a press release Friday “Sea linkage within the EAGA [East ASEAN Growth Area] sub-region is crucial in strengthening trade relations among its member countries since it supports the achievement of the goals of the other EAGA pillars such agribusiness and socio-cultural and education,” said Secretary Datu Abul Khayr Alonto chairman of the Mindanao Development Authority (MinDA) and Philippine signing minister for the Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Arturo Boncato Jr., assitant secretary of the Philipine Department of Trade and Industry, added the RoRo service is one of the priority projects of the BIMP-EAGA connectivity group as the new route provides a faster and cheaper channel for the trading of goods compared to the usual Manila to Jakarta to Bitung route According to a statement released by MinDA the Davao to Bitung route will take about one day and half (excluding port stay) as compared to the previous route which takes about 3 to 5 weeks of shipping time The Davao City to Bitung route is also expected to save up to P74,000 per TEU the new route also improves competitiveness for products from the Mindanao region which has been gaining interest in the sub-region “The route will provide a more efficient access for local businessmen to engage trading with Indonesian counterparts,” Boncato said Goods to be shipped from Mindanao include animal feeds Previous media releases from MinDA also included products such as matured coconut Alonto stressed the necessity of maritime transport in the sub-region’s development and added the Philippines will continue to push for the opening of sea routes within BIMP-EAGA “We are calling on and encouraging key industry and business players and traders to participate in this initiative and to take advantage of the business opportunities and benefits that this new route will provide,” said Alonto He added that support from the private sector in the Philippines is crucial to sustaining the project Boncato said that the sustainability of the new route and declaration of Bitung as an international port is feasible as the Indonesian government has expressed its full support to the opening and operation of the trade and maritime link While the new route provides grater access for local businesses to engage in international trade it may also promote development in tourism the establishments of direct linkages between countries in the sub-region The new Davao to Bitung route was selected as a pilot area for RoRo operations within BIMP-EAGA through a feasibility study conducted in 2012 by the Japan International Cooperation The study also highlighted the possibility of dedicating freight services to the route once shipping and service requirements are in place another study conducted in 2010 by the Research Education and Instituional Development Foundation through the US Agency for International Development revealed the North Sulawesi to Mindanao route as another strong potential geographic link for trade and commerce between the Philippines and Indonesia The new Davao City to Bitung shipping route within EAGA is the Philippine government’s maiden accomplishment under its ASEAN chairmanship this year Mindanao Development Authority Chairman Datu Abul Khayr Alonto points to the new Davao-General Santos-Bitung route that will be launched on April 30 this year during the business forum held at the SMX Convention Center in Lanang The route is seen to strengthen the bilateral trade relations between Indonesia and the Philippines Philippines — It will not be long before a shipping service will link Asian neighbors Indonesia and the Philippines The Davao-General Santos-Bitung/ASEAN Shipping Service route will be launched on April 30 this year Once the MV Super Shuttle Roro 14 sets sails the travel taking the route from Davao City to General Santos cities in the Philippines to Bitung City in Indonesia will only take 1.5 days The vessel is owned by the Asian Marine Transport Corporation The cargo and roll-on/roll-off car carrier has a gross tonnage of 6,974 tons and a capacity of 100 TEUs (twenty-footer equivalent units) chairman of the Mindanao Development Authority said the route is considered by government as “one of the greatest highlights of the country’s chairmanship of the (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines-East ASEAN Growth Area) and (Association of Southeast Asian Nation) Summit this year.” “It can be recalled that President Duterte committed the establishment of this route during the ASEAN Business and Investment Summit in Laos last year,” said Alonto Indonesian Consul General Berlian Napitupulu said the new route will cut the travel time and travel cost between the two countries it’s only 33 hours compared to three weeks of the existing sea connection,” he said Using the new shipping service will cut down shippers’ expenses from $2,200/TEU to only $700/TEU and will speed up the travel from three to five weeks taking the Davao-Manila-Jakarta-Bitung route to only 1.5 days Napitupulu said the connection will boost direct trade and business to business cooperation is in line with the priority development of Indonesian President Jokowi Widodo Napitupulu said that both countries are facing two challenges in realizing the plan Bitung has three seaports and it still needs to be determined which port to use for the new route there is a time that you have traffic of passengers especially during holiday season “Cargo and commodities are needed by the people wherever they live So we have to guarantee  there will be continuous flows of load from both sides,” Napitupulu said He stressed the importance of the new route to the bilateral trade relations of Philippines and Indonesia He also said that products from Philippines and Indonesia must be prioritized in the shipping service “The commodities that will be traded in this route originated from Philippines and Indonesia but let us first focus and prioritize our capacity our capability of productions from both countries before relying on others,” he said Alonto said the Bitung Port is already reclassified as an international gateway “This will open additional opportunities in Mindanao commodities to be traded once we operationalize the RORO shipping services that will be plying this route,” he said Alonto bared that this month the Autonomous Region of Muslim Mindanao sent a delegation to the 2017 BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting in Jakarta Indonesia as part of the plan to open “cross-border trade” between the ARMM and all BIMP-EAGA countries I also met with Brunei Minister of Foreign Affairs and Trade II  Pehin Dato Lim Jock Seng to discuss broad issues of mutual interests to Mindanao and Brunei in the context of BIMP-EAGA,”Alonto said He said MinDA and the Philippine Economic Zone Authority also signed an agreement to promote the creation and development of regional economic zone initiatives in Mindanao He said they are also working on the establishment of the Mindanao Railway System. (davaotoday.com) DAVAO CITY (MindaNews / 19 June) – Manila-based Reefer Express Lines commenced the trial sail of the “expanded” Mindanao-North Sulawesi shipping route last June 16 Mindanao Development Authority (MinDA) assistant secretary Romeo Montenegro confirmed on Wednesday Duterte and Indonesian President Joko Widodo on April 30 had been expanded to cover Ho Chi Minh Port Montenegro told MindaNews that the 290-TEU (twenty-foot equivalent unit) vessel departed Ho Chi Minh Port in Vietnam last Sunday and will arrive at the Kudos Port in Davao City on July 6 The resumption of the operation of the shipping service came more than two years after the 500-TEU M/V Super Shuttle RORO 12 owned by Cebu-based Asian Marine Transport Corp. seized operation immediately after its maiden voyage apparently due to lack of cargo A press release issued by the MinDA quoted Felix Ishizuka Reefer Expresss Lines chief executive officer as saying that they hope to “help create more trading activities in the sub-region by providing the right service” with the resumption of the shipping service It said the expanded D/GB route would cut travel period to less than three days between Davao and Bitung as compared to Manila-Bitung route which takes three to five weeks Initial list of export goods from Davao includes fresh fruits According to a briefer emailed to MindaNews on January 16 the shipping company representatives from Reefer Express Lines met with MinDA officials September last year to discuss plans of servicing this new route in addition to their existing Davao to Middle East route which utilizes a 200-TEU (twenty-foot equivalent unit) conventional vessel that can accommodate both dry and frozen cargos also plans to expand to Japan next year to bring premium banana exports from Mindanao to the Japanese market An initial all-in rate was estimated at $1,700 It said various local and national firms are waiting for the resumption of the operations of this service as they are considering to utilize the route for their shipments “Opening up this route will provide greater access for local businessmen to engage in international trade as well as stimulate other areas of development such as a joint tourism promotion The Department of Transportation (DOTr) is set to open a new shipping route from the Philippines to Indonesia in an effort to improve connectivity and boost international trade Image grabbed from pageone Indonesia shipping route is expected to ferry goods by three days as opposed to the current three to five weeks shipping time via the Manila-Bitung route It is expected to generate savings of up to USD1 500 (PHP75,000) per twenty foot equivalent unit (TEU) creating revenue for local businessmen and the government The opening of a shorter sea linkage is expected to strengthen trade relations between the Philippines and Indonesia as well as stimulate other areas of developments such as foreign investments and tourism It is also seen to strengthen the development of the Mindanao region and synthetics were identified for export to Indonesia a city on the northern coast of Sulawesi known for rich marine life “Having a shipping route such as this is crucial for any maritime region Sea linkage will strengthen our economies and our partnerships in other areas of development And it will also improve the quality of life of our people because local businessmen and traders will directly benefit from this,” Transportation Secretary Arthur Tugade said and other concerned agencies has been formed to ensure the smooth delivery of the project Members of the task force will be going to Bitung next week to check on port readiness and other compliance concerns It is also encouraging private companies to use the service President Rodrigo Duterte and Indonesian President Joko Widodo were invited to the formal opening of the shipping route in Davao City on April 28 Asian Marine Transport Corporation will be providing a weekly shipping schedule with a vessel capacity of 100 TEU Other vessel operators are seen to express interest in the route resulting to a sustained growth on its demand The Davao – GenSan – Bitung route is one of the three ASEAN RORO priority routes identified in the JICA Feasibility Study on the Establishment of an ASEAN RORO Shipping Network that was adopted by the 25th ASEAN Maritime Transport Working Group Meeting in 2013 The other two routes are the Dumai – Malacca route and the Belawan – Penang – Phuket route The establishment of efficient and reliable shipping routes including the ASEAN RORO is one of the maritime initiatives under the roadmap towards an integrated and competitive maritime transport in ASEAN and maritime transport-related measures under the ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) and Brunei Action Plan 2011-2015 (BAP) and the Kuala Lumpur Transport Strategic Plan 2016-2025 (KLTSP) Press release by Philippine News Agency