he infamous sea barrier off the coast of Tangerang which sparked public controversy early this year has seemingly turned into a blame game between prosecutors and investigators raising concerns about the country’s law enforcement against such a high-profile case The 30-kilometer-long sea barrier was first reported early this year after local fishermen filed complaints over the bamboo fence restricting access to their traditional fishing grounds The Indonesian Ombudsman estimated that around 4,000 fishers incurred income losses totaling up to at least Rp 24 billion (US$14 million) The National Police’s Criminal Investigation Agency (Bareskrim) has declared four low-key suspects related to the case All of whom were apprehended strictly for the falsification of right-to-build (HGB) certificates The person or party responsible for the establishment of the sea barrier Bareskrim said there were no indications of corruption or state losses in the construction of the sea barrier reducing the months-long investigation to a simple case of document forgery They say evidence of corruption can already be found through Bareskrim’s findings since the rights of state-owned marine areas were given to privately owned businesses for the construction of the makeshift sea barrier resulting in the loss of public ownership and diminishing economic returns from the local fishing industry The AGO returned the case files twice on March 24 and April 14 deeming the report by the police as incomplete Prosecutors requested that the police include their Corruption Eradication Corps in continuing their investigation Whether you're looking to broaden your horizons or stay informed on the latest developments "Viewpoint" is the perfect source for anyone seeking to engage with the issues that matter most Please check your email for your newsletter subscription Analysts have supported the AGO and questioned the police’s hesitancy in tackling the big fish who are still at large saying that it must have been impossible for low-level officials to be solely responsible for the entire contraption A recent investigative report by Tempo revealed alleged witness tampering where police demanded local fishermen not go into detail on the legal basis behind the provision of HGB certificates in the area Quickly share this news with your network—keep everyone informed with just a single click Customize your reading experience by adjusting the text size to small or large—find what’s most comfortable for you Tempo The Sea Barrier is Not Simply a Matter of Documentation The police have not yet investigated allegations of bribery in the issuing of a permit for the Tangerang sea barrier Prabowo’s promise to thoroughly investigate the case might not be kept AFTER three months, the investigation into the sea barrier in Tangerang Regency Instead of going after the main perpetrators in this case the police are only focusing on alleged falsification of documents by village officials The National Police’s Criminal Investigation Department has named four suspects for alleged falsification of documentation in the area of the sea barrier in Tangerang They are Kohod Village Head Arsin bin Asip and Village Secretary Ujang Karta But the Attorney General’s Office (AGO) has twice refused to take over the case and has asked the investigation into the alleged corruption to be included The police should uncover the various legal violations in this major case not simply localize the investigation by targeting the falsification of documents by low-ranking officials there are indications of bribery in the granting of permits and police should also look into possible losses to the state resulting from environmental damage caused by the sea barrier it is possible that the land grab case involving the sea areas of 16 villages in six regencies will spread to money laundering and embroil many officials and businesspeople We all know that it is not possible that the 30-kilometer sea barrier was built on the initiative of and on a voluntary basis by local villagers There are very strong indications of abuses of authority by public officials and payments being made to smooth the way for certain individuals suspicions have arisen that there is a scenario to obscure this case the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency said that some of the certificates were ‘legal.’ Whereas it is clear that the sea which is a public area and a source of community livelihood should not be transformed into corporate property the root of this scandal is pretty clear There is a major corporation that asked and paid for people to build the barrier there is collusion allowing certificates to be issued and it all points to money and power games But the police seem reluctant to uncover the name of the mastermind behind the sea barrier it is only natural that the people are asking why the investigation is proceeding at a snail’s pace and why there are many unanswered questions President Prabowo Subianto explicitly ordered a thorough investigation into the sea barrier case in line with legal procedures If the police are reluctant to do their job the AGO should not hesitate to take over the case There have been no more loud proclamations that the government will use the sea barrier case to spur on an evaluation of national strategic projects (PSN). It is no secret that the construction of the sea barrier, which is a large-scale environmental crime, is closely linked to the Pantai Indah Kapuk 2 project which is being developed by a property company belonging to tycoon Sugianto Kusuma This project includes the Tropical Coastland which was declared a national strategic project during the era of President Joko Widodo This is not simply a matter of trivializing a case but is also an open revolt against the law reform agenda what is being built might not just be a sea barrier but a wall of legal immunity for corporations and the elites involved Get daily summary of exclusive and in-depth news in your email Inbox by joining the Newsletter Prabowo’s Command Style in Economy Turmoil Over Cooperatives Before Their Launch Melania’s Warning for Village Cooperatives The Lifelong Good Example of Pope Francis Pemagaran laut Tangerang sepanjang 30,16 km membuat ramai belakangan ini kendati pun sudah berlangsung lama dan sepanjang itu pemerintah mengaku belum mengetahui siapa aktor di balik pemagaran itu bambu penyangga tertanam sebagai penyangga Dua sisi ada jalan setapak terbuat dari anyaman bambu lebar sekitar 1,5 meter Jarak sekitar 200-500 meter dari bibir pantai itu berbentuk memanjang bentuk pagar laut berbeda dengan di Kronjo  pagar laut ditanam satu per satu dengan celah sekitar 20-30 centimeter dan jadi kotak-kotak tanpa celah dan memanjang ke arah laut sekitar 200 meter Mongabay juga sempat menelusuri pagar laut dari Pantai Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga hingga Kecamatan Mauk pakai perahu nelayan Jarak tempuh memakan waktu sekitar satu jam Pagar laut sepanjang 30,16 meter itu berbentuk berkelok-kelok dan ada hanya tanam satu per satu kotak-kotak  Kapala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten mengaku tahu pagar setelah warga  lapor pada 14 Agustus 2024 Tim sempat bertemu beberapa pekerja tetapi ketika tanya peruntukan pagar mereka tidak menjawab “Saat itu panjang pagar hanya 7 kilometer,” kata Eli dalam diskusi publik terkait permasalahan ini di KKP Jakarta Pusat tim DKP kembali turun bersama rombongan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pagar laut ilegal itu sudah 30,16 kilometer Ia membentang dari Kecamatan Teluknaga sampai Kronjo “Pagar laut itu meliputi 16 desa di enam Kecamatan tiga di Kecamatan Pakuhaji dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.” Lokasi pagar laut masuk kawasan pemanfaatan umum berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Banten Nomor 1/2023 meliputi zona pelabuhan laut Lokasi ini beririsan dengan rencana waduk lepas pantai inisiasi Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas) Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP katakan pemagaran laut sebagai upaya akuisisi wilayah laut secara ilegal untuk mengubah menjadi daratan atau reklamasi karena adanya hak akan menjadikan pemegang hak berkuasa penuh dalam memanfaatkan laut dan  perubahan fungsi ruang laut sudah pasti tidak dapat dielakkan,” katanya kepada Mongabay pagar laut belum memiliki dokumen Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) berdasar Perda Nomor 1/2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Banten wilayah pemagaran itu berada di atas garis pantai dan merupakan perairan laut “Berdasarkan kajian melalui analisis citra satelit selama 30 tahun ke belakang area pemagaran belum pernah menjadi daratan atau tanah Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 6 /2023 tentang Cipta Kerja Pasal 147 menyatakan  setiap orang yang memanfaatkan  ruang laut di perairan pesisir dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Pagar laut itu juga mengganggu ekonomi warga nelayan ada 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya laut di sekitar terdampak pagar laut ini mereka harus hati-hati melewati pagar laut itu aga tak menabraknya nelayan memutar jauh dengan konsekuensi waktu dan biaya operasional membengkak Ikan di pinggiran kerap bersembunyi di area pagar Nelayan gak ada yang mau berangkat daripada buang-buang biaya beli solar Heru sempat mencoba menebar alat tangkap bubu di dekat pagar ikan di pinggiran sebenarnya ada tetapi mereka sulit menebar jaring karena ada pagar Beberapa perahu nelayan juga rusak karena menabrak pagar Dia mau belok hindari pagar  malah dihantam ombak Mulai dari perairan Kecamatan Teluknaga hingga Kronjo yang baru rampung sekitar dua bulan lalu Dia juga sudah melaporkan ke pihak berwenang tetapi tak ada tindak lanjut berarti Saat Mongabay turun lapangan melihat dampak pembangunan PIK 2 di Kosambi sampai Pulau Cangkir Beberapa nelayan yang Mongabay temui menyebut pagar itu dibuat pekerja pengembang Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Nelayan di Krojo bahkan sempat dapat tawaran ikut bekerja memasang pagar dengan upah Rp125.000 per hari laut Tangerang dalam kuasa PIK 2 yang akhirnya nelayan tak bisa lagi melaut Pengalaman nelayan di Kosambi tak bisa mendekati perairan 500 meter dari bibir pantai area PIK 2 material reklamasi dari sekitar perairan Desa Kohod dengan kapal keruk lalu mereka timbun di area berpagar “Itu ada pager panjang kan yang dipatok bambu-bambu itu banyak bagan laut nelayan roboh karena pasir tersedot kini sudah berhenti tanpa tahu penyebabnya Rahmat sudah melaporkan ke pemerintah daerah tetapi tak mendapat respons Proyek PIK 2 sendiri membentang di pesisir Kabupaten Tangerang dari Kecamatan Kosambi sampai Kronjo seluas 2.650 hektar Lokasi itu akan jadi pusat bisnis dan hunian premium dengan pengembang Kementerian Kelautan dan Perikanan turun ke lokasi dan menyegel pagar laut pada 9 Januari Informasi dugaan keterlibatan pengembang PIK 2 “Di lapangan hanya berjumpa dengan mandor yang tidak mengetahui untuk keperluan apa pemagaran,” kata Suharyanto Mereka akan melengkapi informasi yang dikumpulkan dan kolaborasi dengan Pemerintah Tangerang dalam menangani kasus ini sampai tuntas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP mengaku masih mencari tahu pemilik pagar termasuk peruntukannya pasti akan kami lakukan tindakan lebih lanjut,” katanya sampai saat ini belum ada pengajuan izin reklamasi di wilayah itu Muannas Alaidid tidak berada di wilayah PIK 2 maupun yang masuk proyek strategis nasional (PSN) pagar itu warga buat untuk memecah ombak dan tambak ikan “Atau digunakan membendung sampah seperti di Muara Angke Atau pembatas lahan warga pesisir yang terkena abrasi aktivis lingkungan menyangsikan penjelasan Muannas Saya melihatnya ini semacam upaya menguasai ruang laut Alasan pemecah ombak itu diada -adain,” katanya pagar atas inisiatif dan swadaya masyarakat “Nelayan biasa dengan problem yang mereka hadapi saat ini sangat kecil kemungkinan bisa membangun pagar laut sepanjang itu Juga akan terjadi keributan antar nelayan,” katanya  ada pemodal besar yang membiayai pembuatan pagar Membuat pagar laut sepanjang 30,16 kilometer Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan pemasangan pagar upaya jadikan laut– merupakan ruang publik–sebagai area pribadi merujuk Perda Banten Nomor 1/2023 tentang RTRW lokasi itu merupakan zona perikanan tangkap  Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Banten sudah tahu sejak 14 Agustus 2024 tetapi sampai tahun berganti tak ada tindakan tegas dari KKP “Ini membuktikan KKP telah melakukan pembiaran pemagaran laut di Kabupaten Tangerang,” katanya  pemagaran itu berkaitan dengan PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berlokasi di pesisir sama Hidup 4.463 nelayan yang bergantung pada perairan di enam kecamatan lokasi pemagaran pun terancam  juga membuktikan pelibatan nelayan kecil/tradisional sebagai aktor utama dalam menjaga dan mengawasi laut belum berjalan  persoalan ini jadi momentum bagi KKP evaluasi menyeluruh demi memberi perlindungan pada nelayan tradisional/nelayan kecil KKP juga harus mengevaluasi kebijakan dan peraturan yang melegitimasi perusakan seperti kebijakan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) yang melegitimasi perampasan ruang laut  Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University mengatakan  pemagaran laut siratkan lemahnya koordinasi lintas sektor pembangunan terkait pengelolaan ruang yang mendorong pengelolaan perikanan dan keseimbangan ekosistem di wilayah pesisir serta sentralisasi pembangunan yang masih berorientasi darat,” katanya Merujuk Peraturan Presiden Nomor 3/2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa pola ruang di perairan Tangerang untuk kawasan budi daya dan lindung  berdampak pada ekosistem pesisir secara negatif atau positif dapat melindungi ekosistem pesisir yang rentan dan menjaga habitat penting untuk kelestarian setok ikan melindungi infrastruktur penting seperti pelabuhan perikanan atau mencegah abrasi pada fase-fase awal rehabilitasi lahan mangrove sifat dampak pemagaran laut bergantung pada tujuan pemagaran laut tidak terjadi seketika tetapi sudah berbulan-bulan “Beberapa media bahkan sudah memuat dan mempertanyakan pemagaran ini sejak pertengahan tahun lalu dan baik pemerintah daerah maupun K/L (kementerian/lembaga) kabarnya sudah terinfokan sejak tahun lalu.” ternyata masih belum banyak yang tahu siapa pemiliknya “Kemungkinannya mereka bukan benar-benar tidak tahu namun sungkan atau khawatir jika menyebutkan nama karena menyangkut orang kuat tak cukup hanya segera tetapi mendorong KKP membongkar pagar dan mengungkap pelaku Dia khawatir akan mengganggu akses nelayan  Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP menjelaskan  dari analisis foto drone dan arcgis bahwa kondisi dasar perairan merupakan area rubble dan pasir Jarak pemagaran dari perairan pesisir kurang lebih 700 meter Dia bilang, pelanggaran seperti pemagaran laut ini, bukan yang pertama KKP temukan. Sebelumnya, sudah ada banyak pelanggaran di daerah tanpa memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut  (KKPRL)  Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan dan KKPRL Laut KKP  pemagaran laut mengindikasikan upaya mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tak benar pemagar akan memegang hak penuh dalam menguasai Nasib Nelayan Tangerang, Sulit Melaut Setelah Ada Proyek Perumahan Mewah   Facebook   Twitter   Instagram   RSS / XML The design of Cisoka Bamboo Park is part of the government's efforts to address the issue of the low happiness index in the community This park serves as a model to be implemented in 29 districts across Tangerang Regency Cisoka Bamboo Park represents a "Tourism Wellness and Wellbeing" initiative focused on enhancing the physical It is designed to provide experiences that improve quality of life and promote a balance between body The park provides opportunities for individuals skilled in folk arts and bamboo craftsmanship to earn a stable income It also serves as an ecotherapy tourism destination for both local and international visitors Tangerang Regency requires urban forests to produce oxygen and balance industrial and residential areas thereby contributing to harmonious urban environmental conditions including 2,110.62 m² of bamboo plantations The development of bamboo tourism parks in 29 districts is projected to fulfill 30% of green space requirements and improve environmental climate quality Cisoka Bamboo Park offers several facilities The park's ecotherapy concept includes: Read comprehensively here: Cisoka Bamboo Park Masterplan Kabupaten Tangerang semakin menunjukkan potensinya sebagai pusat ekonomi kreatif dengan terpilih sebagai salah satu dari .. UNESCO Creative Cities Network (UCCN) merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk mendorong kota-kota di seluruh .. BAPPEDA – Pemerintah Kabupaten Tangerang secara resmi membuka program Booth camp Inkubator Bisnis 2025 sebagai .. which supply global sportswear brands like Nike and Adidas have been forced to lay off thousands of workers as they struggle to survive amid sharply declining orders head of industrial dispute settlement at the Tangerang Regency Manpower Department The company is part of Taiwan’s Ching Luh Group which operates footwear manufacturing plants in China "The company cited an oversized workforce and declining orders as reasons for the layoffs," Desyanti said Adis Dimension Footwear eliminated 1,500 jobs last year as part of an aggressive cost-cutting strategy "Last year’s mass layoffs were driven by soaring operational costs and plummeting market demand Adis Dimension Footwear has said that there are no immediate plans for further layoffs this year," Desyanti added Adis Dimension has been Nike’s exclusive manufacturing partner for the past three decades operating on a 25-hectare factory site in Balaraja District In response to the challenges facing labor-intensive industries the Indonesian government has announced a Rp 20 trillion ($1.3 billion) credit facility to help businesses stay afloat The credit program is available to industries such as textiles Sedikit demi sedikit kasus pagar laut sepanjang lebih 30 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang Di laut Tangerang yang  berpagar itu telah dikuasai sejumlah pihak melalui  hak guna bangunan (HGB) bahkan Ketika menelusuri website Bhumi Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ternyata sebagian perairan yang berpagar sudah ada sertifikatnya Kecamatan Pakuhaji dan Desa Tanjung Burung berstatus HGB dan SHM dengan total luas bersertifikat mencapai 4.147 meter persegi atau sekitar 400 hektar Ketika mengklik lokasi peta justru mengarahkan ke laut hasilnya sertifikat HGB dan SHM itu memang berada di laut Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan Kementerian ATR/BPN yang dikonfirmasi sempat membantah temuan itu Dia memastikan tak ada penguasaan oleh pihak manapun kan kita gak mungkin dapetin sertifikat di laut harus ada reklamasi tanda perizinan dari KKP juga dari perlu rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang  (KKPR) kalau ada yang menyebarkan ini kavling sudah punya HGB kita bilang itu bohong gak ada gak ada,” katanya usai meninjau pagar laut di perairan Kronjo Kepala Bidang Survei dan Pemetaan BPN Banten pun bilang HGB atau SHM di laut itu bisa terbit karena  sebelumnya objek adalah daratan yang berubah jadi laut karena  abrasi Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3/2024 tentang tata cara penetapan tanah musnah Namun, ketika mengecek peta perairan Desa Kohod dan Tanjung Burung dengan keterangan tipe hak HGB dan SHM di situs Bhumi ATR/BPN Dia lantas meminta Mongabay menanyakan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten Menteri ATR/BPN mengakui kalau ada 280 sertifikat yang merepresentasikan status perairan di Desa Kohod dan Tanjung Burung baik atas nama perorangan maupun perusahaan 234 bidang HGB atas nama PT Intan Agung Makmur (IAM) 20 bidang HGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa (CIS)dan 9 bidang atas nama perorangan Nusron janji meninjau ulang sertifikat-sertifikat itu kami cocokkan dengan peta garis pantai maupun peta yang lain sertifikat itu  berada di luar garis pantai.” pantai merupakan objek yang bersifat properti umum (common property) dan tidak boleh privatisasi penerbitan sertifikat dinilai cacat prosedur dan materiil Selama sertifikat belum berusia lima  tahun KATR/BPN mempunyai kewenangan mencabut atau membatalkan tanpa proses dan perintah pengadilan “Karena sertifikat rata-rata terbit 2022-2023 itu sudah cukup sebagai syarat meninjau ulang dan membatalkan sertifikat itu,” katanya usai meninjau lokasi pagar laut Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memanggil para pihak untuk pemeriksaan mengetahui proses penerbitan sertifikat itu juru ukur dalam hal ini swasta yakni Kantor Jasa Surveyor Berlisensi  (KJBS) hingga pejabat ATR/BPN Kabupaten Tangerang Kedua perusahaan yang Nusron sebut itu bergerak di properti yang masih ada afiliasi dengan pengembang PIK 2 CIS merupakan anak perusahaan pengembang PIK 2 yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua (PANI) yang terafiliasi dengan PT Agung Sedayu Group (ASG). Situs Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut Jalan Kampung Melayu Timur Kabupaten Tangerang Intan berdasarkan situs Dirjen AHU beralamat di Jalan Inspeksi PIK 2 Nomor 5 (Terusan Jalan Perancis) Kabupaten Tangerang Ihwal penerbitan HGB dan SHM di perairan Tangerang masih jadi teka teki beredar kabar bila sertifikat terbit  dengan mencatut nama warga “Ada warga Tanjung Burung (kampung di Desa Kohod) itu dia juga gak tau penerbitan sertifikat itu juga diduga melibatkan pejabat di tingkat desa Mereka pula yang diduga mendaftarkan  tanah ke ATR/BPN untuk mendapatkan sertifikat Mereka buat dalam akta jual beli seolah-olah sertifikat itu dengan cara membeli dari warga Penjabat (Pj) Bupati Tangerang dan Erni Nurlaeni Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang BPN Kabupaten Tangerang dan Arsin Kepala Desa Kohod Upaya konfirmasi juga dilakukan menghubungi Sekretaris Perusahaan PANI Muannas Alaidid mengakui ada  HGB di laut Tangerang yang ada pagar “Saya perlu luruskan agar tidak menjadi liar opininya Panjang pagar itu melewati enam  kecamatan IAM dan CIS hanya ada di satu kecamatan di Desa Kohod jadi bukan sepanjang 30 KM itu ada lahan SHGB milik kami,” katanya rencana KATR/BPN membatalkan sertifikat itu Mereka akan mempelajari alasan prosedural dan yuridis yang jadi dasar kementerian cabut itu SHGB didapat sesuai proses dan prosedur,” katanya membeli lahan dari masyarakat dan melakukan balik nama secara sah dan membayar pajak Koalisi masyarakat sipil terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH) Muhammadiyah Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) LBH Jakarta dan sejumlah organisasi melaporkan kasus pagar laut ke Bareskrim Polri Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah mengatakan pemerintah seolah pura-pura tak mengetahui keberadaan pagar laut itu padahal  mereka bilang sudah investigasi sejak Agustus 2024 “Keberadaan pagar laut sudah mengganggu aktivitas melaut nelayan dan juga melanggar peraturan,” katanya Mereka yang terlibat pemagaran  laut itu diduga melanggar Undang-undang (UU) 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU 27/2007 dan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang “Saya kira Bareskrim Polri tak usah berlarut-larut dalam perkara ini karena bukti-bukti sudah di depan mata yang memudahkan penyelidikan Direktur Pengaduan Kementerian Kehutanan mengatakan pemagaran laut tak memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) Mereka akan menghitung baku mutu kerusakan lingkungan sebelum memberikan sanksi kepada pelaku pemagaran laut ini “Dari sudut pandang penegakan hukum kami pasti akan mengenakan minimal sanksi administratif atau pidana,” katanya Pagar laut pada enam kecamatan ini juga tak memiliki kesesuaian pemanfaatan ruang laut (KKPRL) setiap orang yang memanfaatkan  ruang laut di perairan pesisir atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPRL Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP sepakat dengan Kementerian Kehutanan kalau kasus ini  bisa sampai ke pidana Namun saat ini masih terus mendalami siapa yang akan muncul sebagai penanggung jawab di dalam mekanisme pemagaran ini.” tindakan ini merupakan pemalsuan sertifikat “Saya menyarankan Mabes Polri untuk langsung proses siapa-siapa yang terlibat dalam pemalsuan akta,”katanya penguasaan laut dengan cara memagari dan menerbitkan sertifikat tanah itu melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 Putusan itu soal pengujian Undang-undang Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pemberian hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3) tak sejalan dengan UUD 1945 Pemberian HP-3 akan mengakibatkan hak-hak masyarakat adat atau tradisional yang bersifat turun temurun hilang tidak ada yang boleh menguasai laut selain negara Kalaupun pengembang mendapatkan KKPRL laut Tangerang keputusan itu bertentangan dengan putusan MK itu penguasaan laut ini melanggar hak asasi manusia (HAM) terutama nelayan terdampak yang kehilangan hak atas laut juga merusak ekosistem karena pemasangan pagar “Proses penerbitan sertifikat yang diikuti pemagaran laut ini menjadi bagian dari upaya pemiskinan secara struktural yang melibatkan lembaga negara.” Polemik Pagar Laut 30,16 Km di Tangerang he Indonesian Navy has finished taking down a controversial sea fence off the coast of Tangerang We will be able to wrap up today considering that the weather is good," Hermanto said Hermanto said the Navy had missed the target of finishing the work in 10 days because of multiple challenges The senior Navy officer also claimed the sea fence had been very securely built with some pilings reaching a depth of 2 meters Delivered straight to your inbox three times weekly this curated briefing provides a concise overview of the day's most important issues covering a wide range of topics from politics to culture and society pierced by fishing hooks or cut by sharp bamboo," Hermanto said The Navy launched the dismantling operation in mid-January to great fanfare The sea fence was alleged to have been built in the process of reclaiming land for a real estate project The 30-kilometer-long barrier spanning six districts of Tangerang went viral in January because of its unexplained origin sparking a debate about the issue of unlicensed land reclamation The Agrarian and Spatial Planning Ministry late last month revoked some 50 land use permits in the area including those for plots in Kohod village The ministry also fired six of its officials mostly those holding key positions at the Tangerang Land Agency at the time the permits were issued Joniansyah TEMPO.CO, Jakarta - The Immigration Office Class I Special Non-Examination Place (TPI) in Tangerang has arrested two Chinese nationals suspected of violating immigration regulations "They were working as construction workers and foremen without permission," said the Head of Immigration Class I Non-TPI Tangerang in a statement received by Tempo on Thursday Hasanin mentioned that the arrest of the two Chinese nationals with the initials XZ and ZJ resulted from routine immigration surveillance carried out at two locations in Tangerang: the office area of Green Lake City in Cipondoh on April 10 and in the office area of Pantai Indah Kapuk 2 on April 2 officers discovered XZ working as a construction worker," he said adding that XZ was observed cutting wood for furniture a foreman sent by his company's headquarters in China was preparing for the opening and overall operation of the company in Indonesia the investigation revealed that both XZ and ZJ held Tourist Visit Stay Permits (B1 index) based on the Minister of Immigration and Law Decree Number M.IP-09.GR.01.01 of 2024 are intended for activities such as tourism and non-commercial activities like gatherings and medical treatment in Indonesia "[These permits] prohibit exceeding the length of stay and receiving remuneration or similar from individuals or corporations in Indonesia," said Hasanin Hasanin further stated that XZ received wages ZJ received company-funded accommodation while in Indonesia which Hasanin stated violates the conditions of their B1 Visa He stressed that XZ and ZJ are suspected of violating article 122 letter a of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration which carries a maximum penalty of five years imprisonment and a fine of Rp500 million if sufficient evidence of immigration violations is found "If sufficient evidence is not found, then Administrative Immigration Measures will be taken in the form of deportation and a ban [from re-entering] due to administrative violations," said Hasanin Editor’s Choice: Indonesian Ministry Addresses Arrest of Citizen in U.S. Black Lives Matter Protest Click here to get the latest news updates from Tempo on Google News Human Rights Minister Backs Program Sending Troubled Students to Military Barracks Prabowo Says TNI Often Accused of Dictatorship, Yet Played Key Role in Reform Aceh to Implement Night Curfew on Students Halal Snack Polemic: Tests by MUI Contradict BPJPH, BPOM Findings on Pork Content Deadly Bus Accident Leaves 12 Dead in Indonesia, Police: Brake Failure Bappenas, FAO Host Training Workshop to Enhance Governance in Indonesia's Agrifood Systems Transformation Hasan Nasbi Cancels Resignation as Indonesia's PCO Head: 'I Am Loyal to the President' Vasectomy for Social Assistance? Dedi Mulyadi's Controversial Proposal Draws Mixed Reactions West Java's Dedi Mulyadi Prepares Rp6bn to Send Troubled Teens to Military Barracks Bareskrim Arrests 4 LPG Agents for Subsidy Fraud, Rp5.6bn in State Losses Trump Ends Exemption for Low-Value Chinese Imports Today's Top 3 News: 7 Most Beautiful Banknotes in the World Rupiah Strengthens as US-China Trade Tension Eases Why Extremists See Gold in the Migration Debate 7 Countries with Internet Censorship: North Korea Indonesian Police Arrest Four for Running Online Gambling Site Top 10 Strongest Militaries in the World: United States Remains at the Forefront Trump's Tariffs Add $900 Million to Apple's Operating Costs Prabowo Subianto Plans to Establish 100 People's Schools Soon List of Baeksang Arts Awards 2025 Winners Indonesia's Mount Semeru Erupts 3 Times This Morning, Sends Ash 700 Meters High Prabowo Claims 99.99% Success Rate for Free Nutritious Meal Program Hollywood Shaken as Trump Orders 100% Tariff on All Foreign-Made Films Prabowo Rejects 'Puppet President' Label, Denies Jokowi's Control What Are the Cheapest Businesses to Start from Home? Here Are the Top 10 Prabowo's Reason for Involving the Military in Food Matters Indonesia and Japan Deepen Strategic Alliance in Clean Energy and Infrastructure What Is Worldcoin? Indonesia Suspends Crypto ID Platform Over Data Privacy Concerns Norway Condemns Israeli Blockade on Gaza Aid Amid Renewed Strikes Today's Top 3 News: List of Baeksang Arts Awards 2025 Winners, 7 Most Beautiful Banknotes in the World 2025 Conclave: How the Catholic Church Will Elect the Next Pope Budget-Friendly Vacation: Free Places to Visit in Penang Island Hamas No Longer Interested in Gaza Ceasefire Talks, Says Official Hun Sen Slams Developed Nations' Meddling in Developing Countries he National Police have named two officials of Kohod village in Tangerang as suspects in the infamous case surrounding a makeshift sea barrier installed in the waters off the regency in Banten alleging they had forged right to build (HGB) permits and ownership certificates (SHM) for coastal land opposite the illegal structure Alongside Kohod village head Arsin and village secretary Ujang Karta the police’s Criminal Investigation Department (Bareskrim) have also named two proxies identified only by their initials SP and CE Arsin and the three other suspects allegedly forged girik a land ownership letter with limited guarantees akin to a non-warranty deed and other necessary documents to issue hundreds of land deeds between December 2023 and November 2024 260 certificates were issued on behalf of Kohod residents” without their knowledge or consent At a press conference on Feb. 14, Arsin’s lawyer Rendy Kurniawan said he would take legal action over his client’s suspect status, Kompas TV reported adding that Arsin “feels like he has been victimized by the actions of SP and CE” Read also: Prabowo cracks down on troubled projects Berbagai pihak mengapresiasi upaya itu tetapi belum cukup karena diduga masih ada pihak-pihak terlibat belum tersentuh Pemerintah diminta segera mengambil langkah hukum pidana lantaran kasus ini sudah merugikan nelayan perampasan ruang hidup dan berisiko merusak biota laut ada sembilan pihak terdiri dari swasta dan pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang kena sanksi Hasil audit dan investigasi Kementerian ATR/BPN mereka  bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di perairan Tangerang Mereka adalah Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJBS) berinisial RLMP  yang lisensinya akan dicabut karena survei dan pengukuran pada luas perairan agar terbit sertifikat “Itu perusahaan swasta karena di kita menggunakan dua survei pertama survei oleh petugas ATR/BPN, kedua bisa lewat jasa survei berlisensi tapi disahkan petugas ATR/BPN,” kata Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, 30 Januari 2025. KATR/BPN juga memberikan sanksi pembebasan dan penghentian dari jabatan enam pejabat dan sanksi berat terhadap dua lainnya Nusron tak merinci sanksi berat apa yang diberikan Dia juga tak merinci siapa saja enam dan dua pejabat yang mendapat sanksi itu SH mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kabupaten Tangerang dan LM mantan Kepala Survei dan Pemetaan Kantah Kabupaten Tangerang setelah ET KA mantan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kabupaten Tangerang “Delapan orang ini sudah diperiksa inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat Tinggal proses pengesahan sanksi dan penarikan mereka dari jabatannya,” ucap Nusron mereka berkolaborasi dengan aparat penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Mahkamah Agung “Memang sudah inisiasi di bidang itu (pidana) mulai dari proses pemalsuan dokumen di bawah yang melibatkan pemda (pemerintah daerah) dokumen girikn dan sebagainya sudah diproses semua oleh APH Jadi perkara masalah ini kemudian setelah kami administrasi selesai bola akan lari kepada proses pidananya.”  bermula ketika pagar laut sepanjang 30,16 kilometer berbentuk petak-petak terpasang di perairan Kabupaten Tangerang Kecamatan Teluknaga meliputi Desa Tanjung Pasir dan Tanjung Burung telah menelusuri hak atas tanah di perairan kawasan pagar laut itu ada 263 bidang SHGB seluas 309,7985 hektar dan 17 bidang SHM 22,9334 hektar di perairan Desa Kohod SHGB itu milik PT Intan Agung Makmur (IAM) 234 bidang  KATR/BPN juga menemukan tiga bidang SHM 91.789 hektar di Desa Karang Serang terbit pada 2019 Untuk IAM berdasarkan situs Dirjen AHU beralamat di  Jalan  Inspeksi PIK 2 Perusahaan ini juga masih ada hubungan dengan ASG Pembatalan sertifikat ini tidak bisa sekaligus karena harus melewati berbagai tahapan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) “Pembatalan hak atas tanah bagi yang proses pembuktian yuridisnya tidak betul pembatalan hak atas tanah bagi yang prosedurnya tidak betul dan pembatalan hak atas tanah bagi yang yuridisnya betul bisa jadi prosedurnya betul tapi fakta materialnya saat ini sudah tidak ada itu kita batalkan,” katanya KATR/BPN sudah membatalkan penerbitan 50 bidang sertifikat  ada celah bagi pemilik sertifikat untuk gugatan lantaran tak terima dengan keputusan itu  kita kuat karena memang fakta materialnya memang mendukung itu,” katanya Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tak bisa berbuat banyak dalam penegakan hukum hanya dapat menentukan pelaku dan memberikan denda  kasus penguasaan laut ilegal dengan cara memasang pagar dan menerbitkan alas hak atau sertifikat seperti di Kabupaten Tangerang merupakan ranah kepolisian khusus “Itu kewenangan kepolisian khusus yang sifatnya kewenangan sangat terbatas dan non justisial. Kita hanya bisa menentukan siapa pelaku untuk penentuan denda administratif,” kata Rudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Januari 2025. Dia lantas membandingkan kewenangan KKP dengan kasus perikanan yang bisa proses dengan rinci dalam UU tak ada ketentuan penyidikan kasus kelautan “Tidak juga diatur tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan.” KKP sudah memeriksa kasus penguasaan laut ilegal ini guna penegakan peraturan Menteri KKP Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengapresiasi langkah KATR/BPN ini dalam penguasaan laut ilegal ini terdapat delik pidana karena ada upaya menghilangkan ruang hidup para nelayan dan berisiko merusak biota laut Penguasaan laut ilegal ini melanggar putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang pernah Kiara ajukan 2010 “Harus [pelaku] penguasaan laut ilegal dipidana karena penegak hukum itu punya komitmen kuat menunjukkan Indonesia itu tidak tunduk dengan korporasi besar Yang dipertaruhkan dalam kasus ini harga diri negara atau pemerintah jadi harus tegakkan hukum itu,” katanya kepada Mongabay Para pejabat yang mendapat sanksi baru sebagian  dia meminta pemerintah harus berani mengambil langkah tegas  ini di APH (aparat penegak hukum) harus mengungkap lebih lagi Ketua Riset dan Advokasi Publik Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Penguasaan laut itu ada unsur pidana karena diduga antara lain melanggar UU Nomor 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sampai UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang “Maka ini ya tidak cukup hanya sanksi pemecatan atau pencopotan jabatan Kalau kementerian memang tidak bisa pro justisia Memang ini harus segera ditangani kepolisian begitu.” LBHAP Muhammadiyah bersama koalisi seperti Walhi Nasional Kiara dan aktivis lingkungan melaporkan pagar laut ke Bareskrim Polri Pelaporan ini sebagai tindak lanjut somasi koalisi kepada pemerintah untuk menangkap pelaku pemagaran laut “Dalam kasus ini juga ada dugaan pemalsuan dokumen Ruang hidup nelayan makin sempit karena penguasaan laut ini.” proaktif mengumpulkan bahan data dan informasi terkait indikasi pidana mereka mendahulukan lembaga atau kementerian seperti KKP untuk mendalami dan meneliti perkara itu “Sekiranya ada indikasi pidana maka akan dilihat apakah tindak pidana umum atau khusus jika disinyalir ada indikasi  khusus (korupsi) berupa suap atau gratifikasi maka kami tangani,” katanya kepada Mongabay Laporan dan hasil investigasi lembaga atau kementerian terkait akan menjadi bahan Kejagung menangani dugaan pidananya “Justru itu yang akan dicocokkan dengan hasil investigasi tidak ada yang salah dengan laporan atau pengaduan,” katanya pemerintah juga sudah menyegel dan membongkar pagar laut itu Pembongkaran aparat gabungan mulai 22 Januari 2025 ini masih berlangsung  Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri mulai melakukan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik atau penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana pencucian uang memerintahkan Bareskrim membentuk dan menurunkan tim guna proses penyelidikan  Tipidum Bareskrim Polri sudah membuat laporan tertanggal 10 Januari 2025 dan surat perintah penyelidikan dan rencana penyelidikan Mereka juga langsung penyelidikan dengan memeriksa pihak-pihak terkait baik di lokasi pagar laut pejabat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang serta pejabat dari KATR/BPN dan KKP,” katanya dalam keterangannya  mereka lakukan untuk mencari dan menemukan dokumen petunjuk pemberian hak di atas tanah perairan dan peta tumpang susun bidang tanah hasil unduh aplikasi KKP Juga persetujuan persesuaian pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dari pemerintah kabupaten dokumen peralihan SHM menjadi SHGB atas nama perusahaan “Kami juga koordinasi dengan Inspektorat Jenderal BPN untuk memastikan warkah penerbitan SHM dan SHGB masih tersimpan dan koordinasi dengan KKP.”  dalam pengajuan SHGB dan SHM gunakan girik-girik serta dokumen bukti kepemilikan yang diduga palsu Mereka pun mengumpulkan keterangan dan dokumen pendukung untuk menguatkan dugaan itu “Dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan atau penyalahgunaan wewenang dan atau tindak pidana pencucian uang.” sembari menunggu hasil penyelidikan aparat mereka akan lakukan gugatan warga (citizen law suit) ke pengadilan merupakan merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga warga Desa Kohod akan mewakili seluruh warga Kabupaten Tangerang yang alami kerugian karena kasus ini “Tidak ada tuntutan kepada para turut tergugat ini hingga mengambil langkah-langkah yang tepat.” Pagar Laut, Terungkap Ratusan HGB dan SHM Kavling Laut Tangerang Irsyan Hasyim Jakarta - High-intensity rain that hit South Tangerang The five districts affected by the flooding are Ciputat Timur "The Regional Disaster Management Agency (BPBD) of South Tangerang Regency recorded that a total of 1,870 housing units were affected by this incident," said the Head of Disaster Data and Communication Center of the National Disaster Management Agency (BNPB) the BPBD of South Tangerang Regency deployed rubber boats to mobilize and evacuate affected residents "Based on visual observation until this morning of March 4 heavy rain in Tangerang Regency caused flooding in Ranca Kelapa Village the BPBD of Tangerang Regency reported that 20 houses were flooded "The Tangerang Regency BPBD and the joint personnel continue to collect data and evacuate residents to the nearest safe places with their relatives," said Muhari The weather forecast issued by the BMKG stated that from March 4 to 6 the weather in Banten Province will be dominated by light to moderate rain Muhari advised the public and local government to be alert to the potential for subsequent flooding disasters Editor's Choice: Jakarta Floods: 1,500 Tons of Waste Piles in Ciliwung River Click here to get the latest news updates from Tempo on Google News Lenovo Set to Launch ThinkPad Aura Edition Series for Professionals in Indonesia Wikipedia: AI Will Not Replace Human Volunteers Retina Scanning for Crypto? Cyber Law Expert Warns of Worldcoin's Biometric Dangers Samsung to Open Galaxy AI-Driven Pop-Up Restaurant in Portugal BMKG Reports M5.4 Earthquake Striking Tomini Bay; No Tsunami Threats WHO: Hand Hygiene is Essential, Medical Gloves Are Not a Substitute Jobs That AI Will Replace: Is Your Current Job at Risk? Top 10 Highest-Paying Majors Worth Pursuing in 2025 Indonesian Indie Developer 'Announces 1998: The Toll Keeper Story' BMKG Forecasts Heavy Rain Still Possible in Two Regions as Dry Season Starts Coastal Flood Submerges Neighborhood Unit in North Jakarta: BPBD BMKG Forecasts Clouds Cover and Rain Possible in Greater Jakarta BMKG Forecasts Rainy Afternoon Across Greater Jakarta Today BMKG Issues Warning as Transition Season Hits Most Regions in Indonesia BMKG: Dense Clouds Over Jakarta and Surroundings Yogyakarta Flood Causes Underground River at Pantai Baron to Overflow and Turn Brown BMKG Forecasts Heavy Rainfall Across Jakarta Today Ananda Ridho Sulistya TEMPO.CO, Jakarta - Geospatial Expert from Universitas Gadjah Mada (UGM) spoke about the polemic of the illegal sea fence in Tangerang The sea fence became the public spotlight at the beginning of this year because the installation of 30.16 kilometers of bamboo made it difficult for fishermen to catch fish According to Geospatial Expert from the Department of Geodesy said that the coast in the north of Tangerang is an archipelagic water so that its sovereignty cannot be owned by individuals or companies This is based on international regulations or UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) there was once a Coastal Waters Business Right (HP3) which regulates the control of marine space based on Law Number 27 of 2007 but the HP3 was canceled by the Constitutional Court (MK) because it did not meet the rules of justice," explained Andi as reported on the official UGM website Andi also said that the spatial management policy is still not understood in its implementation "Understanding of spatial management policies is very clearly not apparent because the fencing is not in accordance with the spatial planning and coastal and marine zoning of Banten Province," said Andi during the Journalist School activity Andi also refuted the claims of several parties who said that the sea fence in Tangerang was previously submerged land Andi said that he and his team had conducted a study using data in the form of satellite image archives which showed that the area had indeed been part of the waters since long ago Imagery data from Andi's team's research showed that since 1976 the coastline was still hundreds of meters from the current location of the sea fence A similar thing was still visible until 1982 although there were a number of land certificate claims satellite imagery showed that the area had never become land "So actually in this case there is an indication of an attempt to convert the sea into land in various ways," said Andi Andi and his team then traced the certainty of when the sea fence first appeared from satellite imagery construction is estimated to have occurred since May 2024 because in June a 6-kilometer sea fence was built which continued to increase to 6-7 kilometers in July 2024 This will continue until November with the gradual addition of the length of the sea fence there should be no ownership rights (SHM) or building use rights (HGB) in these waters because the privatization of the sea will have an impact on fishing communities who use the sea as their living space," he said Andi emphasized that the granting of rights to coastal land in Tangerang has become a problem due to errors that have occurred since the beginning of the certificate application Andi also explained the parties who might be involved in this polemic starting from individuals and legal entities as applicants the Spatial Planning Service or Regional Government National Land Agency (BPN) surveyors and private surveyors as well as related Ministries or institutions "What needs to be remembered is that individuals or legal entities should not be allowed to change the sea zone into a reclamation area without permission," said Andi the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR)/Head of the National Land Agency (BPN) Nusron Wahid then revealed that there was the issuance of Building Use Rights and Ownership Rights Certificates right at the sea fence location The 266 SHGBs included 234 plots in the name of PT Intan Agung Makmur, 20 plots in the name of PT Cahaya Inti Sentosa, and 9 plots in the name of individuals. Both companies are subsidiaries of Agung Sedayu Group which is also the developer of PIK 2 Yudono Yanuar contributed to the writing of this article Editor's Choice: Tangerang Sea Fence No Longer Mysterious, Aguan Company Controls Majority of HGB Owners' Shares There Click here to get the latest news updates from Tempo on Google News Two Sumatran Tiger Cubs Born in Barumun Sanctuary, Symbolize Hope for Conservation Indonesia, France Forge Partnership for Sustainable Mining Practices Argentina Hit by Magnitude 7.5 Earthquake, Three Aftershocks Follow Indonesia's EV Ambitions Cause 26,837 Hectares of Deforestation, Greenpeace Warns 2025 Earth Day Action in Jakarta Sees Reduction of Carbon Emissions Our Ocean, Our Action: The 10th Our Ocean Conference Opens in Busan, Korea UNAIR Professor Suggests This Solution to Overcome Microplastics Impact BMKG Explains Why Turkey is Prone to Frequent Earthquakes Jakarta Governor Calls for One-Hour Lights-Off in Support of Earth Day Climate Expert Identifies Main Triggers Behind Earth's Surface Warming UGM Historian on Soeharto as National Hero: 'Don't Ignore Historical Facts' Telematics Expert Roy Suryo Points Out Alleged Inconsistencies in Jokowi's Diploma UGM Verifies Jokowi's Education Records Amid Scrutiny Activists Demand Transparency on Jokowi's Alleged Fake Diploma During UGM Meeting Victims Demand Ministry to Strip Civil Servant Status of Sexual Harassment Offender at UGM UGM Dismisses Professor for Committing Sexual Violence as Lecturer Eka Yudha Saputra Jakarta - The Confederation of Indonesian Trade Unions (KSPI) and the Labor Party welcomed the decision of the Tangerang City Wage Council Plenary Meeting regarding the determination of City Minimum Wage (UMK) and the City Sectoral Minimum Wage (UMSK) for 2025 KSPI President and Chairman of the Labor Party regards this achievement as proof of the collective struggle of workers He stated that this success is inseparable from the consistency of the Labor Party in fighting for workers' welfare including through a judicial review victory in the Constitutional Court "This decision is a step forward in advocating for fair wages for workers We invite other regions to follow Tangerang City's lead in setting a fair wage increase," said Said Iqbal in a written statement on Saturday Tangerang's UMK was agreed to rise by 6.5 percent in accordance with Minister of Manpower Regulation No This increment translates to IDR 309,418.82 bringing the total UMK for Tangerang City in 2025 to IDR 5,069,708.36 held at the Tangerang City Manpower Office was attended by representatives from Worker/Labor Unions the Wage Council also agreed on the UMSK for various leading sectors in Tangerang City with additional increments ranging from 2 to 7 percent of the 2025 UMK This value is derived from a 6.5 percent UMK increase and a 7 percent Sectoral increase The Labor Party and KSPI call on all labor elements in Indonesia to maintain this fighting spirit especially in overseeing UMK and UMSK increases in accordance with the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 Banten Acting Governor Al Muktabar also set the 2025 Banten Provincial Minimum Wage (UMP) at IDR 2,905,119.90 This figure rose 6.5 percent from the previous year's UMP aimed at improving the welfare of workers in the region the provincial sectoral minimum wage (UMSP) for Banten was also set with a 6.5 percent increase This decision is regulated in Banten Governor Decree No Minister of Manpower Yassierli said the setting of the 2025 provincial minimum wage or UMP at 6.5 percent was without a definite calculation formula this was due to the very tight time frame for the UMP discussion as it had to be set before the end of 2024 we have to come out with a simple policy because time was also tight," Yassierli told Tempo the central government eventually chose the option to uniformly apply a 6.5 percent UMP increase in all provinces in the country This is to anticipate protracted discussions at the regional level regarding the 2025 UMP amount EKA YUDHA SAPUTRA I PUTRI SAFIRA PITALOKA I VEDRO IMMANUEL Editor's choice: Manpower Minister: 6.5% Hike in Minimum Wage Not a Populist Policy Learn About the Outsourcing Practices Prabowo Intends to Scrap BPS: 7.28 Million Indonesians Unemployed as of February 2025 How Police Repression Unfolded During Semarang May Day Rally Jakarta May Day: Prabowo Pledges Task Force to Tackle Layoffs Trump's Tariff Threatens Indonesia's Labor-Intensive Industries The recent controversy surrounding a long bamboo barrier in the waters off Tangerang regency has highlighted the issue of overlapping regulations on land rights in coastal areas which complicates planning and zoning in such areas across the country conducted by the Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) found that conflicting laws had caused different interpretations of land ownership in coastal areas which restricts the issuance of deeds for plots of land in coastal areas IOJI program director Andreas Salim said the law was often interpreted inconsistently depending on the interests of the parties involved The 2007 Management of Coastal Areas and Small Islands Law But the provisions in question were challenged at the Constitutional Court which declared the articles unconstitutional in 2010 reasserting the stance that prohibits land permits in coastal areas,” Andreas said at the study’s launch event in Jakarta on Wednesday he Maritime Affairs and Fisheries Ministry’s decision to end its probe into the installation of a 30-kilometer bamboo fence in coastal waters off Tangerang regency has raised questions on the authorities’ commitment to thoroughly investigate the origins of the structure The decision was first announced by Maritime Affairs Minister Sakti Wahyu Trenggono during a meeting with House of Representatives Commission IV overseeing maritime affairs on Feb the ministry found two officials of Kohod village in Tangerang as people responsible for installing the sea barrier Sakti added that his office slapped administrative sanctions on the two officials and ordered them to pay a Rp 48 billion (US$2.95 million) fine The minister also announced that the maritime affairs ministry had closed its investigation into the matter with the village officials as the only individuals responsible for the installation of the sea barrier The decision was slammed by Susan Herawati the secretary-general of the People's Coalition for Fisheries Justice Indonesia (KIARA) who said that the ministry should continue investigating the matter to find the main actors who benefited the most from the barrier’s construction “The ministry has yet to identify the key figures behind the barrier It’s impossible for village officials to fund and build such a massive structure that costs billions,” Susan told The Jakarta Post on Saturday criminal law expert Abdul Fickar Hadjar from Trisakti University in Jakarta called the ministry’s decision “absurd” May 5 (Xinhua) -- The Pet Fest 2025 was held at the Indonesia Convention Exhibition in Tangerang Regency The event featured a variety of activities and community sessions tailored for pet lovers along with a showcase of the latest pet products.  It provided an opportunity for pet enthusiasts to celebrate their passion for animals and connect with like-minded individuals he National Police’s Criminal Investigation Agency (Bareskrim) is moving forward in a probe into the alleged falsification of permits for land on the shoreline facing an illegal sea barrier in Tangerang regency which has sparked a debate about the issue of unlicensed land reclamation The police on Tuesday questioned five witnesses including two officials from the Agrarian and Spatial Planning Ministry and one from the Maritime Affairs and Fisheries Ministry The police also examined and collected evidence from the area around the bamboo fence “Following an examination on the ground on Tuesday we now have enough evidence to launch a formal investigation into the alleged falsification of permits,” Bareskrim general crimes director Brig investigators questioned seven other witnesses mostly former and incumbent senior officials at the Tangerang Land Agency “We have also received 263 documents from the agency regarding the process of issuing land certificates Investigators will examine the documents,” Djuhandani said on Monday as quoted from the police official news channel The police are also looking into potential money laundering in the installation of the fence that spans 30 kilometers in the waters of six districts in Tangerang The police began their preliminary investigation into the alleged falsifying of right-to-build permits (HGB) and ownership certificates (SHM) for plots of land across from the fence on Jan following instructions from police chief Gen Address: Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 Whatsapp: +62811-1933-3639 Email: ppid@brin.go.id Satu persatu dia menjahit jaring yang rusak di beberapa sisinya para perempuan sedang mengupas kulit kerang hijau “Nanti ini jam 4 (16.00) ke laut,” katanya kepada Mongabay Tangkapan ikan menurun apalagi laut sudah ada pembatas Dia was-was kalau nanti tak bisa melaut lagi “Takutnya gak boleh masuk lagi (untuk melaut) Pantauan Mongabay di pesisir Desa Ketapang  pengembang yang memasang batas di laut itu Para nelayan sempat mencabut bambu-bambu di lautan itu karena mengganggu aktivitas perahu mereka pengembang atas dalih izin pemerintah desa memasang pembatas lagi namanya ombak susah perahu belokin nyasar kesini kena bambu akhirnya bocor nelayan tak ada ‘izin’ akses melaut melalui area itu Dia punya bagan yang jadi andalan bagi keluarga mereka dia bisa dapat pemasukan Rp400.000-Rp500.000 sehari banyak papan bertuliskan “Tanah ini milik Jaya Land.” Bahkan, papan itu juga ditemukan di sekitar kawasan pelestarian hutan mangrove Desa Ketapang. Jaya Land, salah satu pengembang PIK II “Dilarang memanfaatkan dan menggarap tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya Pasal 167 KUHP Pasal 6 Perpu Nomor 51/1960,” tulis plang peringatan itu “Namanya rakyat kecil mau ngelawan perusahaan gede itu mah mana mampu cepat atau lambat rumah-rumah warga akan tergusur untuk pengembangan PIK II Pemandangan serupa juga terjadi di Desa Kohod Bambu-bambu pembatas terlihat terpasang di laut  bukan nama sebenarnya nelayan Desa Kohod mengatakan  pembatas bambu itu mulai terpasang sejak 2022 Makin sulit melaut setelah ada batas-batas laut terus sekarang pada pakai bubu (perangkap) bukan jaring lagi kalau nebar kejauhan gak ada ikan dan rajungan mainnya ke pinggir,”katanya Joni tak tahu luasan laut yang dikuasai pengembang di Desa Kohod ini “Sebenarnya dikasih jalan (akses melaut) memang Bahkan sebagian nelayan sudah tak melaut lagi Itu juga udah abis sama biaya operasional.” sembari berharap akses nelayan melaut tidak terganggu tata ruangnya kasih ini untuk nelayan gitu,” katanya berharap para nelayan sudah tak bisa melaut dekat pesisir Pembangunan perumahan mewah yang mendapat status proyek strategis nasional di era Presiden Joko Widodo awal 2024 ini sudah menguasai pesisir Teluknaga dan Kosambi “Kita masuk udah dipriwitin (sekuriti meniup pluit) saja udah banyak sekuriti yang jaga,” kata Toto Nelayan sudah tak bisa mendekati laut dengan pesisir masuk area pengembang “Ada yang bandel motornya dibawa ke pos di pemasaran (di Dadap PIK II) ‘Besok-besok bapak gak boleh masuk sini lagi,” katanya Kini nelayan yang mengandalkan tangkapan ikan di pinggir laut mulai tergerus Nelayan yang punya kapal tetap melaut namun jarak kian jauh mereka hanya mengandalkan jalur di kawasan wisata mangrove Desa Muara Kalau dulu sebelum ada PIK  di pinggiran banyak (ikan) di daratan pun PIK II juga kuasai lahan-lahan warga seperti kebun dan sawah Banyak petani menganggur atau beralih kerjaan warga Desa Tanjung Burung ini puluhan tahun sebagai petani padi Hasil panen kelapa itu dia jual untuk memenuhi kebutuhan hidup  kelapa 200 pohon gak dibayar ganti rugi,” katanya Lahan-lahan itu kini sudah dijual dan akan jadi kawasan mewah Rina menganggur dan Samid bekerja serabutan Kepala Badan Perencanan dan Pembangunan Kabupaten Tangerang  PSN PIK II merupakan kewenangan pemerintah pusat  ada daerah mengajukan usulan dan kemudian ditetapkan pemerintah pusat dengan beberapa kriteria kita hanya mengikuti program yang dicanangkan pusat Pemerintah Kabupaten Tangerang hanya sebatas dimintai rekomendasi terkait PSN PIK II Pemerintah Kabupaten Tangerang menyetujui pembangunan PIK II karena lokasi sesuai RTRW “Kita sudah menyetujui karena sudah sesuai RTRW itu kawasan perusahaan yang ditetapkan sebagai PSN PIK II secara RTRW membuka kawasan permukiman kepadatan tinggi jadi apa saja yang ada disana sudah sesuai RTRW.” Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengaku belum mendapatkan informasi soal lokasi pengembangan PIK II yang jadi PSN Terutama soal status lahan yang dibebaskan karena PSN PIK II oleh swasta apakah yang dimaksud itu kawasan hutan atau bukan nanti saya cek dulu,” katanya kepada Mongabay penetapan PSN untuk PIK ini sebenarnya belum beres Masih ada beberapa persyaratan harus mohon ulang ke KATR/BPN termasuk kesesuaian tata ruang “Jadi saya mungkin belum bicara sampai ke pembebasan karena permohonan izin-izin yang terkait dengan tindak lanjut dari KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) sedang diproses.” pemerintah harus memastikan pengadaan tanah atau pembebasan lahan tidak merugikan masyarakat masyarakat bisa melapor ke KATR/BPN apabila mendapat ketidakadilan atas pembebasan lahan Mongabay berupaya menghubungi pengembang PIK 2 untuk meminta konfirmasi Corporate Secretary & Shareholder Relations PT Pantai Indah Dua Tbk (PANI) dan Fionna Chrysanti Head of Public Relations Department Agung Sedayu Group Masyarakat pesisir Kabupaten Tangerang yang terdampak pembangunan PIK II takut lapor harga tanah akan turun bila tak jual ke pengembang Fadli menjamin akan langsung menindaklanjuti “Kita mendorong juga nih siapa yang mau cerita karena di Ombudsman laporan itu bisa dilindungi sampaikan dan kita sudah dorong lewat tokoh masyarakat cuma sampai sekarang belum ada laporan yang masuk,” katanya Ombudsman Banten sudah turun ke lapangan dan menjalin komunikasi dengan masyarakat “Kita akan lindungi identitas pelapor dan akan jaga mereka tidak dirugikan atas laporan yang mereka sampaikan ke Ombudsman.”  pembangunan semestinya tidak merugikan masyarakat justru harus memastikan masyarakat tetap bisa meningkatkan taraf hidup “Artinya kalau dia petani dengan lahan umpama 500 meter ya kan gak mungkin tiba-tiba kerja bangunan bukan itu bidang usaha dia dan keahliannya,” katanya mestinya bisa dapat tempat di daerah lain dengan luasan sama “Artinya yang terdampak jangan jadi korban Ombudsman berencana investigasi atas dasar inisiatif Mereka masih mengumpulkan bukti-bukti sebelum masuk ke tahap investigasi Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekusi Nasional Walhi mengatakan yang dialami masyarakat Pesisir Kabupaten Tangerang “Belakangan kita tau wilayah pesisir mengalami perampasan masyarakat kehilangan akses pantai dan laut secara drastis,” katanya di Jakarta orang sudah sulit akses pada pantai yang bersih dan gratis merupakan dinamika dalam PSN dan proyek pemerintah lain pembebasan lahan yang tak sesuai hingga masyarakat kehilangan mata pencarian seharusnya jadi pintu masuk untuk evaluasi PSN di Indonesia termasuk PIK II dia merasa kriteria masuk PSN makin tak jelas proyek pemukiman mewah murni swasta tetapi masuk PSN Kala Hutan Mangrove Pesisir Tangerang Terbabat jadi Pemukiman Mewah Adidas and other foreign brands have laid off thousands of workers in Tangerang who heads the Banten Manpower and Transmigration Agency was in the process of laying off 2,000 workers “There will be more [layoffs] next year,” Septo said on Wednesday He added that the downsizing was not related to minimum wages and was instead brought about by a reduction in product orders from the foreign clients which had in turn decreased production volumes The layoffs had been ongoing since November and the companies were now handling wages owed to the affected workers Tangerang businesses laid off 12,000 workers of whom only a small portion had not received compensation With exclusive interviews and in-depth coverage of the region's most pressing business issues "Prospects" is the go-to source for staying ahead of the curve in Indonesia's rapidly evolving business landscape there was always some company asking for permission for layoffs The permit is [issued] at the regency or city level and there were around 12,000 workers throughout 2024,” he said he National Police’s Criminal Investigation Department (Bareskrim) says that no evidence has been found to support a corruption charge in the case of the 30-kilometer illegal sea barrier installed in the waters of Tangerang regency The announcement comes after the Attorney General’s Office (AGO) returned the Bareskrim’s case file naming four suspects including Kohod village head Arsin and secretary Ujang Karta who were alleged of forging right to build (HGB) permits and ownership certificates (SHM) for coastal land opposite the makeshift bamboo fence Prosecutors had instructed police investigators to also charge the suspects with document fraud and accepting illicit gratuities and bribery under the Anticorruption Law as the AGO had found indications of potential abuse of power leading to state losses Based on insights from experts and the Supreme Audit Agency (BPK) the Bareskrim concluded there was no evidence of state losses an essential element in a corruption charge as mandated by a 2016 Constitutional Court ruling According to Bareskrim general crimes director Brig local fishers were the only victims of financial losses discovered so far The Indonesian Ombudsman estimated that some 4,000 local fishers had suffered income losses of at least Rp 24 billion (US$1.4 million) excluding the cost of repairing their fishing boats damaged by the sea barrier due to the structure restricting their access to the sea “We have reviewed the AGO’s instructions thoroughly and concluded that this is not a corruption case,” Djuhandhani said on Thursday Khumar Mahendra TEMPO.CO, Jakarta - The owner of the sea fence in Tangerang According to data from Indonesia's Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (ATR/BPN) there are two companies that own the Building Use Rights (HGB) certificates for the 30.16-kilometer sea fence in the waters of Tangerang which company is the mastermind behind the sea fence the sea fence in Tangerang is controlled by the company PT Intan Agung Makmur which has 234 HGB certificates and PT Cahaya Inti Sentosa with 20 plots the certificates are also owned by individuals namely nine plots and Land Ownership Certificates (SHM) for 17 plots the number of sea fences in Tangerang that have HGB certificates is up to 263 plots Based on data from the Directorate General of General Legal Administration (AHU) of the Ministry of Law (Kemenkum) the two companies have been legally registered under the law PT Intan Agung Makmur was authorized by the Directorate General of AHU Ministry of Law and Human Rights based on Decree (SK) Number AHU-0040990.AH.01.01.Year 2023 issued on June 7 The company is registered as a national private company with an unlimited term and closed status PT Intan Agung Makmur itself has a real estate business activity with the Indonesian Standard Business Classification (KLBI) code 68111 The company's authorized capital is listed at Rp5 billion The company's shares are owned by two entities namely Kusuma Anugrah Abadi and Inti Indah Raya which each have 2,500 shares totaling Rp2.5 billion The company is led by Belly Djaliel as director and Freddy Numberi as commissioner Freddy is a retired TNI AL with the rank of Marshal Madya He was once the Governor of Papua in 1998 after retiring PT Cahaya Inti Sentosa was authorized by the Directorate General of AHU Ministry of Law and Human Rights based on Decree (SK) Number AHU-0078522.AH.01.02.Year 2023 issued on December 14 The type of the Company is listed in the form of non-facility domestic investment (PMDN) with an unlimited period and closed status The Company's authorized capital is recorded at Rp356.4 billion but the issued and paid-up capital is worth Rp89.1 billion the shareholders of PT Cahaya Inti Sentosa are PT Pantai Indah Kapuk Dua (PANI) Agung Sedayu Group owned by Sugianto Kusuma or Aguan and Salim Group owned by Anthoni Salim are shareholders in PANI PT PANI owns 88,500 shares or worth Rp88 billion Then PT Agung Sedayu and PT Tunas Mekar Jaya each have 300 shares worth Rp300 million in Cahaya Inti Sentosa the shareholders of PT Intan Agung Makmur are Kusuma Anugrah Abadi and Inti Indah Raya each with 2,500 shares worth Rp2.5 billion The company's management includes Nono Sampono as president director Nono Sampono was once Deputy Chairman of the DPD RI for the 2017-2024 period This retired Indonesian Navy (AL) with the rank of lieutenant general (Marine) was once the Commander of Paspampres the company owned by tycoon Aguan claims to have obtained a certificate according to procedure "The SHGB above is in accordance with the process and procedure We buy from the people SHM (ownership certificate)," said Agung Sedayu Group's attorney He explained that the SHGB in the name of his subsidiary did not cover the entire area of the 30.16-kilometer sea fence the HGB-certified sea fence owned by Agung Sedayu's subsidiary is only in Kohod Village "The sea fence does not belong to PANI (Pantai Indah Kapuk 2 Tbk), of the 30 km of sea fence the ownership of the SHGB of the subsidiaries PIK PANI and PIK Non PANI is only in Kohod Village in other places it is certain that there is none," he said He said that with the ownership of the Building Use Rights Certificate behind the official name his party had paid taxes and was listed in the SK for the Location Permit/PKKPR pay taxes and have a Location Permit/PKKPR letter," he said Hammam Izzuddin contributed to this article Editor's Choice: Indonesian Navy Confirms Dismantling of Sea Fence is President Prabowo's Order Click here to get the latest news updates from Tempo on Google News Indonesian Police Hunt for NGO Member Who Assaulted Two High School Security Guards in Tangerang Tangerang Police Provide Free Vehicle Storage Service for Eid Homecoming Travelers Polemics Surrounding Prabowo's Invitation of 8 Tycoons to the State Palace Palace Reveals Prabowo's Dialogue with Business Tycoons Heavy Rain Causes Flooding Across Five Districts in South Tangerang Tangerang Sea Fence: Why Did the Case Stopped at Kohod Village Head Arrest Sapto Yunus TEMPO.CO, Jakarta - Fishermen who are members of the Pantura People's Network (JRP) of Tangerang Regency, Banten, claim that the 30.16-kilometer bamboo sea fence that stretches along the north coast of the area was built as a tsunami and abrasion disaster mitigation "The sea fence that stretches along the north coast of Tangerang Regency was deliberately built independently by the community This was done to prevent abrasion," said JRP Coordinator Sandi Martapraja in Tangerang on Saturday He said that if the condition of the sea wall is good the area around the bamboo fence and its surroundings can be used as a fish pond This provides new economic opportunities and welfare for the local community said that the construction of the bamboo sea wall was intended to make it easier to catch fish and cultivate green mussels and break the waves Ombudsman Considers JRP's Reason Illogical Head of the Banten Province Ombudsman Representative Fadli Afriadi said the fishermen's group's claim was baseless "Based on information from fisheries and marine experts it is also illogical for the reasons given It seems impossible," said Fadli in Tangerang He considered that the presence of the sea fence would reduce the added value of fishermen This was based on the results of discussions with fisheries and marine experts Member of the Indonesian Ombudsman Yeka Hendra Fatika estimated that the losses arising from the construction of illegal sea fences in Tangerang Regency reached IDR 16 billion This amount is an initial calculation of the losses experienced by fishermen and fish farmers on the coast where the sea fence was erected as long as there is that case," said Yeka via telephone on Sunday He conveyed the initial calculation after previously visiting a number of sub-districts affected by the sea fence in December 2024 Yeka said that the losses arose from various difficulties experienced by fishermen including because they had difficulty going to sea coastal residents in Tangerang Regency have to travel further to go to sea because of the fence Fishermen have to take a road around the fence which takes up to 1.5 hours to go to sea and it also wastes fuel because if they want to go to sea they have to spend an hour and a half on the road it is not known for sure who built or owns the fence he received reports that a number of residents whose villages or sub-districts are not yet known helped build the fence They were paid by parties whose identities are not yet known to build the fence from bamboo slats "There is a story from the reporter who said that they were paid Ombudsman Surprised that the Sea Fence in Tangerang Has Been Left There for So Long Yeka was also surprised that the construction of the sea fence was not acted on more quickly by the authorities He considered the sealing that only occurred on January 9 "It's clearly disrupting the fishermen's work He said that there should be parties at the location who have the authority to stop the illegal fencing He had visited a number of villages affected by the sea fencing in Tangerang Regency in December 2024 Yeka did not want to speculate too early about why it was allowed to happen how can the sea be fenced and the village officials are silent and the law enforcement officers are also silent," he said He said he had received a number of reports about intimidation received by residents because they reported the construction of the sea fence he could not confirm the incident or the identities of the parties who intimidated the community Sultan Abdurrahman and Antara contributed to the writing of this article Editor’s Choice: DPR Urges Govt to Arrest Sea Fence Installers in Tangerang, Not Just Seal It Up Civil Servant Employment Delay; Ombudsman Urges Govt to Avoid Unnecessary Complications Police Detain Kohod Village Head in Tangerang Sea Fence Case The Indonesian Navy (TNI AL) deployed 600 personnel on Saturday to dismantle bamboo barriers spanning 30 kilometers in the waters off Tanjung Pasir The operation was conducted under direct orders from President Prabowo Subianto “We are here on the orders of the President of the Republic of Indonesia to open access for fishermen,” said Harry Indarto Local fishermen had raised concerns over the barriers which reportedly obstructed their fishing activities Many were reluctant to dismantle the structures themselves without official authorization Harry revealed that complaints from fishermen had been heard for months the Navy coordinated with village officials to address the issue “We requested the installation of markers or the opening of access routes to facilitate fishermen navigating in and out of the waters,” he added aims to dismantle two kilometers of the bamboo barriers per day “It’s impossible to remove all 30 kilometers in a single day Our target today is to clear at least two kilometers,” Harry said which are reinforced with nets and anchored by sandbags The barriers span across 16 villages in six districts and have been a source of controversy such as the North Coast People’s Network (JRP) claim the barriers were built by local communities to prevent tsunami damage and coastal erosion The Ombudsman of Indonesia found evidence suggesting the project required billions of rupiah with workers reportedly paid Rp 100,000 per day These findings raise doubts about the JRP’s claim of community-led efforts Accusations have also surfaced that the barriers were installed by developers associated with the nearby Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) project PIK 2 management denied involvement.  Government officials clarified that the barriers are not part of any approved infrastructure projects in the area Deputy for the Chief Economic Affairs Minister Wahyu Utomo said the region is protected for environmental preservation and no construction is allowed without proper permits “The President has ordered the barriers’ removal and a thorough investigation,” said Ahmad Muzani Secretary-General of Prabowo’s Gerindra Party The dismantling process is expected to continue in the coming weeks ensuring fishermen regain full access to the sea Watch The Mayor's Speech Here The Tangerang Regency launches the Innovative Bamboo Garden to enhance happiness indices and reduce unemployment Bamboo has symbolized resilience and adaptability in Tangerang's culture since 1887 Objectives of the Innovative Policy for Bamboo Garden Development Learn More About The Stakeholders The Bamboo Tourism Park represents a state-of-the-art approach to sustainable tourism and community empowerment Designed to harmonize cultural preservation with ecological innovation the park underscores Tangerang Regency’s commitment to advancing themes of wellness Visitors to the park will encounter a serene bamboo landscape interwoven with opportunities to explore traditional practices and contemporary applications of bamboo Learn More About The Masterplan Here One of the park’s most distinctive attractions is Barak Karinding a traditional Sundanese musical performance that utilizes bamboo-crafted instruments These instruments are renowned for producing calming frequencies that promote relaxation and mental equilibrium creating an immersive and therapeutic auditory experience for audiences Performed in the midst of verdant bamboo groves Barak Karinding offers visitors a profound connection to the natural and cultural heritage of the region this initiative safeguards traditional musical forms and ensures their transmission to future generations establishing a strong cultural foundation within the park Watch Barak Karinding A fundamental aspect of the Bamboo Tourism Park’s mission is fostering economic empowerment for local Micro The park hosts a dynamic bazaar where artisans and entrepreneurs showcase a wide variety of bamboo products These offerings reflect bamboo’s adaptability as both a traditional and contemporary resource To ensure the competitiveness of these MSMEs the government provides extensive training programs focused on product innovation the Bamboo Tourism Park not only strengthens the regional economy but also cultivates a thriving community of skilled artisans and entrepreneurs Watch Our Bamboo Community Documentary The success of the Bamboo Tourism Park is grounded in community engagement and intergenerational collaboration One of the program’s most innovative partnerships is the SEHATI (Sekolah Keanekaragaman Hayati) initiative which actively involves middle school students in ecological stewardship and sustainable practices Students participating in SEHATI contribute significantly to the production of Effective Microorganism Bamboo (EMB) EMB has demonstrated remarkable efficacy in enhancing soil fertility and promoting sustainable agricultural practices positioning it as a key element of the park’s environmental strategy Through their involvement in EMB production students acquire practical scientific knowledge while directly contributing to the park’s ecological goals This initiative underscores the pivotal role of youth in driving environmental innovation and sustainability fostering a generation of eco-conscious leaders Watch Our Sehati Program The Bamboo Tourism Park is envisioned as a hub for holistic wellness Visitors are invited to participate in activities such as yoga all conducted amidst the tranquil setting of bamboo groves These programs are designed to nurture mental clarity and physical wellbeing offering a sanctuary from the demands of modern life the park hosts interactive workshops where participants can learn traditional bamboo weaving techniques These workshops not only deepen visitors’ appreciation for bamboo’s multifaceted applications but also reinforce its relevance as a sustainable resource By seamlessly integrating cultural traditions the Bamboo Tourism Park emerges as a model for leveraging cultural heritage to achieve sustainability The historical significance of bamboo in Tangerang Regency dates back to 1887 when it served as a vital resource for daily life Its inclusion in the regency’s official emblem highlights its enduring role as a symbol of resilience This revitalization initiative aspires to rekindle the community’s connection to bamboo by reintroducing it as a central element of cultural and economic progress By intertwining historical reverence with forward-looking innovation Tangerang Regency aims to preserve its heritage while embracing the future The bamboo revitalization program is not confined to a single location Plans are underway to establish Bamboo Tourism Parks in all 29 subdistricts of Tangerang Regency Each park will serve as a microcosm of the overarching vision embodying the principles of cultural preservation The expansion of Bamboo Tourism Parks across the regency is expected to create a network of sustainable destinations that celebrate local traditions while promoting ecological awareness Each park will feature distinctive bamboo applications ranging from artisanal crafts to innovative structural designs ensuring diversity and inclusivity in the program’s implementation Education will remain a cornerstone of the initiative with each park hosting environmental learning programs and collaborative projects involving schools These activities aim to deepen community engagement and amplify the program’s socio-economic impact Tangerang Regency aspires to position itself as an international leader in sustainable tourism and cultural innovation The bamboo revitalization program not only elevates the regency’s local identity but also provides a replicable framework for other communities worldwide Tangerang Regency demonstrates how tradition and modernity can coexist to create a sustainable and inclusive future Learn More About Global Support From UCCN Tangerang – Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya .. Tangerang – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang mengunjungi RSUD Balaraja untuk menanggapi langsung .. TANGERANG – Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid meninjau lokasi perbaikan Jalan Jati Gintung–Cituis Kecamatan Sukadiri Tangerang - Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi buka penyelenggaraan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional .. TANGERANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang resmi membuka Workshop Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang diselenggarakan .. Hendrik Khoirul Muhid TEMPO.CO, Jakarta - The Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) stated that the investigation into the case of the Tangerang sea fence in Banten has been completed The decision to stop the investigation came as the Indonesian National Police's Criminal Investigation Agency (Bareskrim Polri) named four suspects one of whom is the Head of the Village (Kades Kohod) Arsin bin Asip KKP has imposed a fine of Rp48 billion on Arsin two clear perpetrators were found who were proven to have actually carried out the fencing and have been subject to administrative sanctions," said the Minister of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) Sakti Wahyu Trenggono during a working meeting with the Indonesian House of Representatives Commission IV on Thursday how did the case of the Tangerang sea fence develop from its initial discovery until the KKP stopped the investigation This case began to emerge in early January following complaints from the community who felt disturbed by the presence of a sea fence in the waters of Tangerang Regency Fishermen claimed to have difficulty accessing the sea due to the presence of a bamboo fence spanning 30.16 kilometers The head of the Banten Provincial Maritime and Fisheries Service (DKP) stated that they had actually received reports of the sea fence in that area in mid-August 2024 The DKP team then conducted a review at the location the length of the sea fence was still about 7 kilometers This sea fence sparked controversy as it was located in a public utilization area based on Regional Regulation Number 1 of 2023 and intersecting with the offshore reservoir development plan initiated by Bappenas together with the Supervision and Surveillance Police (Polsus) from the Directorate General of Marine and Fisheries Resources Supervision (PSDKP) of the KKP conducted another inspection in the field on September 4 to 5 Patrols were carried out again on September 18 involving the Tangerang Regency Fisheries Service and the All Indonesian Fishermen's Union (HNSI) the Banten DKP requested that the installation activities of the fence be stopped The length of the sea fence at that time had reached 13.12 kilometers the installation of the sea fence continued and reached a length of 30.16 kilometers The government only paid attention after various complaints arose We are always very careful when passing through," said one fisherman in Karang Serang Village Minister of Maritime Affairs and Fisheries Sakti Wahyu Trenggono then stated that they would remove the sea fence if it did not have a Marine Spatial Activity Suitability (KKPRL) permit They have requested the Directorate General of PSDKP of the KKP to directly observe the location "If it is proven that it does not have a permit they will carry out dismantling related to the violation of the sea area usage permit meaning that the buildings there must be stopped," said Sakti The KKP then sealed the sea fence on Thursday The sealing of the sea fence was carried out by a KKP team led by the Director General of Marine and Fisheries Resource Supervision Pung Nugroho Saksono or Ipunk He stated that the sea fencing was illegal if referring to the basic KKPRL permit we are stopping the fencing activities while continuing to investigate who is responsible for this activity," said Ipunk on Thursday JRP's Admission Regarding the Construction of the Tangerang Sea Fence Amidst the speculation of who was behind the Tangerang sea fence a group of people calling themselves the Pantura People's Network (JRP) emerged and claimed to be the ones who built it Local residents are said to have collaborated to build the erosion-preventive sea fence "The sea fence that stretches along the northern coast of Tangerang Regency was intentionally built by the community," said JRP Coordinator Sandi Martapraja in Tangerang Sandi's statement was responded to by Mulyanto a politician from the Prosperous Justice Party (PKS) from Banten The founder of the Indonesian Scientist and Technologist Association (MITI) referred to the sea fence as having a negative impact on the fishermen the statement that the sea fence was beneficial was contradictory "The existence of the sea fence forces the fishermen to go further out to sea which ultimately increases operating costs they have conveyed this complaint to the Indonesian Ombudsman The Ombudsman has even calculated the annual losses of the fishermen," he said on Saturday He also addressed the costs of building the sea fence which amounted to nearly Rp500,000 per meter He stated that it was highly unlikely for the community to afford such a large amount of money for public purposes which should be the responsibility of the state the current economic condition of the community is very concerning President Prabowo Subianto then instructed the Indonesian Navy (TNI AL) to dismantle the sea fence in Tangerang This was conveyed by the Head of Information of TNI AL First Admiral I Made Wira Hady "This task is a direct instruction from President Prabowo through the TNI Commander General Agus Subiyanto to us," he said the 30.16-kilometer sea fence was finally completely dismantled on Thursday The dismantling event was directly closed by Commander of the Marine Corps (Danpasmar) I there remains 1.36 kilometers of sea fence and we have completed it Today is the closing of the sea fence dismantling process," said Hermanto as the Kades of Kohod in Pakuhaji District came under public scrutiny after the dismantling of the sea fence The Kohod village community referred to him as an 'exceptional village head' and a 'favorite of officials' who always took the lead in defending the sea fence in the waters of his government village A video of him on social media seemingly acting as the foreman of the sea fence went viral He also made controversial statements when debating with the Minister of Agrarian and Spatial Planning (ATR) and the Head of the National Land Agency (BPN) Arsin stated that the sea fence area was formerly a pond stating that the area fell into the category of vanished land as it was not visible physically residents of Kohod Village revealed that Kades Kohod had disappeared and never went to the office even though it was only 500 meters away from his home KKP had called Arsin in his capacity as the Head of Kohod Village to provide information regarding the sea fence in Tangerang but he didn't show up," said Special Staff of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries stated that the Director General of Marine and Fisheries Resource Supervision had examined 13 witnesses related to the illegal sea fence case in the Tangerang Sea as of January 31 these 13 people included Kades Kohod and two representatives of JRP who had claimed to be community self-help groups that installed the sea fence know and are related to the incident," said Dedi in Jakarta the police had examined 44 witnesses in a case of alleged forgery of documents used to process the Building Use Rights Certificate (SHGB) and Ownership Certificate (SHM) for the Tangerang sea fence the Tangerang Regency Land Office stated that the area of the sea fence already had SHGB and SHM certificates with details: 234 SHGB plots in the name of PT nine SHGB plots in the name of individuals The police found indications that the certified sea area owned by several companies and individuals was allegedly obtained using girik and other fake ownership documents In addition to the alleged document forgery investigators are examining the misuse of authority in issuing certificates These actions potentially lead to money laundering offenses "Our preliminary suspicion is that the submission of SHGB and SHM used those fake girik and other ownership documents," said the Director of General Crime Investigation of the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency Brigadier General Djuhandani Rahardjo Puro investigators from the Directorate of General Crime Investigation (Dittipidum) of the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency then searched the office and house of Arsin in Pakuhaji District This search was carried out involving the ranks of the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency the Central Forensic Laboratory (Puslabfor) Following the search, the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency named four suspects in a case of alleged land document forgery in the Tangerang sea fence area on Tuesday, February 18, 2025. The four suspects are the Kades Kohod the Secretary of Kohod Village Ujang Karta They have been detained by the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency since Monday night "We have decided to detain these four suspects starting tonight so they won't flee and repeat their actions," said Djuhandhani the land document forgery committed by the suspects involves several document letters for requests for land rights in the area enclosed by the Tangerang sea fence The suspects together created and used fake letters such as girik letters of physical possession of land plots and power of attorney letters for handling certificates in the name of Kohod Village residents "These letters were used by Arsin bin Asip and his associates to process the issuance of 263 Building Use Rights Certificates at the Tangerang Regency Land Office All document forgery was carried out by the suspects from December 2023 to November 2024," said Djuhandhani Minister Sakti Wahyu Trenggono revealed that the investigation into the Tangerang sea fence case has been completed Based on the examination and evidence available Trenggono said that the KKP had identified Kades Kohod and his employees as the responsible parties and imposed a fine of Rp48 billion "A fine of Rp48 billion has been imposed in accordance with the area and size," he said Termination of the Investigation Raises Questions The termination of the investigation into the Tangerang Sea Fence case by the KKP following the naming of several suspects has attracted attention from various parties The KKP's investigation should have been able to further reveal the actors involved in the illegal sea fencing One of these suspicions was voiced by a member of the Indonesian House of Representatives from the National Awakening Party (PKB) He questioned the urgency and purpose of a village head building a 30.16-kilometer sea fence He also questioned the reason Kades Kohod was designated as the responsible party in this case "We understand that Kades Kohod was arrested for falsifying documents I haven't heard that it was for installing the sea fence," he said in the Indonesian parliamentary complex in Senayan Secretary General of the People's Coalition for Fisheries Justice (KIARA) Susan Herawati also noted some anomalies it is unlikely that a village head and staffers could fund the construction of a sea fence that stretches for dozens of kilometers without other parties as donors Susan Herawati also highlighted the lack of sanctions from the KKP for officials of the Tangerang Regency Land Office under the Ministry of ATR/BPN government officials must have played a role in issuing SHGB certificates above the sea Susan believes that the KKP's investigation should have uncovered their roles "It shouldn't just be Arsin (Kades Kohod) who is implicated there is no way the ATR/BPN didn't know," said Susan Meanwhile, AS Laksana, a writer and essayist from Semarang, also questioned the KKP's investigation for not addressing several companies that chose the Building Utilization Rights Certificates (HGB) in the waters of Tangerang suspicions were directed at the companies and individuals who owned SHGB certificates in the sea Why was it suddenly directed at the village head?" said Sulak and Annisa Febiola contributed for this article Editor's Choice: Police Detain Kohod Village Head in Tangerang Sea Fence Case Trash from Jakarta and Tangerang Washes Up on Untung Jawa Island Extensive Planning of the Sea Barrier Crime Novali Panji Nugroho TEMPO.CO, Jakarta - The Indonesian Navy (TNI AL) resumed dismantling the sea fence in Tangerang The dismantling of the 30.16-kilometer-long sea fence had been temporarily halted for seven days due to bad weather conditions The Head of the Indonesian Navy Information Service stated that the dismantling of the sea fence was carried out at two locations: Tanjung Pasir where 500 meters of the sea fence had been removed a total of 20.7 kilometers out of the 30.16-kilometer sea fence in Tangerang has been dismantled Wira said that the sea fence dismantling in the Tangerang waters had faced challenges due to strong winds and high waves we have continued the dismantling after considering the weather conditions at the site," Wira said in a written statement on Tuesday Wira said that the Indonesian Navy is still working to dismantle the entire sea fence spanning the three areas of Tangerang this effort is part of the institution's commitment following an order from President Prabowo Subianto "The President of Indonesia has ordered the opening of access for fishermen to earn a living and restore their daily livelihood of fishing," said Wira A total of 256 personnel have been deployed to continue dismantling the sea fence in Tangerang consisting of elements from the Indonesian Navy The Indonesian Navy has deployed several tools for this operation Previously, the dismantling of the sea fence in Tangerang was halted for a week due to weather conditions personnel and dismantling equipment from the Indonesian Navy remained on standby in the area Editor's Choice: Bareskrim Finds Alleged Forgery of HGB and SHM Certificates in Tangerang Sea Fence Case Indonesian Navy Lacking Foreign Submarine Detection Tools Indonesian Navy Member Suspected of Murdering Female Journalist in Banjarbaru Two Indonesian Navy Members Get Life Sentence for Shooting Rental Car Boss Indonesian Navy Member Becomes Suspect in Shooting of North Aceh Resident Tempo Jakarta - The Tangerang sea barrier intersects the Pantai Indah Kapuk development area The weakness of the government at the beck and call of tycoons THE building of the sea barrier in the waters north of Tangerang shows the state being defeated by business interests over the management of natural resources Rather than halting the construction of the bamboo and concrete barrier from the outset officials and law enforcement authorities at various levels allowed this illegal activity to continue Fishermen working in the waters off Tangerang reported the barrier to the Banten Maritime Affairs and Fisheries Office in May 2023 when the bamboo barrier was 400 meters long and the Water and Air Police discovered that the barrier was now 13.12 kilometers long they did not immediately halt the construction or follow up on the statements of local people who were involved in building it After the sea barrier went viral and caused an uproar online They claimed they did not know where the bamboo barrier had come from despite the fact that it did not just appear overnight the Maritime Affairs and Fisheries Ministry should have been able easily to find out what was going on there Pretending to know nothing just made people suspect that the ministry was involved Maritime Affairs and Fisheries Minister Wahyu Sakti Trenggono subsequently stated that the 30.16-kilometer bamboo barrier did not have a permit and ordered it to be sealed the Tangerang Regency Land Office had issued a building use rights certificate for a 300-hectare area of the sea Satellite imagery shows that the unlicensed ‘sea fence’ marks the border of the building use right It is fair to suspect that this barrier will subsequently become the boundary of a reclamation project An investigation by Tempo also found that in 2023 a law firm sent a letter to the head of the Banten Maritime and Fisheries Office The same letter was sent to the Maritime Affairs and Fisheries Ministry a month later which had the official stamps of 16 villages in six subdistricts the law firm said that people living in the area owned thousands of hectares of unregistered land (girik) that was previously cultivated for ponds and crops this agricultural land was submerged by the sea the law firm asked whether the region now underwater was administered by the regional government or the province The Maritime Affairs and Fisheries Ministry should have realized there was something strange about this letter A number of village heads said that their letter stamps have been used without authorization And the individuals mentioned in the letter as owners of this unregistered land were not local people It transpired that this was all a contrivance Satellite images have shown that the area was never a fishpond but is instead a fishing ground meaning it is not possible that there is unregistered land ownership there the law firm representative office disappeared The involvement of so many people shows that this business off the Tangerang north coast was orchestrated The existence of a network linking public and private individuals colluding in a state institution is evidence of state capture a term used to describe efforts by corporations to influence policy or regulations in their interests State capture is possible because powerful oligarchs make use of state institutions in order to benefit their businesses these oligarchs try to maintain and increase their private wealth They also exercise control over governments at the central and regional levels This is what has happened in the waters off Tangerang The 30.16-kilometer barrier cuts across the Pantai Indah Kapuk (PIK) development area. On the coast facing the bamboo barrier, the Agung Sedayu Group a National Strategic Project (PSN) as designated by the administration of Joko Widodo in March 2024 PIK Tropical Coastland is an expansion of PIK2 Without clear criteria, the designation of PSNs gave the impression that the Jokowi administration was using this policy to share out the cake among a few super-rich elites. With a PSN status project owners seem to be able to break any rules they like from circumventing regulations to breaching human rights when acquiring land National Strategic Projects should only be in the public interest not for private sector business activities that bring misery to many This includes the building of a bamboo barrier that limits the livelihoods of fishermen in Tangerang Read the Complete Story in Tempo English Magazine Overzealously Interpretating Obstructing an Investigation Halal Label, But Haram The Customary Forest Recognition Sweetener The Sea Barrier is Not Simply a Matter of Documentation The Lifelong Good Example of Pope Francis The Political Motive Behind the Red-and-White Cooperatives Keep the Promise to Eliminate Import Quotas Empty Promises of a Clean Judiciary Intimidation for Opponents of the TNI Law Revision Free Nutritious Meal Project for Family and Friends he Corruption Eradication Commission (KPK) will investigate potential graft in the Tangerang sea fence scandal and ensure it will not overlap with an investigation by the Attorney General's Office (AGO) Antigraft agency spokesperson Tessa Mahardhika said that the KPK would conduct an analysis verification and search process “that does not conflict with AGO’s investigation” “We will try to see [the case] from a different perspective and [to see] whether there has been a criminal act in the form of corruption that can be investigated and followed up by the KPK,” Tessa told The Jakarta Post on Monday that the KPK team has yet to coordinate with the AGO regarding the two institutions’ respective handlings of the case The agency previously received two reports of alleged corruption related to the illegal installation of the bamboo sea fence which spans 30 kilometers in waters across six districts in Tangerang regency in Banten and went viral because of its unexplained origin The Indonesian Anticorruption Community (MAKI) filed a report on Jan followed by former KPK chairman Abraham Samad last Friday Both reports called into question the sea fence’s rights-to-build permits (HGB) and ownership certificates (SHM) for land on the shoreline facing the sea fence Hanin Marwah TEMPO.CO, Jakarta - The Indonesian Ombudsman Chair, Mokhammad Najih, has revealed that fishermen in Tangerang Regency have suffered losses amounting to approximately Rp9 billion due to the construction of a sea fence in the region was determined based on an investigation conducted by the Ombudsman team the losses incurred by fishermen exceed Rp7.7 billion and reach Rp9 billion,” said Najih during a press conference at his office in South Jakarta on Wednesday which extends across the northern coastal waters has a detrimental impact on fishermen as it hinders fishing activities Fishermen are forced to travel longer distances to reach their fishing grounds His team’s calculation considered the number of fishermen residing along the coast the estimated fuel consumption per fishing trip with an estimate of 20 days at sea per month and the resulting financial burden on the fishing community the additional fuel costs incurred per trip amounted to Rp7.7 billion to Rp9 billion per year,” Najih explained impacts 16 villages and affects the livelihoods of approximately 4,000 fishermen The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries acknowledges the negative impact of the sea fence and discussions regarding its removal are still ongoing The starting point of the sea fence is in Tanjung Burung Village in Teluknaga District, adjacent to Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Makdis Adhari village on the west coast of Tangerang Agung Sedayu planned to build the Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland a national strategic project designated by President Joko Widodo in March 2024 the Tropical Coastland project is often referred to as an extension of PIK Editor’s Choice: Indonesian Navy to Dismantle 5 Kilometers of Sea Fence on Tanjung Pasir Coast Immigration Arrests Chinese Nationals for Working Illegally in Tangerang Sultan Abdurrahman Jakarta - The Ministry of Marine Affairs and Fisheries sealed an illegal sea fence in the waters of Tangerang Regency The unauthorized sea fence had been in place since 2023 until it was finally sealed by ministry officers on Thursday The sea fence made of bamboo slats stretched for more than 30 kilometers. The fence crosses the coastal areas of 16 villages in six sub-districts in Tangerang Regency “We are halting the fencing activities while resuming the investigation to search for the responsible parties,” said the director general of Marine Resource and Fisheries Surveillance Pung Nugroho Saksono Ipung said the sea fencing was illegal based on the lack of suitability of the marine space use (KKPRL) permit.  The fence is located in the Capture Fisheries Zone and Energy Management Zone regulated by the Banten Provincial DKP Spatial Plan Regional Regulation Number 2 of 2023.  also breached the provision under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) as it risks harms for fishers and the coastal ecosystems Ipung said joint personnel of Marine Special Police from KKP and the Banten Marine and Fisheries Agency had investigated the illegal sea fence last year and found the 30.16 kilometers of sea fence which equal to about half of the length of Tangeranf Regency’s coastline.  Tempo notes that local fishers have been complaining about the sea fences since 2023 A team from the Banten Provincial Marine and Fisheries Agency had also inspected the activity directly on the ground Irsyan Hasyim contributed to the writing of this article Editor’s Choice: Economist Comment on Giant Sea Wall: Expensive and Unsustainable Indonesia Among the Largest Tuna Producers in the World Annisa Febiola TEMPO.CO, Jakarta - Constitutional law expert Mahfud Md said it was not difficult to enforce the law regarding the right to build certificate (HGB) and land ownership certificate (SHM) in the sea area of Tangerang He said that it was a violation of the law "It is not difficult to investigate," said Mahfud Md in a video aired on his YouTube Mahfud MD official He mentioned that there is already important information in the HGB and SHM Nusron (Agrarian and Spatial Planning Minister) mentioned 263 earlier According to the former Chief of the Constitutional Court (MK) there is no need for a report for the case to be processed legally This is because the issuance of HGB and SHM in the sea has occurred and violated the law The police have to go down and investigate immediately," he said.  If the issue is later determined as a civil matter it still needs to be handled legally first.  Tempo's report titled "Behind the Sea Barrier in Tangerang" revealed the right to build certificate (HGB) and land ownership certificate (SHM) issued by the Tangerang District Land Office in Kohod Village 234 fields belong to PT Intan Agung Makmur and 20 fields are under PT Cahaya Inti Sentosa Then there are 9 other fields registered to individuals Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) Nusron Wahid also confirmed Tempo's findings. Nusron confirmed that the 30.16-kilometer sea fence in Tangerang has HGB and SHM "We confirm that certificates in the sea fence area as appeared in many social media," he said Nusron said that if the coordination's result showed that the certificates were outside the coastline an evaluation and review would be carried out Editor's Choice: Commission IV Will Form a Committee to Resolve the Sea Fence Case Legislators React to Prabowo's Plan to 'Clean Up' Pertamina he controversy surrounding the 30.16-kilometer-long fence installed illegally off the coast of Tangerang has escalated into a blame game between government Despite the structure’s massive scale and complex logistics of its construction raising questions about government transparency and accountability the origins of the makeshift bamboo fence have remained a mystery The Maritime Affairs and Fisheries Ministry has said the structure lacked the necessary permits while the Agrarian and Spatial Planning Ministry discovered that land permits for nearby coastal areas inexplicably extended into the sea raising suspicion that they were issued illegally an investigation revealed that two private companies PT Intan Agung Makmur (IAM) and PT Cahaya Inti Sentosa (CIS) both subsidiaries of property developer Agung Sedayu Group belonging to tycoon Sugianto “Aguan” Kusuma held right to build (HGB) permits for land that extended to the fence’s offshore location.  Agung Sedayu Group has denied involvement in the fence’s construction insists the company obtained its permits through legal means and that they do not cover the span of the fence former Tangerang regent Ahmed Zaki Iskandar claims that similar makeshift fences have existed since 2014 suggesting that local communities had built them to combat coastal erosion.  The lack of a clear answer has fueled speculation that the fence was constructed as part of a reclamation project linked to the Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 development a controversial national strategic project initiated under former president Joko “Jokowi” Widodo Critics posited that the fence’s purpose could be to artificially reclaim land later to be converted into a site for developing high-value commercial property have repeatedly denied any connection to the illegal structure With no entity claiming responsibility, the Indonesian Navy has begun dismantling the fence in stages under a direct order from President Prabowo Subianto Muhammad Ali and House of Representatives Commission IV chairwoman Siti Hedijati “Titiek” Soeharto has raised a question as to why the task has been assigned to the military rather than civilian authorities such as the Indonesian Marine Police (Korpolairud) The decision to dismantle the fence also appears to be an attempt at damage control and public appeasement since it has failed to dampen allegations that the structure is linked to a future reclamation or sea wall project This perhaps signals the Prabowo administration’s unease over the scandal mainly because it might be linked to a project inherited from his predecessor The blame game among state institutions and private firms points to deep bureaucratic dysfunction while also exposing fractures within Prabowo’s expanded coalition which still includes numerous Jokowi loyalists TEMPO.CO, Jakarta - The Pantura People's Network (JRP) claims that they are the ones who built the 30.16-kilometer illegal sea fence in the waters of Tangerang Regency The construction of this sea fence without a permit was previously widely protested by local fishermen The Coordinator of the Pantura People's Network (JRP) Sandi Martapraja admitted that the local community helped build the sea fence Sandi said the sea fence was useful for preventing abrasion "The sea fence that stretches along the north coast of Tangerang Regency was deliberately built independently by the community," said Sandi in Tangerang Sandi assessed that the sea fence made of bamboo slats could prevent disasters including by reducing the impact of large waves "Although it cannot completely hold back the tsunami," he said Sandi also claimed that the area around the bamboo fence could become a fish pond "These embankments were built by the initiative of the local community who care about the threat of environmental damage," said Sandi The sea fence has now been sealed by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) KKP gave the builders and owners of the fence 20 days to dismantle the building they built without a permit KKP is still trying to identify who is responsible for the construction of the sea fence Some fishermen welcomed the cessation of construction of the sea fence on the coast of Tangerang I am grateful for the firm action from the authorities and hope that the beach will be reopened for access to the sea," he said via Whatsapp to Tempo Saturday Harun asked that the sealing of the illegal sea fence not only be a gimmick from the government to simply calm the situation "Fishermen actually want the bamboo fence to be dismantled immediately they don't have to wait for the 20-day deadline I'm worried it's (just) a gimmick," said Harun fishermen living in Tangerang Regency had protested the construction of a mysterious sea fence whose owner and builder were not yet known We are always very careful when passing by," said one of the fishermen in Karang Serang Village Tangerang Regency who did not want to be named The fisherman said the existence of the sea fence makes it difficult for local fishermen to go out to sea every fisherman has to go far to another location to be able to fish The illegal sea fence was sealed by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries crosses the coast of 16 villages in six sub-districts in Tangerang Regency The fence stretches across three villages in Kronjo District and two village areas in Teluknaga District Ayu Cipta contributed to the writing of this article Editor's Choice: Ombudsman: Fishermen Have to Travel 1.5 Hours Due to Sea Fence on Tangerang Coast Alleged Illegal Layoff of Thousands of Sritex Employees Not Through Bipartite and Tripartite 91 Cosmetic Brands Recalled by BPOM: Shedding Light on Illegal Products Circulation The Ministry of Tourism and Creative Economy (Kemenparekraf) hosted a Creative Cities Workshop at Joglo Jambe Resto Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno attended the event and outlined the steps Tangerang Regency is taking to become a globally recognized creative region He emphasized the importance of innovation and quality in creative businesses to access international markets we see the enthusiasm of Tangerang Regency's creative economy players who are now working together to position the region as a World Creative District," said Sandiaga Uno Sandiaga underscored the region's creative economic potential highlighting the newly optimized Bamboo Revitalization Program This initiative focuses on developing bamboo as a sustainable and versatile material for creative industries The program aims to empower local artisans and create high-value bamboo products that can compete on the global stage Sandiaga noted the Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 National Strategic Project (PSN) as a catalyst for growth in the creative economy This development is projected to attract 20 million foreign tourists and generate up to 10 million jobs further enhancing the region's economic prospects "Creative economy players must be ready we have the opportunity to create products that not only drive business and job creation but also elevate Tangerang Regency to the global stage," Sandiaga said describing it as instrumental in preparing the region for its 2025 bid to join the UNESCO Creative Cities Network (UCCN) "This activity supports our MSME sector and collaboration to market their products effectively," Ujang stated Ujang further highlighted the Bamboo Revitalization Program as a cornerstone for the region’s development He noted that the program integrates training for artisans ensuring that bamboo-based products can meet global standards "Through this workshop and the revitalization program and leverage bamboo's potential to make their products known not only locally but internationally," Ujang added TEMPO.CO, Jakarta - Harli Siregar, head of the AGO’s Legal Information Center, has confirmed that his office is currently looking into the construction of the sea fence along the northern coast of Tangerang Regency the investigation remains in the preliminary fact-gathering phase "We are proactively collecting information and data as part of our authority," Harli stated at the AGO office on Thursday He refrained from disclosing specific details emphasizing that the investigation is still at the inquiry phase and not yet at a pro-justitia stage "We must proceed with caution in carrying out this task it is not as in-depth as a formal investigation," he explained Harli added that while the AGO is conducting an inquiry the matter ultimately falls under the jurisdiction of the relevant lead institutions “The AGO will defer to the appropriate agencies or ministries that have primary authority in this matter such as the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) or others,” he said He clarified that the AGO’s inquiry is intended to ensure law enforcement authorities stay informed on the issue we cannot afford to be left behind on this matter Our role is simply to gather information and data,” he remarked A letter bearing the AGO’s letterhead and addressed to Kohod village chief recently circulated on social media It showed that the AGO requests data and documents related to the issuance of Building Use Rights (HGB) and Freehold Title Certificates (SHM) for plots in the Kohod waters The request is believed to be linked to an investigation into alleged corruption in the issuance of these land titles which has gained public attention following the controversy surrounding the sea fence Harli could not confirm the authenticity of the letter “I haven’t received any information from the investigators yet We’ll see once it is officially recorded,” he said it should remain confidential as it pertains to an ongoing investigation Editor’s Choice: Agrarian Ministry Cancels 50 Sea Fence HGB Certificates Overzealously Interpretating Obstructing an Investigation Jakarta May Day: Prabowo Renews Call for Asset Forfeiture Bill AGO Issues Tracking Device for Jak TV Director Following City Detention Status Nonactive Jak TV News Director Granted City Detention Amid Health Concerns Former South Korean President Moon Jae-in Charged with Bribery Over Son-in-Law's Airline Job Jak TV News Director Suspended Over Obstruction of Justice in Corruption Cases President Prabowo Subianto has ordered the immediate removal of bamboo barriers illegally installed along 30 kilometers off the coasts of Tangerang Regency The president also instructed law enforcement authorities to investigate the barriers secretary-general of Prabowo’s Great Indonesia Movement Party (Gerindra) “The president has approved the dismantling of the offshore barriers and has called for an investigation,” said Muzani who also serves as the speaker of the People’s Consultative Assembly (MPR) A government official confirmed that the bamboo barriers are not part of the ongoing “national strategic project” in the coastal area which includes the upscale residential and business districts known as Pantai Indah Kapuk 2 a deputy for the Coordinating Minister for Economic Affairs overseeing regional development said the coastal area is under government protection for environmental preservation He added that no infrastructure construction is allowed without proper permits “No property developer has requested a permit to install offshore barriers,” Wahyu said.  The barriers – which are six meters tall and anchored by sacks of sand -- encircle 16 villages across six districts in Tangerang Regency obstructing the movement of fishing boats in the area and raising concerns among local communities BANDUNG CITY - Acting Governor of West Java Bey Machmudin will not cast his vote in the Simultaneous Regional Elections in West Java but in Banten on Wednesday (27/11/2024) tomorrow Bey Machmudin said he would not cast his vote like in the 2024 Presidential Election where he cast his vote at a polling station in Jalan Garut this time he will vote for the Candidate for Governor and Candidate for Deputy Governor of Banten as well as the Candidate for Mayor and Candidate for Deputy Mayor of South Tangerang "My ID card is from Banten," he said Bey said he would cast his vote according to his domicile in South Tangerang then after voting he would return to Bandung to monitor the 2024 Simultaneous Regional Election voting in West Java I will go straight to West Java," he said Bey monitored the preparations for voting at several Polling Stations (TPS) in Bandung City Bey is optimistic that the West Java Pilkada will be a successful example of the implementation of the 2024 Simultaneous Pilkada that is safe "We ensure that the Pilkada in West Java is honest This is our shared responsibility," he said he newly established Public Housing and Settlements Ministry has recently launched the groundbreaking of 250 landed houses in Tangerang intended for low-income citizens including civil servants from teachers to low-ranking police and military officers The two and a half hectares of land used in the project are a donation from property company PT Bumi Samboro Sukses which is partially owned by Housing Minister Maruarar “Ara” Sirait all the development processes would be handled and financed by property giant Agung Sedayu Group which aims for completion by the third quarter of 2025, is estimated to cost around Rp 60 billion (US$3.78 million) “This is the time for collaboration for the prosperity of the people,” Ara said on Friday during the groundbreaking ceremony in the village of Sukawali He also called for more cooperation between the government and private sector to build houses for the poor Read also: Ara aims to reopen idle ‘rusun’ in Jakarta The 60-square-meter houses each with two bedrooms a kitchen and a carport would be provided for qualified families without detailing the qualifications.  The minister further explained that the project was part of the ministry’s attempt to fulfill President Prabowo’s campaign promise to build 3 million houses annually for underprivileged people as the country is currently facing a housing backlog of 10.7 million units Ara announced his plan to reopen idle low-cost apartments and state-owned high rise buildings to address the housing crisis Among them are Rusun Pasar Rumput and the Wisma Atlet apartment complex in Jakarta Oyuk Ivani S TEMPO.CO, Jakarta - Chairperson of Commission IV of the House of Representatives (DPR) Siti Hediati Hariyadi, or Titiek Soeharto, will summon the Minister of Marine Affairs and Fisheries (KKP) Sakti Wahyu Trenggo to discuss the resolution to the issue of a 30.16-kilometer sea fence in the waters of Tanjung Pasir Titiek said the meeting is scheduled for Thursday we will have a meeting with the Minister of KKP at 10:00 a.m.,” said Titiek when met at the parliamentary complex in Jakarta on Wednesday Titiek said the meeting would discuss the resolution to the Tangerang sea fence case She emphasized that Commission IV of the DPR will continue to monitor the case.  Titik explained that in addition to holding regular meetings with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries Commission IV of the DPR will run another inspection of the sea fence location to ensure a proper resolution to the problem.  She also asked the general public to report any case of power abuse in the sea fence case to authorities Commission IV of the House—responsible for agriculture and marine affairs—will also oversee the investigation process against the sea fence’s right to build (HGB) and ownership rights (SHM) certificates which are considered formally and materially flawed.  Titiek said Commission IV had also asked the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning to discipline those suspected of violating the rules.  The members of Commission IV previously conducted an inspection at the sea fence location boarding a Navy-owned amphibious tank for about 30 minutes Hammam Izzuddin contributed to the writing of this article Editor’s Choice: Agrarian Minister Nusron Wahid to Revoke Ownership Certificates for Tangerang Sea Fence BKN Explains Why Nearly 2,000 Civil Servant Candidates Withdrew Protest Camp Against TNI Law Persists Before Indonesian Parliament The Shortcut to Making Laws Through Legislation Body Indonesian Lawmakers Claim No Plans Yet to Debate Police Law and Prosecutor's Bill Today's Top 3 News: Law Experts Explain Why House Rushed to Pass TNI Law Despite Public Outcry House Speaker: DPR Yet to Receive President's Directive on Polri Bill Military Spokesperson Claims Public Input in TNI Law Revision as Protests Persist TEMPO.CO, Tangerang - The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) plans to dismantle a 30.16-kilometer sea fence along the North coast of Tangerang Regency within the next one to two days located approximately 500 meters from the shoreline spans across 16 villages in six sub-districts it stretches across three villages in Kronjo Sub-district and two villages in Teluknaga Sub-district the KKP is still coordinating with various stakeholders to finalize the dismantling timeline “Perhaps there will be a solution about when the dismantling will begin in the next 1-2 days,” stated Halid Yusuf Director of Fisheries Resources Supervision at the Ministry of Marine Affairs and Fisheries during an inspection of the sea fence on Cangkir Island Halid conducted a field inspection of the sea fence along the coasts of Kronjo and Sukadiri along with representatives from the Indonesian Ombudsman and the Banten Province Maritime Affairs and Fisheries Agency The inspection involved a boat tour around the sea fence Halid emphasized that the issue of the illegally constructed sea fence is a shared responsibility among several ministries and institutions the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) coordinated action is needed to determine the next steps,” he explained The KKP is currently investigating the entity responsible for constructing the sea fence Another party previously claimed responsibility “We will consider all potential reactions It is clear that the Government is committed to enforcing regulations and upholding the law,” he stated Halid confirmed that the KKP has sealed off the sea fence along the northern coast of Tangerang Regency due to its unauthorized construction whether involving heavy equipment or community participation a member of the Indonesian Ombudsman who led the inspection of the sea fence in Tangerang waters highlighted the significant impact of this structure on public services particularly the livelihoods of local fishermen “We aim to ensure that fishing activities can resume normally as this fence is severely disruptive,” stated Yeka He mentioned that thousands of fishermen have suffered financial losses due to the sea fence over the past six months “The extended travel distance to sea and reduced fishing time have inevitably decreased their income,” explained Yeka Editor’s Choice: Gerindra Secretary General Affirms Prabowo Approves Sealing Sea Fence Indonesian Authorities Capture Malaysian Boat for Illegal Fishing he Agrarian and Spatial Planning Ministry/National Land Agency (BPN) has canceled hundreds of right-to-build permits (HGB) and land ownership certificates (SHM) in areas onshore from the illegal sea fence in the coastal waters of Tangerang regency BPN head Nusron Wahid explained on Wednesday that the majority of the permits were invalid as they covered areas off the coast.  “Based on the Government Regulation No the ministry can revoke certificates under five years old without court approval,” Nusron said The BPN would further conduct a thorough investigation into anyone involved in the documents’ issuance to see whether there was “a violation of the code of ethics or discipline” Nusron revealed that a company called PT Intan Agung Makmur held HGB to 234 of the 263 land plots on the shore facing the 30-kilometer-long bamboo structure allegedly built to lay the groundwork for a massive reclamation project while the remaining plots are owned by unnamed individuals authorities have issued SHM for 17 plots of land in the area.  Read also: Navy chief of staff, Titiek Soeharto take lead in dismantling Tangerang sea fence and any issues you've encountered on The Jakarta Post Antara TEMPO.CO, Jakarta - Tangerang Police said there were four suspected offenders in the shooting that killed a car rental boss at KM 45 Rest Area of Tangerang-Merak Toll Road "Preliminary investigation finds there are four suspected offenders,” said Tangerang Police Chief Senior Commissioner Baktiar Joko Mujiono when confirmed on Friday Baktiar said the four suspected offenders were driving two cars when the shooting occurred being killed and severely injured his 60-year-old colleague Head of Public Relations of Tangerang Police said the police had also identified the four alleged perpetrators “We have identified the perpetrators but are unable to reveal them to the public at this time Purbawa said the police have questioned seven people consisting of four witnesses who were at the scene and three people from the rental owner's family who were present at the time of the incident Head of the Criminal Investigation Unit of the Tangerang Police explained that the incident began when a witness with the initials NN saw several cars chasing each other and stopped at the KM 45 Rest Area the perpetrator allegedly fired five bullets IA in the chest and left hand and RM under the right armpit," he said Editor’s Choice: New Year's Day Shooting Incident in New York City, NYPD Says 10 Injured Bareskrim Arrests 4 LPG Agents for Subsidy Fraud Today's Top 3 News: 7 Most Beautiful Banknotes Bank Indonesia Withdraws Four Banknote Denominations Says Police Behind Violence at Labor Day Rally Jakarta Police Blame Infiltrators for Labor Day Rally Unrest LBH Jakarta Reports Labor Day Protesters Still Detained by Police After Investigation Indonesian Police Bust 7 Online Gambling Sites Israel Wildfire Probe: Police Confirm 3 Arrests Tempo Journalist Allegedly Assaulted by Police During May Day Rally in Semarang