own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment View all partners ● Petani bergulat dengan tantangan perubahan iklim Cuaca yang tidak menentu membuat petani harus berhadapan dengan risiko gagal panen ● Setiap daerah memiliki strategi yang berbeda-beda dalam mengatasi perubahan iklim ● Studi merekomendasikan kebijakan berbasis gender serta peningkatan akses informasi untuk membantu strategi adaptasi petani Anomali cuaca yang sering tak menentu memperbesar risiko gagal panen. Kalau pun berhasil panen, kualitas pangan yang dihasilkan cenderung menurun Mau tidak mau, petani perlu menyesuaikan diri dengan keadaan. Riset terbaru kami menunjukkan setiap daerah punya strategi yang berbeda-beda dalam menghadapi perubahan iklim ada tiga hal yang memengaruhi strategi adaptasi mereka Kami bersama para peneliti organisasi masyarakat sipil lokal dari Aliansi Kolibri mewawancarai 125 petani di Mentawai (Sumatra Barat) Sikka (Nusa Tenggara Timur) dan Fakfak (Papua Barat) sepanjang Januari hingga Juni 2022 Daerah-daerah tersebut mewakili tiga wilayah iklim Indonesia yakni monsoon (monsun) Petani wilayah iklim monsoon di Tanjung Jabung Barat (Jambi) dan Sikka (Nusa Tenggara Timur) merasakan peningkatan curah hujan dalam 10 tahun terakhir Persepsi ini sejalan dengan data NASA Power yang menunjukkan adanya kenaikan curah hujan rata-rata sekitar +2.39 mm/hari di wilayah monsun Imbasnya, sekitar 88% petani di wilayah iklim monsun melaporkan penurunan hasil produksi pertanian dibandingkan 10 tahun sebelumnya Dampak ini paling terasa pada komoditas utama seperti kelapa sawit dan kemiri—tanaman yang memerlukan kelembapan seimbang petani lokal beradaptasi dengan menggabungkan tiga strategi Di Buton tetapi mulai mengolahnya menjadi produk turunan seperti minyak kelapa dan kopra Upaya pasca panen ini memberikan nilai tambah dan membuka sumber pendapatan baru bagi mereka Di Tanjung Jabung Barat dan Sikka komoditas utama pertanian masing-masing adalah sawit dan cokelat serta kemiri petani mulai menanam beragam tanaman hortikultura atau tanaman yang tahan cuaca ekstrem untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas saja Petani di Tanjung Jabung juga membuat embung atau kolam penampungan air hujan sebagai bagian dari manajemen lahan mereka Di wilayah iklim ekuator (Mentawai, Sumatra Barat) curah hujan cenderung stabil dan meningkat secara perlahan dalam satu dekade terakhir dengan rata-rata curah hujan bulanan pada 2011 kisaran 367 mm dan menjadi 391 mm pada 2022 petani Mentawai dengan produksi pisang sebagai komoditas utama justru mengalami peningkatan hasil panen petani di sini fokus pada pemeliharaan lahan dan tidak ada diversifikasi tanaman karena kondisi iklim dan produksi tanaman pisang relatif stabil Petani di Mentawai biasanya mengandalkan middlemen atau perantara untuk mendapat informasi dari Dinas Kominfo atau Kantor Syahbandar soal jadwal kapal pengangkut hasil kebun ke ibu kota provinsi di Kota Padang Informasi ini menjadi dasar mereka menentukan waktu panen sehingga hasil pertanian bisa dijual dalam kondisi terbaik dan tidak busuk selama pengiriman Petani di Fakfak merasakan bahwa curah hujan cenderung panjang dan kenaikan yang tajam dalam satu dekade terakhir. Rata-rata curah hujan bulanan pada 2011 hanya 304 mm dan naik menjadi 407 mm di 2022 Papua Barat fokus pada pemeliharaan lahan sebagai respons terhadap situasi tersebut petani pala memangkas pohon secara rutin untuk mengurangi kelembapan mempertahankan produktivitas sekaligus menjaga kesehatan tanaman di tengah cuaca ekstrem di Fakfak tidak ditemukan praktik diversifikasi tanaman maupun diversifikasi penghasilan petani tetap bertahan dengan pala sebagai komoditas utama di daerah mereka Riset kami menemukan ragam strategi adaptasi petani di tiga wilayah iklim Indonesia di atas dipengaruhi tiga faktor utama Kami menemukan bahwa petani yang menerima bantuan pemerintah cenderung lebih berani untuk mencoba pola tanam yang lebih beragam dan membuka usaha non-pertanian untuk menambah pendapatan seperti yang terjadi di wilayah iklim monsoon peran bantuan pemerintah cenderung fokus pada penguatan kapasitas lokal sehingga adaptasi di sana lebih banyak pada pemeliharaan lahan Kami juga menemukan strategi pemeliharaan lahan umumnya dilakukan oleh petani laki-laki Hal ini disebabkan oleh peran sosial dan pembagian kerja berbasis gender di mana laki-laki lebih dominan dalam kegiatan yang memerlukan tenaga fisik tinggi seperti perawatan lahan atau pengolahan tanah sementara perempuan cenderung lebih banyak terlibat dalam kegiatan pasca panen Akses terhadap informasi juga menjadi kunci adaptasi. Temuan di Mentawai menunjukkan informasi dari jaringan lokal sangat berpengaruh untuk membuat keputusan teknis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal menegaskan akan fokus pada ketahanan pangan. Namun ambisi itu hanya akan terwujud jika didukung oleh keberlanjutan petani kecil—mereka yang menyumbang sebagian besar produksi pangan nasional Riset ini menunjukkan bahwa petani telah membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi menggabungkan tradisi lokal dengan pendekatan ilmiah Pemerintah harus menjamin akses terhadap teknologi juga diperlukan penguatan kebijakan adaptasi yang sensitif gender untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pertanian Mengingat kondisi alam dan iklim yang beragam pemerintah tidak bisa menerapkan pendekatan “satu untuk semua” Adaptasi harus disesuaikan dengan kondisi iklim lokal dan faktor sosial-ekonomi masing-masing daerah Dalam hal ini, pemerintah daerah mesti mengambil peran aktif untuk menjamin ketahanan pangan lokal dan memperjuangkan nasib para petani dari dampak perubahan iklim Safira Andrista selaku Partnership and Reporting Officer Yayasan Kaleka berkontribusi dalam artikel ini sebagai penulis utama hasil penelitian Please Register or Sign in to view this content Quantum Commodity Intelligence is a premium paid subscription service for professionals in the oil Quantum Ammonia service subscribers have access to: Get in touch with us for subscription information on all Quantum platforms Dian Rahma Fika TEMPO.CO, Jakarta - The President Director of PT Pupuk Indonesia revealed the company's plan to revitalize factories with a total budget reaching Rp116 trillion "The Rp116 trillion investment is intended for the revitalization of all fertilizer industries This is necessary because many of our factories are quite old," said Rahmad when met at the House of Representatives (DPR) complex Rahmad then mentioned several fertilizer factories that have been standing for a long time starting with PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) which is the oldest as it has been operating since 1959 He then listed the establishment of other factories including PT Petrokimia Gresik in 1972 the company needs to revitalize several factories in order for operations to run more optimally and emit less gas and the subsidy costs will be beneficial," he continued Rahmad explained the urgency of revitalizing the factories to increase the production capacity of PT Pupuk Indonesia for the next 5 years the government plans to achieve food self-sufficiency Rahmad claimed that the revitalization of fertilizer factories aligns with the Red and White Cabinet program The Central Statistics Agency (BPS) predicts that Indonesia will increase rice production by up to 7 million tons in 2045 Rahmad considers fertilizer to be an important component in achieving this target "This is what we want to prepare so that Indonesia can achieve food self-sufficiency not only for this year but also for the future," said Rahmad In addition to reviving long-standing fertilizer factories Rahmad also revealed the company's plan to establish a fertilizer factory in Fakfak Rahmad stated that the construction of the factory will begin in 2026 he is still resolving permit issues for the establishment of the factory in Fakfak From the budget of Rp116 trillion for factory revitalization, Pupuk Indonesia requires Rp15 trillion for the construction of the fertilizer factory in Fakfak Pupuk Indonesia will prioritize the distribution of the factory's production in the eastern regions of Indonesia Rahmad did not want to disclose the fertilizer production capacity in Fakfak Prabowo Subianto Plans to Establish 100 People's Schools Soon Prabowo Plans to Build Emergency Bulog Warehouses in Aceh, West Nusa Tenggara Prabowo's Reason for Involving the Military in Food Matters Prabowo Open to Meeting Retired Military Forum Urging Gibran's Impeachment Free Meal Poisoning Case, Prabowo Alludes to Students Eating Without Spoons Learn About the Outsourcing Practices Prabowo Intends to Scrap Prabowo: Bill Gates to Support Free Nutritious Meal Program in Indonesia Prabowo Rejects 'Puppet President' Label, Denies Jokowi's Control Manpower Minister Unveils Reasons Behind Over 24,000 Layoffs by April 2025 Prabowo Claims 99.99% Success Rate for Free Nutritious Meal Program Minister Claims Importing US Food Products Will Not Disrupt Indonesia's Food Self-Sufficiency Program Pupuk Indonesia Changes Shareholding Structure Indonesian Ministries Join Forces to Develop 3mn Hectares Rice Fields for Modern Agriculture Clusters U.S.-China Trade War Brings Chinese Factories to Indonesia's Kendal SEZ Sanken Indonesia Factory Closure: Impacts on Electronic Industry Agriculture Minister Admits Budget Cuts Will Impact Food Self-Sufficiency Prabowo Allows Imports to Fulfill Subsidized Fertilizer Needs Deputy Minister Viva Yoga Shares Solutions to Overcome Challenges in Achieving Food Self-Sufficiency Indonesia Asks Boeing to Build Factory and Flight Training Center in the Country Keanu Reeves and Sandra Bullock Reunite After 30 Years for New Film Project Prabowo Praises Jokowi's Inflation Control in Cabinet Session, Denies Link to Gibran's Presence BGN Chief Aims for Zero Accidents in Free Nutritious Meal Program Exposing Trump's Move on Mike Waltz Dismissal Inside Sistine Chapel: 5 Key Facts About the Conclave's Iconic Venue Today's Top 3 News: 7 Most Beautiful Banknotes in the World, Penetration of Visa, Mastercard vs QRIS in Indonesia Jokowi Responds to Calls for VP Gibran's Impeachment Indonesia's Mount Semeru Erupts 3 Times This Morning, Sends Ash 700 Meters High List of Baeksang Arts Awards 2025 Winners Expert Raises Alarm on Crypto Scams, Biometric Leaks After Worldcoin Freeze Hun Sen Shares Cambodia's Strategies on Post-Conflict Economic Recovery Retina Scanning for Crypto? Cyber Law Expert Warns of Worldcoin's Biometric Dangers Samsung to Open Galaxy AI-Driven Pop-Up Restaurant in Portugal BMKG Reports M5.4 Earthquake Striking Tomini Bay; No Tsunami Threats Jennie, Lisa, and Rose BLACKPINK Gather at the Met Gala 2025 Israel Approves Plan to Expand Gaza Onslaught, Occupy Territories Cari English Fakfak Tourism, The Hidden Pearl of Papua TEKS › English›Fakfak Tourism The Hidden Pearl of Papua Fakfak Regency in West Papua has a variety of hidden tourism potentials Natural beauty and rich history can be the area's main capital for developing the tourism sector in the future Audio Berita This article has been translated using AI. See Original Please note that this article was automatically translated using Microsoft Azure AI, Open AI, and Google Translation AI. We cannot ensure that the entire content is translated accurately. If you spot any errors or inconsistencies, contact us at hotline@kompas.id and we'll make every effort to address them TEKS The following article was translated using both Microsoft Azure Open AI and Google Translation AI. The original article can be found in Pariwisata Fakfak, Mutiara Papua yang Terpendam Residents went on a trip to Ubadari Waterfall in Kramongga District This tourist attraction can be reached by driving for about an hour from the center of Fakfak Regency then curves past bumpy rocks resembling stairs Children playfully chase each other in the shallow water while adults swim joyfully It is located in Kramongga District which can be reached within a 1-hour drive from the center of Fakfak Regency in West Papua stated on Wednesday (28/6/2023) that the waterfall tourism began to be opened voluntarily by the surrounding community since around 2018 The residents worked together to build huts and bridges to attract tourists to come to Ubadari Waterfall we were confident that this location is good we together built a bridge and a hut so that people who come here feel more comfortable," said Sefnat." The efforts of the locals then reached the ears of the West Papua Provincial Government Assistance then flowed through the Fakfak Regency Government The tourist attraction then began to be known by the wider community "People entering now are asked to pay for tickets Tourists jumped into the river at Ubadari Waterfall in Kramongga District The clear water and lush forest in the location are the main attractions of the tourist spot The tourist's ticket money was collected as a joint fund The majority of the funds were used to assist the school fees for children in Ubadari Village Dozens of children have received such assistance from the waterfall tourism revenue," said Moi Kabes (65) Due to the significant benefits of tourism the citizens then took the initiative to preserve the sustainability of Ubadari Waterfall They handed over the customary forest around the waterfall to the government to be designated as a protected forest and opening gardens in the forest," he said The high interest in developing tourism in the area is apparently not accompanied by sufficient skills among the residents Sefnat admitted that residents desperately need training in managing tourist attractions and expenses and income are often unbalanced "The community leaders in Ubadari village have frequently discussed this issue The management group of Ubadari Waterfall tourism site has also undergone several changes the issue related to the management of the tourist attraction has not yet been resolved." Children play at Ubadari Waterfall in Kramongga District visitors are charged a fee of IDR 10,000 to IDR 20,000 The same issue is happening at the tourist attraction of Japanese Cave in the Kokas District There is not even a fee for tourism tickets at this location tourists simply need to bring along local residents and pay a small fee One of the residents who often guides tourists said there are many Japanese Caves in Kokas similar caves can be found in hills located deep in the forest Zaenal stated that his parents were among the native residents who were forced by the Japanese army to dig caves in the rocky hills of Kokas many local residents died due to the enslavement “My parents used to say that working with the Japanese was horrible They said it would be better to work with the Dutch," said Zaenal while exploring the dark and damp Japanese Cave Zaenal (40) showcased a cave relic from the Japanese colonial era in the Kokas District Similar caves are scattered on several hills in the forests around the Kokas District the Kokas District has many other tourism potentials There is an ancient site of palm paintings and Ugar Island which is famous for its tradition and beauty the tourism industry in Kokas District has not significantly impacted the economy of the local residents There has been no tourism package that has combined the various potentials of Kokas into an interesting travel itinerary only one or two groups have arrived per week they just briefly visit the beach and leave there are many other interesting places," said Zaenal." there is also hidden potential for tourism in Bomberay District which is about 100 kilometers away from the center of Fakfak Regency there is a vast expanse of grasslands covering more than 50,000 hectares there were approximately 1,700 foreign tourists who visited Fakfak the arrival of domestic tourists was recorded around 8,000 people District Head of Bomberay Muhammad Heremba stated that the grassland is only used by residents to graze their cattle There has been a long-standing plan to develop tourism there the savannah tourism in Bomberay has not been developed at all The only visitors are usually those who make a stop to observe the sunrise and sunset views while passing through," said Heremba Also read: The Big Story from the Small Mosque and Church in Fakfak The morning atmosphere in the grassy fields of Bomberay District The Secretary of the Fakfak Regency Tourism Office stated that serious efforts to develop the tourism sector were only initiated by the government four years ago This is reflected in the vision and mission of Regent Untung Tamsil and Vice Regent Yohana Dina Hindom who have been in office since 2019 "The Covid-19 pandemic came when we were just starting out causing everything to come to a complete halt We will only begin developing tourism again in 2022," said Ilham there were approximately 1,700 foreign tourists who came to Fakfak the arrival of domestic tourists was recorded at around 8,000 people The majority of tourists who come are those with specific interests Most tourists want to see the beauty of the underwater world many also want to explore the forest to see endemic animals Fakfak is extraordinary due to its location in the coral triangle between Banda Island and Raja Ampat The preservation of coral reefs is still intact making it suitable for diving tourism," said Ilham The Secretary of the Fakfak District Tourism Office was met in his office on Monday (26/6/2023) Fakfak waters are also frequently passed by yachts of foreign tourists going to Raja Ampat in West Papua The yacht often anchors at sea near the Kokas District when its passengers dive at that location we want to encourage how the yachts want to dock so that there is an economic impact on the residents This could be one way to increase foreign tourist arrivals in Fakfak," said Ilham the obstacle faced is the expensive transportation costs The government is currently undertaking several measures to address this issue Ilham exemplified that to reach Kiti Kiti Waterfall The waterfall is located in Karas District "The trip there takes approximately 6 hours it requires at least 200 liters of fuel for the boat," he said the government is currently working with travel activist associations to market tour packages it is expected that travel costs can be reduced because transportation expenses can be shared Read also: Stories of Brotherhood from the Land of Mbaham Matta We use cookies to collect and analyse information on our site's performance and to enable the site to function Cookies also allow us and our partners to show you relevant ads when you visit our site and other 3rd party websites You can choose to allow all cookies by clicking ‘Allow all’ or manage them individually by clicking ‘Manage cookie preferences,’ where you will also find more information a leading integrated energy company and the largest LNG producer in Indonesia announced a new pilot programme to develop off-grid electricity generation systems in Teluk Bintuni and Fakfak which is part of Tangguh's social sustainability program focused on community empowerment is expected to provide greater access to electricity cleaner energy for the community living around the project head of communications and external affairs bp Indonesia emphasized the importance of the pilot programme: "We believe that community welfare is essential for sustainable development and few things are more empowering than providing access to electricity we hope to improve the quality of life for local communities in Papua Barat while contributing to the country's low carbon initiative." The pilots represent a total investment of more than USD 200,000 and are expected to generate up to 42 KWp of electricity in Arguni and 12 KWp in Taroy and installation will be carried out gradually until all systems are fully operational before the end of the year The program in Arguni is actually an expansion with 14 KWp of solar and wind power having been installed under this initiative until 2021 Tangguh is committed to supporting the on-grid electricity network with the state utility firm PT PLN Tangguh LNG is supplying gas to PLN to generate up to 4 MW of electricity in surrounding communities Tangguh is also looking to communicate with PT PLN (Persero) and look for ways to expand electricity reach to Tofoi district with Tangguh's gas supply where most homes currently rely on gensets provided by the local government Tangguh is working together with PLN to support its plan to develop two gas-powered electricity plants in Bintuni regency targeted in 2024 and Fakfak in 2025 "We are committed to making a direct and positive impact on the surrounding communities," Desy said "We hope that these electricity programs will inspire many other similar initiatives and help bring electricity to other remote villages nearby eventually improving villagers' quality of life." Wigra Hanafiah, communications advisor Indonesia <wigra.hanafiah@bp.com> ess than a month after President Joko "Jokowi" Widodo officially initiated the construction of the government's fertilizer industrial area in Fakfak regency controversy has loomed over the National Strategic Project (PSN) At the center of the controversy is Investment Minister Bahlil Lahadalia and his associates whose ties with the project have raised concerns about conflicts of interest the construction of this Rp 30 trillion (US$2 billion) fertilizer industrial area will be the first in Indonesia’s eastern region and the first in the last 40 years after the country last built a fertilizer industrial area in Aceh in 1982 Led by PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) the Fakfak fertilizer industrial area will use natural gas from the area as raw material and is expected to come on stream in 2028 producing up to 1.15 million tonnes of urea and 825,000 tonnes of ammonia per year who broke ground in the Fakfak fertilizer industrial area on Nov the fertilizer industrial area is being built as part of the country’s strategy to achieve food sovereignty He argued that an increase in domestic fertilizer production could support the independence of Indonesia’s food industry should a food crisis occur in other countries the Fakfak fertilizer industrial area is forecasted to strengthen the food industry of Indonesia’s eastern region The industrial area’s fertilizer production will support the implementation of future food programs in the region which is expected to begin development next year Jokowi had highlighted that without support from the fertilizer industry it would be a challenge to establish the food estate controversy has already surrounded this ambitious project as Bahlil whose ministry is tasked with monitoring the Fakfak fertilizer industrial area together with the State-Owned Enterprises (SOEs) Ministry has been accused of having a conflict of interest with Pupuk Kaltim independent commissioner Eka Sastra also holds the position of special staffer to Bahlil – a role he has held since 2019 following Bahlil’s appointment as Investment Minister Eka’s dual roles in Pupuk Kaltim and the Investment Ministry have the potential for him and Bahlil to use their positions of authority to seek maximum benefit through the Fakfak fertilizer industrial area and facilitate the interest and business relations of Pupuk Kaltim Whether you're looking to broaden your horizons or stay informed on the latest developments "Viewpoint" is the perfect source for anyone seeking to engage with the issues that matter most Please check your email for your newsletter subscription Bahlil’s alleged conflict of interest in the Fakfak fertilizer industrial area looks to be further exacerbated by reports of Bahlil’s connection with businessman Santoso Banda whose name is registered as director of PT Papua Jaya a construction company reportedly hired to help build a part of Siboru Airport located in the Fakfak fertilizer industrial area Quickly share this news with your network—keep everyone informed with just a single click Customize your reading experience by adjusting the text size to small or large—find what’s most comfortable for you Universitas Airlangga Official Website is now dedicated self as the only Obstetrics and Gynecology specialist in Fakfak She frequently shares educational content on reproductive health and pregnancy through her social media The owner of the Instagram account @amira.abdat19 received a scholarship from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia (Kemenkes RI) in 2015 to pursue her specialist education at UNAIR She completed her undergraduate studies in Medicine at Trisakti University in 2012 she worked as a general practitioner and was assigned to a remote health center in FakFak “I observed no resident Obstetric and Gynecology specialists stayed there I felt that I did not have enough knowledge to replace them I enroll on a specialist program at UNAIR from 2015 to 2020 As an Obstetrics and Gynecology specialist she reported that there are 95,000 inhabitants in Fakfak 50% being women with difficulty accessing pregnancy examinations and the increase in Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) our presence is also aimed at providing education on pre-marital sex many women get married after becoming pregnant with their third child Even that is considered normal and socially accepted they engage in sexual activities without proper knowledge,” she explained This situation is exacerbated by the population’s preference for traditional healers (shaman) over healthcare facilities The long travel distance from villages to the city Many people do not possess identification documents such as birth certificates “Let alone the National Health Insurance (BPJS) They tend to lack these documents,” said the UNAIR alumna Regarding the healthcare facilities in West Papua she mentioned that Fakfak Regional General Hospital (RSUD Fakfak) is a Type C hospital equipped with standard-accredited medical equipment and has four basic doctors Amira believes that although the facilities are not perfect This situation gradually changed with the establishment of the “Gerakan Jemput Bola” (Home Visits) initiative which Amira and her team initiated to serve patients in remote areas with difficult access to health centers while carrying fuel for the ultrasound machine due to the lack of electricity She emphasized that childbirth involves two lives so they come to support the traditional birth shaman they establish an emotional connection with the traditional birth shaman the traditional birth shaman can handle it we have a team member from the health office who assists with administrative tasks including the National Health Insurance (BPJS) we make the most of the situation,” she said the door-to-door and heart-to-heart services have yielded results 60 percent of the Maternal and Child Mortality Rate (MCMR) has been resolved and even the traditional birth shamans have been educated many patients who gave birth have named their children Amira This UNAIR alumna refers to the “Gerakan Jemput Bola” (Home Visits) initiative as an adopted program from her UNAIR mentors She vividly remembers the message from her great teacher Airlangga teaches you to work sincerely and selflessly without thinking about material gains I never feel alone because my teachers at UNAIR often provide updates and offer assistance It doesn’t have to be perfect; it’s enough to be useful to others,” she conveyed She also sent a message to healthcare professionals and policymakers in big cities to embrace remote areas or other regions that still need healthcare professionals “The stigma of conflict surrounding Papua will break if they are here as communication is the key,” she concluded Copyright 2021 Universitas Airlangga. All Rights Reserved. CENTER FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC INFORMATION (PKIP) pallidum pertenue bacteria and is one of the neglected tropical diseases (NTDs) targeted for eradication by 2030 74 out of 514 districts are considered endemic for yaws five yaws suspected cases were reported from Gunung Kidul an endemic district with a history of total community treatment (TCT) Yaws cases are rarely found in non-endemic areas or endemic area where TCT with Azithromycin was introduced To prevent the spread of yaws and validate rumours in pre-elimination settings a joint investigation team was deployed to diagnose and treat affected individuals and understand the epidemiology of yaws in the population and area The team consisted of members of the National Expert Committee for Yaws and Leprosy The investigation result will inform the development of effective control and elimination strategies for the disease This is in line with WHO’s guideline on yaws eradication The team performed clinical evaluations by visiting patients and performing a thorough physical examination to assess the presence of signs and symptoms consistent with yaws and blood samples were taken for rapid diagnostic tests (RDT) Each positive test was followed by other antibody tests such as the rapid plasma reagin (RPR) test or the Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) test which can detect antibodies in the blood that are produced in response to T The team also visited the patients’ homes and traced contacts among household members and neighbours the suspected case was concluded as not indigenous since the patient just moved to the district The four suspected cases from Gunung Kidul were tested with RDT and RPR Azithromycin was administered to all cases and the ulcers were healed within two weeks The report was submitted to province and district health offices “Efforts to achieve yaws eradication should be started by securing commitments from local authorities to perform adequate surveillance and re-mapping of suspected and confirmed cases; as well as to review TCT implementation and conduct yaws serological surveys,” said Dr Tri Yunis Miko Wahyono This investigation is part of Indonesia’s commitment to contribute to regional and global targets It improved the ability of district health offices in detecting cases case investigations can be used as supporting data to decide initiation of TCT in an area and to prevent contagion in the community The investigation team recommended the national NTD Programme to intensify programme sensitization or refresher training for health workers in non-endemic areas strengthen the surveillance system by implementing active case finding and increase access to more sensitive diagnostics for screening and diagnosis purposes the national NTD Programme has organized a national virtual workshop on yaws eradication for health workers in the last week of March 2023 WHO continues to support the programme by procuring Dual Path Platform Syphilis Screen and Confirm assay the recommended diagnostic kit for detecting and differentiating both past and present yaws infection the introduction of polymerase chain reaction (PCR) technology to confirm yaws by detecting the DNA in the skin lesions and to monitor azithromycin resistance is planned in July 2023 This will support the eradication of the disease a global target that needs collective action Cari English Bringing Fakfak Nutmeg to the World TEKS › English›Bringing Fakfak Nutmeg to the .. Iklan Bringing Fakfak Nutmeg to the World Fakfak nutmeg or tomandin type nutmeg is now an export commodity The development of this commodity requires the support of equipment as well as the strengthening of human resource capacity Audio Berita This article has been translated using AI. See Original TEKS The following article was translated using both Microsoft Azure Open AI and Google Translation AI Papua Global Spices owner Hans Sahupala explained the nutmeg products to Vice President Ma'ruf Amin on Thursday while the fruit and skin can be processed into candy Other derivative products include nutmeg butter Various derivative products of nutmeg such as syrup and soap are now being made in Fakfak Regency particularly the type called tomandin or formerly known as papua nutmeg One high-value export derivative product of nutmeg is nutmeg butter Its selling price can reach up to IDR 950,000 per kilogram Nutmeg butter is commonly used in cosmetic products Workers sort nutmeg flowers for export at Papua Global Spices processing plant in Fakfak Regency Nutmeg (papua mace) is sorted so that it meets export quality The sorted and ready-to-export nutmeg flowers there is a demand for 30-50 tons of nutmeg flowers per year Vice President Ma'ruf Amin visited the production house of Tomandin nutmeg processing - Papua Global Spices in Fakfak Dried nutmeg is sorted according to quality before export Workers sort the quality of nutmeg at the nutmeg processing house of Papua Global Spices in Fakfak The workers shake and knock the nutmeg together with its shell to separate the nutmeg that will be exported and sold domestically Nutmeg is a leading commodity in Fakfak and contributes 20 percent of the region's original income Workers are loading dried nutmeg into a shell-breaking machine at the Papua Global Spices nutmeg processing plant in Fakfak West Papua Province on Thursday (13/7/2023) Nutmeg has become a leading commodity in Fakfak Workers are putting dried nutmegs into a shelling machine at the Papua Global Spices nutmeg processing house in Fakfak Nutmeg has become the flagship commodity in Fakfak Vice President Ma'ruf Amin assessed that Fakfak nutmeg still has a large export opportunity This was conveyed after observing the tomandin nutmeg processing house in Papua Global Spices the Vice President was accompanied by Acting Governor of West Papua Paulus Waterpauw (far left Vice President Ma'ruf Amin visited a nutmeg drying container provided through the Green Economic Growth (GEG) program by the Government of the United Kingdom in Fakfak Regency nutmeg can be dried more quickly and will not contain aflatoxin Vice President Ma'ruf Amin greeted Amanda McLoughlin Development Director of the British Embassy who explained the green economic aid program for the Fakfak community This was done during a visit to the Papua Global Spices processing house Cari Bebas Akses Nutmeg, the Livelihood of the Fakfak People TEKS › Bebas Akses›Nutmeg the Livelihood of the Fakfak People Alfons and Aminah produce about 10,000 to 40,000 nutmeg seeds per harvest season The nutmeg production varies depending on the season Audio Berita ByNIKOLAUS HARBOWO · 7 minutes read TEKS Mercy Kabes collects nutmeg that has been picked from her garden in Wurkendik Village Nutmeg has long been a part of the life of the people of Fakfak, West Papua the development of this commodity is hampered by a number of factors nutmeg is like a mother who always provides a livelihood for the children the couple grow as many as 60 nutmeg trees in their farming area Revival of Ransiki Chocolate For local people such as Alfons and Aminah nutmeg is the livelihood of their families Earnings from the sales of the nutmeg are used to meet their daily needs send their children to school and repair their houses The nutmeg trees are so valuable to the local residents that no one dares to cut down them it's the same as destroying their pride," said Alfons at the end of June 2021 who also grows as many as 100 nutmeg trees in Patipi Bay is the fifth generation of his family to work as a nutmeg farmer uncles and aunt also work as nutmeg farmers Parents usually divide the land for nutmeg plantations equally among their daughters and sons Alfons and Aminah produce about 10,000 to 40,000 nutmeg seeds per harvest season what happens in the family can also affect crop yields Mercy Kabes, 42, a nutmeg farmer in Wurkendik village, West Fakfak district acknowledged that nutmeg had been the source of her family's income for generations Nutmeg still covered with mace in a collector's warehouse in Fakfak District Mercy took a tour of her nutmeg plantation near her house The plantation inherited by Mercy's parents was covered with weeds many nutmeg trees of about 8 meters in height grew well "These nutmeg trees have supported our family," said Mercy at the end of June 2021 The nutmeg harvest season in Fakfak occurs twice a year the first around April and the second in October people spend weeks in the forest picking nutmeg fruit Fakfak regency is one of the main nutmeg producing areas in West Papua is generally produced by smallholder plantations but it develops brown spots when it gets older Fakfak nutmeg trees are tall with lush leaves The shape of the fruit and seeds is quite distinctive namely in the form of an oval fruit with a beak nutmeg was a superior commodity sought after in various parts of the world but from small islands in the middle of the Banda Sea in modern southern Maluku An old nutmeg looks broken and still hanging from a tree in Wurkendik Village According to the 2020 book Menimbang Pala: Asa di Pasar Eropah (Weighing Nutmeg: Hope in European the Portuguese landed in the Banda Islands These islands included several small islands produced a large amount of nutmeg from nutmeg trees grown in dense forests The Mbaham Matta tribal community in Patipi Bay believes that the spread of nutmeg in the Fakfak forest was assisted by five nutmeg-eating birds From the bird droppings scattered everywhere nutmeg has been an important part of the life of the Fakfak community Based on data from the Fakfak Plantation Office more than 90 percent of the indigenous people of Fakfak rely on nutmeg for their livelihoods The nutmeg plantations are scattered in at least 15 of the 17 districts in Fakfak said local residents produced about 2,000 tons of nutmeg seeds a year the residents earned a total of Rp 160 billion It does not become regional income unless the money is spent," said Abdul Arfak Parotia Attracts Visitors to Papuan Highlands the utilization of nutmeg commodities is still not optimal Nutmeg has long been known only as a spice although it can be used for other purposes the majority of nutmeg farmers still sell nutmeg seeds and mace while the nutmeg flesh is simply thrown away Abdul acknowledged that the use of the nutmeg flesh had not been optimal because of a lack of education about its uses It should be the task of the government to educate the people there are several other challenges in the development of the commodity in Fakfak production fell to 2,301 tons in 2018 from 2,996 tons in 2017 The number further dropped to 1,900 tons in 2019 and 1,696 tons in 2020 If you look at the data from the Fakfak Plantation Office there has been a decline in nutmeg production in recent years The decline in the production occurred despite the increase in the nutmeg plantation areas which continued to rise from 17,542 hectares in 2017 to 17,742 hectares in 2018 to 17,792 hectares in 2019 and 17,917 hectares in 2020 The decline in nutmeg yields was also felt by farmers in almost all hamlets in Fakfak Mercy Kabes harvested about 1 ton of nutmeg from her plantations The number fell from between 2 and 3 tons in 2016 Part of the nutmeg harvest in Wurkendik Village The decline in production partly occurred because of the lack of rejuvenation in the smallholder nutmeg plantations Mercy began to take the initiative to grow new nutmeg trees Abdul said the production of nutmeg remained low because the plantation was still managed traditionally The local residents still relied on traditional techniques and equipment passed down from generation the residents grew the nutmeg trees at a distance of about 2 to 3 meters apart for maximum results the distance from one tree to another should be at least 10 meters It is feared that the continued decline in crop yields could threaten the existence of nutmeg plantations in Fakfak The World Conservation Agency (IUCN) has even categorized the Fakfak nutmeg tree as a plant species vulnerable to extinction Fakfak nutmeg is at a high risk of extinction because most of the nutmeg trees in the region are found inside logging concessions Some are even adjacent to oil palm concessions Forest fires are also predicted to threaten the existence of nutmeg The government is also trying to increase the added value of nutmeg by encouraging people to be willing to process the meat in order to strengthen the nutmeg economic chain interventions are needed in the form of expansion of plantation areas increasing business capacity and rehabilitation the development of processed products is still constrained by a number of factors of obtaining a permit for production houses the availability of raw materials and people's mindsets Most of the Fakfak farmers still sell raw materials and are not yet interested in processing nutmeg fruit and seeds in order to generate added value Drying of nutmeg seeds at Sajili's UD Spices nutmeg processing facility in Balandongan Village the local government has promised to train local farmers it is hoped that the added value of nutmeg will gradually increase Fakfak Regent Untung Tamsil said nutmeg had become part of the identity of the Fakfak people as people had long depended on nutmeg for their livelihoods from generation to generation the government will pay serious attention to nutmeg so that it can provide greater benefits to the community," said Untung (This article was translated by Hendarsyah Tarmizi) Najla Nur Fauziyah Petir Garda Bhwana TEMPO.CO, Jakarta - President Joko Widodo or Jokowi met with Freeport MsMoRan Chairman Richard Adkerson in between his visits in Washington DC Jokowi welcomed discussions about the investment expansion and mining business permit extension of Freeport in Indonesia "I am happy to listen to the discussion of the 10 percent additional investment of Freeport in Indonesia and 20 years extension of the mining permit," Jokowi said to Richard Adkerson as quoted from the press release received in Jakarta on Tuesday The president hoped the negotiation could be finalized at the end of this month Ad Interim Coordinating Minister of the Maritime and Investment Affairs Erick Thohir stated that the value of trade between Indonesia and the US is consistently on the rise marked by the nearly US$16 billion trade surplus this year "US investment to Indonesia is currently ranked fourth something that has never happened before," Erick Thohir said keeps pushing for US investment in Indonesia "In which the SOEs took hold of 51 percent [of its shares]," he said Jokowi and the CEO of Freeport McMoRan also discussed Freeport's downstream investment he said has begun to develop smelters to process gold and copper it mined Erick explained that Freeport is committed to developing more smelters in Indonesia "This will increase foreign investment in Indonesia to create more job opportunities as intended by the President [Jokowi]," he concluded Editor's Choice: Freeport Indonesia Claims Changes in Operation Help Reduce Carbon Emission by 24% Click here to get the latest news updates from Tempo on Google News What Are the Cheapest Businesses to Start from Home Jokowi Responds to Calls for VP Gibran's Impeachment Prabowo Praises Jokowi's Inflation Control in Cabinet Session Apple's AirTag Investment Not Significant for Indonesian Telecommunication Industry Indonesian Minister Reveals Korean Company Set to Invest in Danantara Jokowi Visits Metro Jaya Police to Report Fake Diploma Allegations Minister: Apple Investments in Indonesia Unstirred by Looming Trade War Vale Indonesia Develops 3 Downstream Projects with Rp146.52tn Investment 19 South Korean Firms to Increase Investment by Rp30tn in Indonesia Racist taunts may have ignited unrest in Indonesia’s volatile Papua region this week, but pro-separatist protests that turned violent exposed deep roots of the local population’s discontent over being ruled for decades by Jakarta, Papuans and experts said. Posters declaring “we are not monkeys” were a common sight during the protests in Papua and West Papua provinces that often disintegrated into violence. The unrest flared up after Indonesian police allegedly used racial slurs, including “monkeys” and “dogs,” against Papuan students as officers confronted them during a street demonstration in East Java last week. “Papuans don’t usually respond excessively to perceived racism. But this time there was an explosion of anger. That means there are underlying issues that remain unresolved,” Adriana Elisabeth, a researcher at the Indonesia Institute of Sciences (LIPI) who specializes in the far-eastern Papua region, told BenarNews. “There needs to be a dialogue to address the root of the problems, but right now emotions are high so it will take time,” she said. A book on Papua published by LIPI a decade ago listed marginalization, discrimination and unresolved cases of human rights violations as issues that underpinned a prolonged conflict in the impoverished region, where a separatist rebellion has simmered since the 1960s. Papuans, who are Melanesian, said they were accustomed to being discriminated against by other Indonesians based on their appearance. “Racism is nothing new to Papuans, but this time it was out in the open, thanks to social media, and security personnel were involved,” said Freni Tabuni, a Papuan student attending Pakuan University in Bogor, a regency in West Java province near Jakarta. “This has made us think twice about being part of Indonesia,” he told BenarNews. “We don’t trust the government.” Ligia Giay, a Papuan postgraduate student at Murdoch University in Perth, Australia, echoed Tabuni’s sentiment. “This is another example of how the government responds to any Papuan expression of political aspirations,” Giay said. “There is a general agreement that this is the culmination of decades-long racism,” she told BenarNews. In an article published this week on the Indonesian news website Tirto.co, Giay wrote that Papuans had grown used to stereotypes that labeled them as drunkards, backwards, and trouble makers, among other things. “In the coming days, I suspect we will hear stories about how development is a solution to this racism,” she wrote in the article. “Development will elevate Papuans to a level where we will not be equated with monkeys.” The violence began on Monday, when crowds of anti-Jakarta protestors set fire to government buildings in West Papua towns, prompting the Indonesian government to send hundreds of additional police and soldiers to the region and impose an internet blackout in the days that followed. A market in West Papua’s Fakfak regency was torched during a protest on Wednesday. The protesters were venting their anger against racism, while calling for a referendum on independence for their region. On Friday, police in the Papua province city of Wamena killed a suspected insurgent after officers came under fire from a group of five armed men, local police chief Tonny Ananda said. A policeman was injured in the gunfight, while the other four gunmen escaped, he said. “We tried to persuade them to surrender but they opened fire,” he told reporters. There were no reports of protests in Papua and West Papua, but an internet blackout announced by the government on Wednesday remained in place on Friday. Indonesia’s Ministry of Communication and Information Technology had said that the blackout would last “until the situation in Tanah Papua returns to normal.” Tanah Papua is the local name for Papua and West Papua. The Papua region, which makes up the Indonesian half of New Guinea island, was formally incorporated into Indonesia in 1969 following a U.N.-administered ballot known as the Act of Free Choice. Many Papuans and rights groups said the vote was a sham because it only involved 1,000 people. The Free Papua Movement (OPM) launched a fight for an independent state for the region in 1965, three years after Dutch colonizers ceded sovereignty over the territory to Indonesia. OPM has since waged a low-level separatist insurgency against Jakarta rule. The Indonesian military has been accused of gross human rights violations during decades of anti-insurgency campaigns, and rights activists have said that impunity for violators is the norm. Violence has risen in Papua since December 2018, when separatist rebels allegedly killed 19 members of a crew working on a government highway project and a soldier in Nduga regency. “The government has provided education and development, but never asked what the Papuans need. It has not tried to see things the way the Papuans see them,” Adriana Elisabeth, the researcher at LIPI, told BenarNews. The government has denied that Papuans are being discriminated against. On Thursday, Security Affairs Minister Wiranto described Papua as “a golden child” and noted that the central government had spent more than 100 trillion rupiah (U.S. $7.3 million) in autonomy funds for Papua and West Papua. “We still remember, the president during his visits there [had] asked for roads to be built and that prices should be the same there as they are on Java, and those things have been done,” Wiranto told reporters. Indonesian President Joko “Jokowi” Widodo, meanwhile, has made building infrastructure in the Papua region a priority. The killings of the construction workers in December and violence that followed had only strengthened the government’s resolve to develop Papua, Jokowi said. He was widely criticized after urging angry Papuans “to forgive” their abusers after violence broke out on Monday, and without addressing allegations of heavy-handed treatment of the Papuan students by police officers. On Thursday, however, the president ordered police to take “firm legal action” against those involved in what he called ethnic and racial discrimination. He announced then that he would invite Papuan tribal and religious leaders to the presidential palace next week to discuss how to “speed up prosperity” in the Papua region. Government officials and a presidential spokesman on Friday did not immediately respond to requests from BenarNews seeking comment. But for Papuans like Tabuni, the president’s words sounded all too familiar. “We’ve heard them many times. We don’t trust the government, almost 100 percent,” said the student in Bogor. “The government isn’t serious,” he told BenarNews. “The solution we want is self-determination.” Yuliana Lantipo in Jayapura, Indonesia contributed to this report. Add your comment by filling out the form below in plain text. Comments are approved by a moderator and can be edited in accordance with RFAs Terms of Use. Comments will not appear in real time. RFA is not responsible for the content of the postings. Please, be respectful of others' point of view and stick to the facts. as well as the Pacific island nations like Fiji and Vanuatu Papuans make up just a tiny portion of Indonesia’s population nationally and consider their origins unique from other ethnic groups in the country Although the vote was recognized by the international community A separatist struggle in the Indonesian provinces of Papua and West Papua—commonly referred to as the West Papua region—has been simmering ever since Amid renewed attention on West Papua, a coalition of pro-independence groups called the the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), announced on Dec. 1 that it had set up a government-in-waiting to start working toward independence for the some 4.3 million residents of Papua and West Papua Long-time independence activist Benny Wenda has been nominated as the group’s interim president The Indonesian government, which considers the region an inseparable part of Indonesia, rejected Wenda’s move as a “farce.” A spokesperson for Indonesian President Joko Widodo said the declaration by Wenda’s group doesn’t meet the bar for a legitimate government—and that the government in Jakarta is the “sole authority” in the region “It is final and ironclad from the perspective of international law,” a statement to TIME said “Papuan Lives Matter” also pushed Indonesians to consider what’s happening in its easternmost region in the context of racism the coordinator of the West Papua Project at the University of Wollongong in Australia says that the issue of race hasn’t historically been discussed as a point of tension in West Papua the struggle has been talked about in terms of colonialism resource exploitation and human rights abuses “They’re starting to see this in light of this international discourse around racism that’s happening in the U.S “Suddenly these links have been made in West Papua too so then a lot of Indonesians are picking up on it.” But observers say that might not translate into support for Wenda’s government-in-waiting And it might not mean that a solution to the decades-long turmoil is close Wenda says that he was spit on and called names by non-Papuan students and teachers growing up and witnessed Indonesian soldiers brutalizing his family members “They look at us as sub-human.” is another grievance (Wenda says West Papua—if it won independence— would be the world’s first “Green State.”) our forests have been ripped down,” says Wenda Migration has also been a source of tension. Data is scant, but government policies have led to an influx Indonesians from more populous islands like Java and Sulawesi and non-Papuans may now comprise a majority of the population some Papuans fear that a road being built across the region will make it easier for the Indonesian military to access and open it up for resource exploitation “There have been repeated reports of extra-judicial killings arrest and continuous harassment and intimidation of protesters and human rights defenders,” the U.N saying it could be interpreted as support for Papuan separatists the Indonesian president’s deputy chief of staff did not directly address the allegations of human rights abuses she told TIME that the “law enforcement process is taking place as of this moment” and that the government has “initiated the establishment of a fact-finding team to expedite the law enforcement process” that includes government and law enforcement authorities and independent representatives from the academic community Some experts warn that Wenda’s announcement may exacerbate tensions an associate professor at the University of Melbourne’s Asia Institute says the formation of a West Papuan government-in-waiting may compel Indonesia to “send more troops to what is already a heavily garrisoned region.” Read More: A Tragic, Forgotten Place.’ Poverty and Death in Indonesia’s Land of Gold Indonesian students hold candles during a protest in Medan 2019 against the government's proposed change in its criminal code laws plans to weaken the anti-corruption commission and riot victims in WamenaAlbert Ivan Damanik—Anadolu Agency/Getty Images“A new generation of Indonesians [is] coming out on the street ordinary people are coming together to say no more racism says that there is a risk that the Indonesian government will use the push for independence as a reason to limit the freedoms on the ground in West Papua cautions that even Indonesians who are against human rights violations and racism in West Papua may not support independence for the restive region given a strong nationalist sentiment throughout Indonesia says he joined a #PapuanLivesMatter webinar in June because he was curious about issues there “My personal position is I’m against the repression of Papuans but I also disagree with the idea of West Papua independence,” he says Read More: Protests in West Papua Have Turned Violent Amid an Internet Blackout. Here’s What to Know This is not the first time a pro-independence group has set up a provisional government for Indonesian-controlled West Papua and Indonesia has faced numerous separatists struggles Wenda says his work to bring international attention to the West Papuan cause has had success. His group was granted observer status in the Melanesian Spearhead Group, a bloc that includes Melanesian-majority nations. Vanuatu has raised the issue of West Papua at the United Nations “I’m on a mission,” Wenda says “I’ll finish my mission and then I will rest.” Write to Amy Gunia at amy.gunia@time.com A magnitude 6.2 earthquake shook Indonesia on Sunday, according to the US Geological Survey (USGS). The epicenter of the quake was 153 kilometers (95 miles) southwest of the Fakfak area in West Papua, at a depth of 12.1 kilometers below the surface. No reports of casualties or property damage have emerged so far. Connecting decision makers to a dynamic network of information, people and ideas, Bloomberg quickly and accurately delivers business and financial information, news and insight around the world The company plans to spend 100 trillion rupiah ($6.4 billion) over the next five years which includes a new $1.2 billion ammonia and urea fertilizer plant in Fakfak in Papua province and about $640 million of upgrades to its old Palembang complex Photograph: Hasyim Kelirey/AFP/Getty Images Abie Zaidannas Suhud receive fund from the Australian Government through the Alumni Grant Scheme and administered by the Australia Awards in Indonesia The views expressed within this article are those of the author(s) and not necessarily those of Australian Department of Foreign Affairs and Trade Australia Awards in Indonesia and Australia Global Alumni Universitas Gadjah Mada provides support as an endorsing partner of The Conversation ID The article is published to coincide with Indonesia’s National Children’s Day on July 23 Children deserve to get clean and safe drinking water A new survey has found this can drive them to consume sweet beverages Child rights organisation Project Child Indonesia surveyed 272 respondents in ten elementary schools in Yogyakarta and Fakfak The survey showed that a third of the respondents turned to sweet beverages as they lacked access to clean and safe drinking water Consuming sweetened beverages can increase the risks of obesity, insulin resistance and dental caries Children often turn to sweetened beverages as they are more attractive and taste sweeter than plain water Massive advertising of sweetened drinks also attracts children to consume them a lack of access to clean and safe drinking water may exacerbate these habits Our respondents said they preferred sweet drinks as they believed the cost of packaged mineral water was as expensive or more expensive than sugary beverages. Bottled mineral water costs twice as much in Fakfak as a bottle of mineral water in Surabaya Project Child Indonesia carried out the survey with independent researchers in Yogyakarta and Fakfak in 2019 as a basis to provide clean and safe drinking water in the latter city A report from Project Child Indonesia indicates that only few of more than 270,000 elementary schools in Indonesia provided free clean and safe drinking water for their students The condition is believed to be much worse in Papua, the most eastern part and least developed region of Indonesia. The 2015 Indonesian National Socioeconomic Survey showed the Papuan region still lacked access to drinking water despite improvements in Java and Bali islands Schools in Papua also do not offer adequate environmental and health education children lack awareness of the importance of safe and clean drinking water we created a project to address the water access problem faced by children in West Papua We installed drinking water filters in eight schools in Fakfak Water filters are important in Papua as the price of mineral water is high there Water filters can help Papuans get cheaper drinking water as they only need to process water supply from rainwater or local drinking water companies. Before consuming water from these sources, we need to treat it to remove chemical contaminants We also designed a campaign to introduce the habit to consume safe and clean drinking water. We established drinking water committees involving parents teachers and representatives from local communities This committee has worked together with local communities Fakfak Mengajar and Kitong Bisa to ensure the program’s safety and sustainability we work closely with the government’s local health and education agencies This shows a collaborative effort between various stakeholders in society is required to ensure children have access to clean and safe drinking water Project Child Indonesia director of partnership Three students believed shot in dormitories on Sunday as video emerges of last week’s clashes in which soldiers fire on peaceful protests Three West Papuan students have reportedly been shot in their dormitories by militia groups amid growing tensions in the region, as disturbing footage emerged of Indonesian soldiers firing on peaceful demonstrators during clashes last week in which protesters say six died The Papuan students were attacked in a dormitory in Abepura district One student was killed by a bullet wound to the chest The students were reportedly attacked as they tried to defend themselves from vigilantes from a pro-Jakarta group calling itself Masyarakat Nusantara (Archipelago Community) Papuan protesters allege non-Papuan vigilante groups are being encouraged by police and military to attack Papuans during what has been more than a fortnight of protests over racial discrimination and abuse as well as calls for independence from Indonesia Despite an internet blackout across Papua and West Papua, footage has emerged showing soldiers firing at a crowd of demonstrators outside a government office in Deiyai last week: some of the demonstrators are standing with their hands in the air, as soldiers move in. Read moreProtesters say six people were killed in the confrontation after a police opened fire on a peaceful demonstration that had occupied the regent’s office in the middle of Deiyai city Victor Yeimo from the West Papua National Committee said: “They [went] inside peacefully without any provocation police opened fire into the mass of demonstrators Then … people attacked with bow and arrow.” Photos have emerged of the body of one Indonesian soldier killed in the clash last Wednesday Papua police spokesperson Commander Anton Ampang has disputed the death count and that security forces opened fire only after being attacked spears and machetes joined the protesters and started to dance the Waita dance [a traditional war dance] and threw rocks at the security forces,” Anton said in a statement Papua and West Papua form the western half of the island of New Guinea and is officially part of Indonesia The government in Jakarta maintains Papua and West Papua are integral and indivisible parts of the state of Indonesia: this position has the support of major powers in the region and around the world The provinces have suffered from systemic underdevelopment but they are rich with natural resources and timber and generate billions of dollars for Indonesia Political control of the region has been contested for more than half a century and Indonesia has consistently been accused of human rights violations and violent suppression of the region’s independence movement The people indigenous to the province are Melanesian ethnically distinct from most of the rest of Indonesia and more closely linked to the people of Papua New Guinea The British and Foreign Commonwealth Office reported at the time “the process of consultation did not allow a genuinely free choice to be made” while the US embassy reported it was “unfolding like a Greek tragedy How much support does the independence movement have Many Papuans regard the Indonesian takeover as an illegal annexation an illegal petition calling for a free vote on independence signed by 1.8 million people (about 70% of the Papuan population) and secretly carried around the provinces was presented to the UN’s decolonisation committee The Free Papua Movement has led a low-level insurgency for decades That insurgency has long been the rationale for significant Indonesian military involvement in Papua With the heightened police and military presence there have been reports of security force abuses including extrajudicial killings excessive use of force and mistreatment of peaceful protesters Dozens of Papuans remain behind bars for peaceful demonstration or expressing solidarity with the independence movement West Papuan sources have claimed white phosphorous though this has not been categorically proven This claim has been strenuously denied by Indonesia Is there any outside support for independence There has always been concern about the annexation of the region. A report in 2004 by the International Human Rights Clinic at Yale Law School said Indonesian military leaders “began making public threats against Papuan leaders … vowing to shoot them on the spot if they did not vote for Indonesian control” the then UK government’s minister for Asia and the Pacific described the Act of Free Choice as an “utterly flawed process” but said there was no appetite in the international community to revisit the question of the legitimacy of Indonesia’s control The Free West Papua movement has strong support from Melanesian neighbours in particular Vanuatu and the Solomon Islands support Indonesian control of the province Thank you for your feedback.“The crowd shot arrows and threw rocks at security personnel in front of the Deiyai regent’s office and there were even sounds of gunfire from the direction of the crowd leading security personnel to shoot at the attackers,” he said Demonstrations have broken out across Papua and West Papua often descending into violence after being opposed by security forces and vigilante groups Because of an internet shutdown across the remote provinces Footage from Fakfak on the south-west coast of Papua on 21 August has also emerged Police and military personnel move among the pro-Jakarta militia Alfa Isnaeni of the nationalist Banser militia the paramilitary wing of Indonesia’s largest independent Islamic organisation Nahdlatul Ulama said 2,000 members were conducting “combing out” operations seeking information on anti-Indonesia groups but said militia members were prepared to conduct security operations if requested “If the TNI [Indonesian military] commander or the defence minister asks us the only thing we can say is that we’re ready,” Isnaeni said a lone protester scaled a giant flagpole to tear down the Indonesian national flag replacing it with the Morning Star flag on West Papua an act that carries a potential 15-year jail term Police have responded to weeks of demonstrations by banning “anarchist” demonstration and arresting dozens on Papuans accused of rioting in the region’s capital “Everyone is forbidden from carrying out demonstrations and conveying opinions in public that could give rise to anarchist acts and burning of public facilities,” a six-point police order said Indonesia earlier said it would deploy about 2,500 more police and troops to Papua adding to about 1,200 personnel it had already sent after unrest first broke out The mineral-rich but under-developed and impoverished region of Papua has been the scene of a low-level insurgency against Indonesia’s rule for decades But protests marking the August anniversaries of the New York Agreement and the Act of Free Choice - the political acts which formalised Indonesian control of Papua - have been further sparked by racist bullying of Papuan students in Java and police reprisals against them for demonstrating The exiled leader of the United Movement for the Liberation of West Papua Benny Wenda said the independence movement was peaceful and that a free and fair referendum was the only solution to the long-running contestation of the region “As Indonesia deliberately tries to create ethnic conflict in West Papua with militia I must stress that for West Papuans our enemy is not the Indonesian people Our enemy is only the system of colonisation Our peaceful struggle is for a referendum.” the secretary general of the Pacific Islands Forum said she was deeply concerned by the escalating violence and called for calm and restraint from all parties She said the “root causes of the conflict” must be addressed by peaceful means “These events make the proposed visit of the UN high commissioner for human rights to West Papua even more important.” Scientists in Indonesia may have found nine stunning new reef fish species in the protected waters off the country’s largely untouched province of West Papua They collected samples of the species from 12 sites at two marine conservation zones in the coastal district of Fakfak during a two-week field survey in March The researchers are currently working to prove the novelty of these species “The discovery of these species highlights the high potential of biodiversity in Fakfak’s waters where some of the species are endemic,” said Viktor Nikijuluw senior marine program director at the NGO Conservation International Indonesia The potentially new species include a pipefish from the genus Choeroichthys; two damselfish from the genuses Pomacentrus and Chrysiptera; three gobies from the genuses Amblyeleotris Eviota and Myersina; a wrasse from the genus Halichoeres; a sand-diver from the genus Trichonotus; and a blenny from the genus Ecsenius Viktor said maintaining the waters where these species were found as marine conservation areas would support the protection of the local biodiversity He also called for effective management of the area to support sustainable fishing and tourism The survey was part of a study into the vast and pristine waters of West Papua the district government has allocated 3,500 square kilometers (1,350 square miles) of the region’s waters for marine conservation The researchers reported that the two locations studied were home to 640 reef fish species Nearly half the extent of the two zones was covered in corals the researchers also found indications of blast fishing in the protected areas The report’s findings were submitted to the Fakfak government at the end of April “Understanding the conservation values [of these protected areas] now will be a valuable knowledge to help change our behavior with regard to the protection conservation and sensible exploitation of our environment,” Viktor said This story was first published on May 14, 2018, by Mongabay-Indonesia FEEDBACK: Use this form to send a message to the author of this post The “fortress conservation” model is under pressure in East Africa as protected areas become battlegrounds over history and global efforts to halt biodiversity loss Mongabay’s Special Issue goes beyond the region’s world-renowned safaris to examine how rural communities and governments are reckoning with conservation’s colonial origins and trying to forge a path forward […] Australia's best free military news site members of Air Force’s History and Heritage Brach Historic Unrecovered War Casualties Directorate conducted a memorial service in Cairns for the 10 crew members of RAAF No 11 Squadron Catalina A24-50 who perished on a wartime mission 78 years ago CAPTION: Representing the families of crew members of Catalina A24-50 at the Cairns memorial service are Greg Oliver 11 Squadron Catalina A24-50 failed to return from a World War II mine-laying sortie to Sorong and was reported missing with its crew of 10 Searches along the route the aircraft was to have taken proved fruitless and there was speculation the aircraft might have gone down in the sea local people from the Fakfak region of Papua located a wreck at an elevation of 460m on top of a small mountain in a rainforest a joint RAAF/TNI-AU (Indonesian Air Force) reconnaissance mission to the site positively identified the wreckage as RAAF Catalina A24-50 The then-deputy director History and Heritage Branch Historic Unrecovered War Casualties Wing Commander Greg Williams and his then-deputy put together a team to locate and recover any remains of the crew The Catalina crew members were: Flying Officer James Percival and Leading Aircraftman Alexander Headley Crouch 11 Squadron P-8A Poseidon opened the commemorative service for the crew at the Catalina Memorial on the Cairns Esplanade Representatives of the families of Catalina A24-50 attended the commemoration along with Defence Minister Peter Dutton the Indonesian Ambassador His Excellency Kirstiarto Legowo and Her Excellency Mrs Msria Legowo the Indonesian Air Attaché Colonel Yoelian Ariyanto and Mrs Astu Jati Hardyaningrum and Chief of Air Force Air Marshal Mel Hupfeld and Mrs Lou Hupfeld in attendance were Nick Fletcher from the Australia War Memorial and other members of the 2018 recovery mission representatives of the RAAF Association and Cairns RSL Sub-Branch as well as representatives of the Cairns Regional Council Many members of the Cairns community also paid their respects The guests were hosted by the Director General History and Heritage Branch certificates of service and artefacts from Catalina A24-50 after the service Deputy Director Historic Unrecovered War Casualties Wing Commander Grant Kelly was master of ceremonies for the service and former deputy director Wing Commander Greg Williams read out the names of the crew “Many like the crew of Catalina A24-50 have no known grave,” Mr Dutton said “We may not know where their final resting place may be; however we now know where they perished and this knowledge gives some comfort to their families a number of artefacts were recovered from the site and have been gifted to the Australian War Memorial “I’m proud to hear these will become part of a future display – a display which will ensure that future generations remember these 10 men Air Marshal Hupfeld said the joint operation to the crash site helped bring closure for the descendants of the crew members “Today we demonstrated our unwavering commitment to honouring the service and sacrifice of Australian military personnel from all theatres of war no matter the passage of time,” Air Marshal Hupfeld said “Our hope is that families will take some comfort in knowing the resting place of their loved ones and their aircraft after such a long time “While we remember and honour those Australian Defence Force members lost in service to our country we must also acknowledge the families who sustained life on the home front during those war years “Theirs is no lesser service or sacrifice.” Commanding Officer No 11 Squadron Wing Commander Michael Sleeman reflected on the tragedy “I can only imagine how the then-commanding officer must have felt when the aircraft failed to return,” Wing Commander Sleeman said 11 Squadron’s values and traditions are built upon the legacy of the air and ground crew who sacrificed much in their duty to our nation “The crew of Catalina A24-50 are very much part of No The commemorative service was live-streamed to extended family members of the crew of A24-50 some of whom were unable to attend due to the COVID-19 restrictions The event was viewed by family representatives as far away as Western Australia Currently you have JavaScript disabled. In order to post comments, please make sure JavaScript and Cookies are enabled, and reload the page. Click here for instructions on how to enable JavaScript in your browser. Contact is an independent veteran owned and operated Australian publishing house that curates this web site and a weekly newsletter – available by subscribing (free) via Patreon Write to us via editor@militarycontact.com CONTACT Air Land & Sea plus COMBAT Camera magazines were past publications of this business Digital copies of both magazines can be viewed or downloaded via our Archives (see menus) A strong magnitude 5.4 earthquake occurred in the Ceram Sea near the coast of  Indonesia in the early morning of Monday 2025 at 3.19 am local time (Asia/Jayapura GMT +9) The depth of the quake could not be determined but is assumed to be shallow.The quake was not felt (or at least not reported so).