Dewi Elvia Muthiariny Laila Afifa TEMPO.CO, Palembang - The Indonesian Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) has issued an early warning for land and forest fires in South Sumatra. At least 80 hotspots have been detected in the province in the last 24 hours Most of them are located in Ogan Komering Ilir (OKI) Regency Head of the Natural Resources and Ecosystems Protection and Conservation at the South Sumatra Forestry Agency recorded 37 hotspots on peat and 14 other non-peat areas in OKI six hotspots were found on non-peat land in Ogan Komering Ilir 5 hotspots on non-peat in East Ogan Komering Ulu and 2 hotspots on non-peat in Ogan Komering Ulu hotspots on non-peat land were detected in Musi Rawas (2 hotspots) The early warning of land and forest fires is issued for OKI Editor's Choice: BMKG Detects Hundreds of Hotspots in Sumatra Click here to get the latest news updates from Tempo on Google News Human Rights Minister Backs Program Sending Troubled Students to Military Barracks Prabowo Says TNI Often Accused of Dictatorship, Yet Played Key Role in Reform Aceh to Implement Night Curfew on Students Halal Snack Polemic: Tests by MUI Contradict BPJPH, BPOM Findings on Pork Content Deadly Bus Accident Leaves 12 Dead in Indonesia, Police: Brake Failure Bappenas, FAO Host Training Workshop to Enhance Governance in Indonesia's Agrifood Systems Transformation Hasan Nasbi Cancels Resignation as Indonesia's PCO Head: 'I Am Loyal to the President' Vasectomy for Social Assistance? Dedi Mulyadi's Controversial Proposal Draws Mixed Reactions West Java's Dedi Mulyadi Prepares Rp6bn to Send Troubled Teens to Military Barracks Bareskrim Arrests 4 LPG Agents for Subsidy Fraud, Rp5.6bn in State Losses BMKG Reports M5.4 Earthquake Striking Tomini Bay; No Tsunami Threats BMKG Forecasts Heavy Rain Still Possible in Two Regions as Dry Season Starts BMKG Forecasts Heavy Rainfall for Parts of Southern Bogor in Early May BMKG Shares Weather Forecast for Greater Jakarta on Labor Day Coastal Flood Submerges Neighborhood Unit in North Jakarta: BPBD Dry Season Approaches: BMKG to Run Weather Modification in Indonesia's Jambi Scorching Hot Weather Grips Indonesia: BMKG Reports Temperatures Hit 37 Degrees Celsius BMKG Explains Why Turkey is Prone to Frequent Earthquakes BMKG Forecasts Clouds Cover and Rain Possible in Greater Jakarta Prabowo Subianto Plans to Establish 100 People's Schools Soon List of Baeksang Arts Awards 2025 Winners Indonesia's Mount Semeru Erupts 3 Times This Morning, Sends Ash 700 Meters High Prabowo Claims 99.99% Success Rate for Free Nutritious Meal Program Hollywood Shaken as Trump Orders 100% Tariff on All Foreign-Made Films Prabowo Rejects 'Puppet President' Label, Denies Jokowi's Control What Are the Cheapest Businesses to Start from Home? Here Are the Top 10 Prabowo's Reason for Involving the Military in Food Matters Indonesia and Japan Deepen Strategic Alliance in Clean Energy and Infrastructure What Is Worldcoin? Indonesia Suspends Crypto ID Platform Over Data Privacy Concerns Norway Condemns Israeli Blockade on Gaza Aid Amid Renewed Strikes Today's Top 3 News: List of Baeksang Arts Awards 2025 Winners, 7 Most Beautiful Banknotes in the World 2025 Conclave: How the Catholic Church Will Elect the Next Pope Budget-Friendly Vacation: Free Places to Visit in Penang Island Hamas No Longer Interested in Gaza Ceasefire Talks, Says Official Hun Sen Slams Developed Nations' Meddling in Developing Countries xkonservasi, xLingkungan Hidup mulai dari awal hingga akhir kegiatannya selalu menimbulkan problema namun juga kerusakan lingkungan yang ditimbulkan hingga yang terparah merenggut korban jiwa akibat tidak adanya reklamasi pasca-tambang Cerita pahit ini terekam jelas di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur Sumatera Selatan saat dipimpin Syahrial Oesman begitu bergema dengan slogan “Sumsel lumbung energi.” Hal itu dikatakannya saat pertama kali menjabat gubernur periode 2003-2008 Sumsel memiliki sumber daya alam (SDA) yang sedemikian besar Potensi ini diperkirakan mencapai 18,13 miliar ton atau 60% dari cadangan batubara nasional dengan kandungan kalori antara 4800-5400 Kcal/kg Sedangkan kandungan sebanyak 13,07 miliar ton belum dikelola sama sekali Ketika penadatanganan MoU PLTU Banjarsari, Kabupaten Lahat, 19 April 2004, Syahrial mengingatkan posisi strategis Sumsel sebagai lumbung energi nasional yang menurutnya sejalan dengan kebijakan nasional. Yaitu, secara bertahap, mengurangi penggunaan minyak bumi untuk pembangkitan tenaga listrik Upaya menjadikan Sumsel lumbung energi nasional terkesan berakhir setelah Syahrial Oesman gagal memimpin Sumsel untuk periode 2008-2013 Promosi Sumsel sebagai lumbung energi kadung diketahui investor yang datang untuk melakukan eksplorasi batubara Kondisi ini didukung oleh proyek MP3EI  (Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang dicanangkan pemerintah sejak 2011 Sumsel masuk koridor MP3EI untuk energi dan pangan luasan konsensi penambangan batubara di Sumsel mencapai 2,7 juta hektar Sekitar 801.160 hektar berada di kawasan hutan serta 727.569 hektar berada di hutan produksi 1.985.862 hektar berada di areal penggunaan lain Yang menguasai konsensi lahan tersebut 359 perusahaan Sekitar 264 perusahaan pemegang IUP sudah beroperasi Gebrakan pertama yang  dilakukan Alex Noerdin lakukan menjabat gubernur adalah memberikan izin untuk tambang batubara seluas 1,2 juta hektar memberi izin seluas 928.700 hektar; 2011 seluas 483.881 hektar; dan 2012-2013 sebesar 205.000 hektar persoalan eksplorasi batubara di Sumsel hanya sebatas keluhan masyarakat mengenai angkutan batubara yang mengganggu jalan umum Solusi yang diberikan Alex Noerdin berupa jalan khusus batubara yang dibangun PT Servo antara Lahat-Tanjung Api-Api sepanjang 270 kilometer tidak berjalan mulus truk-truk batubara itu menolak melintasi jalan khusus batubara antara Lahat-Prabumulih yang sudah dibangun PT Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengaku tidak dapat melakukan pembangunan di daerahnya karena terganggu aktivitas pengangkutan batubara Pernyataan Ridho ini disampaikan saat bertemu dengan anggota DPRD Sumsel “Kita sudah tidak sanggup mengatasi truk barubara terus melintasi Prabumulih Bahkan kita hanya bisa mengadu ke Tuhan agar truk tidak lagi melintas Harapan kita DRD Sumsel menyampaikan ke pemerintah pusat agar masalah ini selesai,” katanya Selain transportasi, persoalan batubara di Sumsel juga mengancam keberadaan situs budaya dan gajah sumatera. Misalnya keberadaan megalitikum dan gajah di Kabupaten Lahat “Akibat penambangan batubara di bagian hulu Hal senada disampaikan Kristantina Indriastuti dari Balai Arkeologi Palembang petambangan batubara memang belum menyentuh wilayah situs yang sudah ditemukan sebab banyak wilayah yang belum dilakukan penggalian.” Ancaman tersebut dikarenakan potensi batubara di Kabupaten Lahat bukan hanya berada di kawasan Merapi potensi batubara tersebut juga ada di wilayah Gumay yang hingga kini masih ditemukan berbagai situs megalitik dan peninggalan prasejarah lainnya Marwan Mansyur, Wakil Bupati Lahat Menyikapi temuan KPK, tekanan dari Walhi Sumsel dan beberapa organisasi peduli lingkungan hidup lainnya, Pemerintah Sumsel akhirnya mencabut 17 izin “Berdasarkan data Dirjen Minerba Kementerian ESDM sedangkan Jambi 184 izin,” kata Hadi Jatmiko Direktur Walhi Sumsel saat konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel-Jambi-Babel Mendapat protes dari pegiat lingkungan hidup tersebut, Kabupaten Musi Banyuasin yang banyak mengeluarkan izin usaha pertambangan, akhirnya mencabut 22 izin Ketua Forum Masyarakat Pemantau Batubara (For Batu) menuturkan selain ada upaya pengawasan dalam pelaksanaan pencabutan izin di lapangan maka harus ada pula kebijakan berupa peraturan daerah (Perda) reklamasi lahan pasca-tambang di Sumatera Selatan Provinsi ini merupakan daerah yang paling luas penambangan batubaranya Dari luasan daratan sekitar 198.441,17 kilometer persegi sekitar 7 juta hektarnya diperuntukan penambangan batubara Kalimantan Timur juga menjadi daerah yang paling besar mengekspor batubara di Indonesia yang juga banyak terdapat penambangan batubara sekitar 11 juta meter kubik berangkat ke luar negeri dari wilayah ini Hasil monitoring dan investigasi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menunjukkan total penguasaan lahan tambang di Kalimantan Timur (Kaltim) Terdiri dari 1.451 izin usaha pertambangan (IUP) dengan luas 5.314.294,69 hektar 67 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang menguasai lahan sekitar 1.624316,49 hektar serta 5 kontrak karya dengan luas konsesi 29.201.34 hektar menjelaskan begitu banyak dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Timur ini selain menyebabkan kerusakan hutan dan aneka hayatinya juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat Satu-satunya kota di Indonesia yang ada aktivitas batubara tersebut mengeluarkan banyak biaya buat mengatasi dampak banjir biaya penanggulangan dampak banjir mencapai  Rp 107,9 miliar kemudian meningkat menjadi Rp 602 miliar periode 2011-2013 Angka ini diluar biaya rehabilitasi kerusakan jalan umum akibat pengangkutan batubara yang mencapai Rp 37,6 miliar sekitar 150 lubang bekas tambang batubara yang tidak direklamasi luasnya rata-rata mencapai satu hektar dengan kedalaman lebih dari 50 meter Koordinasi dan Supervisi (Korsup) mineral dan batubara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, selama 2014, memberi harapan soal penataan batubara di provinsi tersebut Sejumlah rekomendasi dikeluarkan KPK untuk pemerintah daerah di Kalimantan yang ternyata harapan tersebut sebatas harapan saja Dari data Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Korsup KPK hingga Mei 2014 menunjukkan ada 124 pemegang izin pertambangan di lima provinsi di Kalimantan yang masih beroperasi di kawasan konservasi Disebutkan di Kalimantan Timur tercatat 62 pemegang izin yang berada di kawasan konservasi Kalimantan Barat terdapat 13 pemegang izin yang menggunakan kawasan konservasi untuk kegiatan non-kehutanan dan 125 pemegang izin di kawasan lindung Kalimantan Selatan sekitar 30 pemegang izin dan di Kalimanyan Tengah terdapat 19 pemegang izin Dari Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada April 2014 hampir 50 persen IUP Minerba belum clear and clean (CnC) pemerintah daerah di Kalimantan dihadapkan dengan status non-clear and clear-nya IUP pertambangan sebanyak 1.518 IUP dari total 3.836 IUP  Status non-clear and clean terbanyak di Kalimantan Timur Meskipun KPK memberikan batas waktu selama enam bulan kepada pemerintah daerah untuk memaksa pemegang IUP agar mengurus status IUP ternyata respons pemerintah daerah di Kalimantan sangat lamban hingga Oktober 2014 Kalimantan Timur tidak meningkatkan status CnC terhadap perusahaan tambang batubara hanya 21 IUP yang berstatus CnC dari 195 IUP yang diusulkan oleh pemerintah Kalimantan Barat Bagaimana sikap Komisi Pemberantasan Korupsi saat dihubungi di acara GreenTalk (23/12/2014) menuturkan KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di 12 provinsi tahun 2014 ini korsup dilakukan sebagai upaya terciptanya tata kelola pertambangan mineral dan batubara yang baik Persoalan yang melatari dilakukannya korsup adalah pengembangan data dan informasi minerba saat ini masih parsial belum diterbitkannya semua aturan UU No 4 tahun 2009 renegosiasi kontrak 34 KK dan 78 PKP2B yang belum terlaksana hingga kerugian negara akibat tidak dibayarkannya kewajiban keuangan karena sanksi yang tidak maksimal terhadap pelaku usaha Peksanaan yang berlangsung pada Februari hingga Juni 2014 tersebut dilakukan dengan menggandeng 12 provinsi terkait serta Kementerian ESD Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan korsup akan dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara menunjukkan ada temuan izin usaha pertambangan yang bermasalah serta adanya perusahaan yang beroperasi tidak memiliki NPWP “Negara mengalami kerugian 13 triliun akibat tunggakan pembayaran ratusan perusahaan di 12 provinsi tersebut Mereka sudah diberi batasan waktu hingga Oktober 2014.” Hal penting lain dari temuan korsup tersebut adalah belum adanya peta baku pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah harus dilakukan kajian bersama yang melibatkan instansi lain Terkait hasil korsup di Kalimantan yang belum dilaksanakan maksimal di daerah Johan mengatakan bahwa korsup terus berjalan karena action plan yang dilakukan KPK tidak hanya selesai dalam waktu satu atau dua bulan saja masyarakat ataupun para pegiat lingkungan dipersilakan melaporkan ke KPK andai ada temuan baru,” ujar Johan Sepintas, Pemerintah Kalimantan Timur cukup peduli dengan persoalan tambang yang sudah merusak daerahnya. Pada 2013 lalu, mereka mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang reklamasi dan pasca-tambang. Tapi hingga kini peraturan daerah tersebut hanya di atas kertas saja Salah satu alasan mengapa perda tersebut belum berjalan adalah karena belum terbentuknya Komisi Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang Daerah Seperti yang diamanatkan Perda No 8 Tahun 2013 Pembentukan komisi itu sendiri menunggu Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang komisi tersebut rancangan diserahkan kepada gubernur untuk dikaji dan Pergub akan diterbitkan paling lambat awal 2015,” kata Muhammad Nasir anggota tim penyusun pergub yang juga penggiat LSM Prakarsa Borneo jika Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca-tambang Daerah terbentuk Dia pun memberikan jaminan komisi yang terbentuk itu merupakan tim yang independen sehingga tidak bisa diintervensi pihak manapun Mereka akan menjabat selama dua tahun dan hanya boleh menjabat selama dua periode Tugas utamanya adalah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan reklamasi dan pasca-tambang yang meliputi perencanaan maupun pelaporan jika ditemukan indikasi pidana semua lubang bekas tambang akan direklamasi dan hutan yang gundul dihijaukan lagi peristiwa pilu tewasnya anak di lubang tambang tidak akan terjadi lagi Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio   Facebook   Twitter   Instagram   RSS / XML Jakarta - State-owned railway operator PT Kereta Api Indonesia (KAI) will soon operate the premium economy train (KA) connecting Tanjung Karang Station "We are still waiting for the completion of the double-track railway construction in Baturaja Station to Prabumulih South Sumatera which is expected to be completed on May 2018," said Franoto Wibowo the public relations manager of KAI Regional Division (Divre) IV Tanjung Karang Franoto said that the premium economy train had previously been tested from Tanjungkarang Station to Kotabumi Station the train will be used a mean of transportation for  the 2018 Eid al-Fitr homecoming to add the existing railway service namely KA Sriwijaya and KA economy Rajabasa Eight wagons of the train will be enough to accommodate 80 people while the other two sets can transport 64 people KA Tanjung Karang-Baturaja iwill be equipped with air conditioning and a special seat for disabled passengers Franoto added that PT KAI has yet to announce the ticket price for the premium train LRT Jabodebek Offers Up to 50% Fare Discount for Labor Day 2025 Jakarta Governor Considers Transjakarta Fare Increase Following Discussions with Transportation Council Commemorating Kartini Day: Free Public Transport for Women in Jakarta Banten Discuss Plans to Extend Transjakarta Bus Service to Greater Metropolitan Area LRT Jabodebek Sees up to 45% Surge in Passengers During Eid Season Government Implements Traffic Measures for Eid al-Fitr 2025 Homecoming Government Addresses Indonesia Airlines' Operational Challenges Top 10 Cities with the Best Public Transport in the World Saudia Airlines to Serve Five Indonesian Hajj Departure Points Jakarta - Education experts have criticized the Prabumulih Education Agency of South Sumatera’s planned inclusion of virginity testing of high school student candidates and their equals in the municipality The virginity tests are scheduled to kick off next year called the policy an intervention against female students’ private issues “Women have the right over their own bodies It is not the right of other people or the government the regional government,” Erlin told Tempo on Tuesday The planned policy made the news after H.M said as quoted on a national website he was proposing a 2014 state budget (APBN) comprising among others the fund to conduct virginity tests for high school students and their equals Rasyid said he was aware the policy would draw protests yet he was upbeat it would diminish rampant prostitutions which he suspected to be involving high school students Erlin said it was undisputable the public would hope for a young generation with a sound set of trait and moral values the government must refrain from employing remedial methods interfering with the students’ private issues She explained there were other ideal ways to develop the young generation among them through cooperation with parents to teach the students of moral values early sexual education in high school curricula to get the students be aware of their physical developments and their consequences and curbing public facilities susceptible to pornography—such as the internet and television programs “This is more effective than virginity tests,” she said The postgraduate lecturer said the government must also mull over the minimum educational budget prior to issuing a policy to formulate an effective and on-target one was by using the budget to fix the public space system Indonesia's VP Gibran Says AI Will Be Taught in Schools Starting Next Academic Year Indonesian Govt to Distribute 15,000 Smart Boards to Schools Nationwide Indonesian Education Day: Prabowo Vows to Equip All Schools with Smart TVs Top 7 Trends in Education Technology That You Should Know 5 Best Universities in Hong Kong for Career Growth House Approves Re-Implementation of High School Majors Indonesia's Health Minister Plans Comprehensive Reform of Specialist Medical Education Rising Interest: Indonesian Students Choosing Sweden for Higher Education Education Minister Discloses People's School Curriculum